crisis centre


Posted from : depkes.go.id
Hari Selasa (04/08/09) Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) mengukuhkan 8.300 anggota Pemuda Siaga Peduli Bencana (Dasipena) DKI Jakarta di lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat. Anggota Dasipena DKI Jakarta berasal dari 5 wilayah dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Hadir dalam acara tersebut Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Wali Kota 5 wilayah, Bupati Kep.Seribu, para Rektor Universitas, para Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat DKI Jakarta, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Muspida setempat. Dengan diresmikannya Dasipena DKI Jakarta ini, kini telah terbentuk 7 Dasipena yaitu: Sulsel, Jateng, Jatim, Bali, Jabar, Kalsel dan DKI Jakarta.

Menkes dalam sambutannya menyatakan, pembentukan Dasipena merupakan kebutuhan yang mendesak mengingat Indonesia rawan bencana baik bencana alam, bencana karena ulah manusia maupun kedaruratan kompleks.
Kesempatan terbaik untuk menyelamatkan jiwa korban bencana adalah pada saat-saat pertama setelah bencana terjadi. Melalui Dasipena inilah komponen pemuda yang terdiri dari mahasiswa, pemuda pesantren, saka bakti husada, pecinta alam, pemuda partai serta organisasi kepemudaan lainnya ditingkatkan kapasitasnya dengan pelatihan pertolongan pertama pada korban cidera serta dasar-dasar penanggulangan bencana.

Dengan terbentuknya Dasipena, keberadaan mereka sangat tepat dan strategis sehingga menjadi faktor kunci dalam penyelamatan jiwa dan mengurangi penderitaan para korban bencana. Diharapkan Dasipena menjadi salah satu bagian tim kesehatan pertama yang akan dimobilisasi selama masa tangap darurat. Dasipena akan mendukung pelayanan kesehatan setempat dalam penanganan korban secara cepat dan memadai, ujar Menkes.

Menkes mengharapkan gubernur, bupati/walikota, kepala dinas kesehatan beserta aparat kesehatan lainnya, terutama daerah yang rawan bencana untuk selalu waspada dan mensiagakan tim reaksi cepat kesehatan yang tanggap sehingga dapat membantu masyarakat secara cepat dan tepat. Hal ini semakin dimudahkan dengan terbentuknya Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Regional sejak Desember 2006 di 9 provinsi. Pembentukan PPK Regional DKI Jakarta bertujuan untuk mendukung penanggulangan krisis di wilayah Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan Barat, tambah Menkes.

Berdasarkan data Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Depkes, sepanjang tahun 2006 sampai dengan bulan Juni 2009 terjadi peningkatan frekuensi kejadian bencana. Pada tahun 2006 terjadi 162 kali kejadian bencana, tahun 2008, 456 kali kejadian bencana; dan tahun 2009 sampai dengan Juni tercatat 204 kali kejadian. Sedangkan jumlah korban akibat bencana tahun 2006 tercatat korban meninggal 7.618 orang, tahun 2007; 766 orang, tahun 2008; 337 orang dan tahun 2009 sampai bulan Juni sebanyak 233 orang.

Korban meninggal akibat bencana dari tahun ke tahun dapat diminimalisir, hal ini dimungkinkan karena upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah beserta segenap jajaran kesehatan dan peran serta masyarakat sudah semakin baik, ujar dr. Siti Fadilah.

Menurut Menkes, Depkes selalu memantau setiap kejadian bencana yang berdampak pada masalah kesehatan dan memberikan dukungan sepenuhnya untuk merespons dengan cepat, tepat dan efisien.

Dalam hal penanggulangan bencana, pemerintah Indonesia telah menjadikan upaya kesiapsiagaan bencana sebagai prioritas nasional yang diwujudkan dalam Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (disaster risk reduction). Di tingkat global metode penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, melalui WHO disepakati menjadi acuan internasional, ujar Menkes.

Ditambahkan, upaya kesiapsiagaan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan bertaraf nasional dan internasional dan bersifat manajemen maupun teknis medis.

Pelatihan nasional berupa pelatihan manajemen bencana, rencana kontijensi, emergency nursing, advanced trauma life support (ATLS), advanced cardiac life support (ACLS), manajemen obat dan persediaan farmasi, radio komunikasi, RS lapangan, evakuasi korban bencana di perairan dan operasionalisasi perahu karet serta pelatihan RHA (rapid health assessment). Sedangkan pelatihan internasional yang telah dilakukan yaitu international training consortium on disaster risk reduction (konsorsium internasional pelatihan pengurangan risiko bencana) di Makassar, Yogyakarta dan Surabaya. Total petugas yang telah dilatih selama kurun waktu tahun 2006 – 2008 sebanyak 4.513 orang. Tahun 2009 ini, masih terus dilakukan pelatihan-pelatihan bagi petugas, bahkan pelatihan bencana bagi para wartawan, tambah Menkes.

Dasipena ke-1 diresmikan di Makassar, Sulawesi Selatan tanggal 5 Mei 2008 dengan melatih 1.600 orang, Dasipena ke-2 di Semarang, Jawa Tengah tanggal 31 Juli 2008 dengan melatih 4.500 orang, Dasipena ke-3 di Surabaya, Jawa Timur tanggal 19 Agustus 2008 dengan melatih 5.000 orang, Dasipena ke-4 di Denpasar, Bali tanggal 14 Oktober 2008 dengan melatih 1500 orang, Dasipena ke-5 di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 20 Desember 2008 dengan melatih 2.000 orang dan Dasipena ke-6 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan tanggal 31 Desember 2008 dengan melatih 2.000 orang.

Saat ini tercatat 4 wilayah lagi yang sudah siap dikukuhkan yaitu Manado, Sulawesi Utara, Palembang, Sumatera Selatan, Medan, Sumatera Utara dan Banda Aceh, NAD. Total petugas Dasipena mencapai 28.300 orang.

Selain itu, bangsa ini juga sedang menghadapi pandemi influenza A H1N1. Kasus positif influenza A H1N1 secara kumulatif sampai tanggal 2 Agustus 2009 sebanyak 561 kasus, dengan rincian laki-laki 308 orang, perempuan 253 orang dan meninggal 1 orang. Kasus influenza A H1N1 ini ditemukan di 18 provinsi yaitu: DKI Jakarta, Bali, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Tengah dan Lampung, tambah Menkes.

Posted from : depkes.go.id
Hari Selasa (04/08/09) Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) mengukuhkan 8.300 anggota Pemuda Siaga Peduli Bencana (Dasipena) DKI Jakarta di lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat. Anggota Dasipena DKI Jakarta berasal dari 5 wilayah dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Hadir dalam acara tersebut Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Wali Kota 5 wilayah, Bupati Kep.Seribu, para Rektor Universitas, para Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat DKI Jakarta, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Muspida setempat. Dengan diresmikannya Dasipena DKI Jakarta ini, kini telah terbentuk 7 Dasipena yaitu: Sulsel, Jateng, Jatim, Bali, Jabar, Kalsel dan DKI Jakarta.

Menkes dalam sambutannya menyatakan, pembentukan Dasipena merupakan kebutuhan yang mendesak mengingat Indonesia rawan bencana baik bencana alam, bencana karena ulah manusia maupun kedaruratan kompleks.
Kesempatan terbaik untuk menyelamatkan jiwa korban bencana adalah pada saat-saat pertama setelah bencana terjadi. Melalui Dasipena inilah komponen pemuda yang terdiri dari mahasiswa, pemuda pesantren, saka bakti husada, pecinta alam, pemuda partai serta organisasi kepemudaan lainnya ditingkatkan kapasitasnya dengan pelatihan pertolongan pertama pada korban cidera serta dasar-dasar penanggulangan bencana.

Dengan terbentuknya Dasipena, keberadaan mereka sangat tepat dan strategis sehingga menjadi faktor kunci dalam penyelamatan jiwa dan mengurangi penderitaan para korban bencana. Diharapkan Dasipena menjadi salah satu bagian tim kesehatan pertama yang akan dimobilisasi selama masa tangap darurat. Dasipena akan mendukung pelayanan kesehatan setempat dalam penanganan korban secara cepat dan memadai, ujar Menkes.

Menkes mengharapkan gubernur, bupati/walikota, kepala dinas kesehatan beserta aparat kesehatan lainnya, terutama daerah yang rawan bencana untuk selalu waspada dan mensiagakan tim reaksi cepat kesehatan yang tanggap sehingga dapat membantu masyarakat secara cepat dan tepat. Hal ini semakin dimudahkan dengan terbentuknya Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Regional sejak Desember 2006 di 9 provinsi. Pembentukan PPK Regional DKI Jakarta bertujuan untuk mendukung penanggulangan krisis di wilayah Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan Barat, tambah Menkes.

Berdasarkan data Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Depkes, sepanjang tahun 2006 sampai dengan bulan Juni 2009 terjadi peningkatan frekuensi kejadian bencana. Pada tahun 2006 terjadi 162 kali kejadian bencana, tahun 2008, 456 kali kejadian bencana; dan tahun 2009 sampai dengan Juni tercatat 204 kali kejadian. Sedangkan jumlah korban akibat bencana tahun 2006 tercatat korban meninggal 7.618 orang, tahun 2007; 766 orang, tahun 2008; 337 orang dan tahun 2009 sampai bulan Juni sebanyak 233 orang.

Korban meninggal akibat bencana dari tahun ke tahun dapat diminimalisir, hal ini dimungkinkan karena upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah beserta segenap jajaran kesehatan dan peran serta masyarakat sudah semakin baik, ujar dr. Siti Fadilah.

Menurut Menkes, Depkes selalu memantau setiap kejadian bencana yang berdampak pada masalah kesehatan dan memberikan dukungan sepenuhnya untuk merespons dengan cepat, tepat dan efisien.

Dalam hal penanggulangan bencana, pemerintah Indonesia telah menjadikan upaya kesiapsiagaan bencana sebagai prioritas nasional yang diwujudkan dalam Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (disaster risk reduction). Di tingkat global metode penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, melalui WHO disepakati menjadi acuan internasional, ujar Menkes.

Ditambahkan, upaya kesiapsiagaan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan bertaraf nasional dan internasional dan bersifat manajemen maupun teknis medis.

Pelatihan nasional berupa pelatihan manajemen bencana, rencana kontijensi, emergency nursing, advanced trauma life support (ATLS), advanced cardiac life support (ACLS), manajemen obat dan persediaan farmasi, radio komunikasi, RS lapangan, evakuasi korban bencana di perairan dan operasionalisasi perahu karet serta pelatihan RHA (rapid health assessment). Sedangkan pelatihan internasional yang telah dilakukan yaitu international training consortium on disaster risk reduction (konsorsium internasional pelatihan pengurangan risiko bencana) di Makassar, Yogyakarta dan Surabaya. Total petugas yang telah dilatih selama kurun waktu tahun 2006 – 2008 sebanyak 4.513 orang. Tahun 2009 ini, masih terus dilakukan pelatihan-pelatihan bagi petugas, bahkan pelatihan bencana bagi para wartawan, tambah Menkes.

Dasipena ke-1 diresmikan di Makassar, Sulawesi Selatan tanggal 5 Mei 2008 dengan melatih 1.600 orang, Dasipena ke-2 di Semarang, Jawa Tengah tanggal 31 Juli 2008 dengan melatih 4.500 orang, Dasipena ke-3 di Surabaya, Jawa Timur tanggal 19 Agustus 2008 dengan melatih 5.000 orang, Dasipena ke-4 di Denpasar, Bali tanggal 14 Oktober 2008 dengan melatih 1500 orang, Dasipena ke-5 di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 20 Desember 2008 dengan melatih 2.000 orang dan Dasipena ke-6 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan tanggal 31 Desember 2008 dengan melatih 2.000 orang.

Saat ini tercatat 4 wilayah lagi yang sudah siap dikukuhkan yaitu Manado, Sulawesi Utara, Palembang, Sumatera Selatan, Medan, Sumatera Utara dan Banda Aceh, NAD. Total petugas Dasipena mencapai 28.300 orang.

Selain itu, bangsa ini juga sedang menghadapi pandemi influenza A H1N1. Kasus positif influenza A H1N1 secara kumulatif sampai tanggal 2 Agustus 2009 sebanyak 561 kasus, dengan rincian laki-laki 308 orang, perempuan 253 orang dan meninggal 1 orang. Kasus influenza A H1N1 ini ditemukan di 18 provinsi yaitu: DKI Jakarta, Bali, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Tengah dan Lampung, tambah Menkes.

Sumber : rakyatmerdeka.co.id

Pemerintah melalui Departemen Kesehatan (Depkes) menyatakan akan menanggung semua biaya perawatan korban ledakan yang terjadi di hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, pagi tadi (Jumat, 17/7).

Saat dihubungi para wartawan, Kepala Pusat Krisis Depkes, Dr. Rustam S Pakaya mengatakan, semua korban luka-luka saat ini sudah ditampung dan dirawat di beberapa rumah sakit di Jakarta. Mengenai persoalan biaya digratiskan karena dibebankan kepada Depkes.

Lebih lanjut menurut Rustam, dari data yang dihimpun pihak Depkes, jumlah korban luka-luka mencapai 55 orang. Mereka tersebar di RS MMC, Kuningan sebanyak 39 orang, 13 orang di RS Jakarta, dan seorang korban lagi di RSPP, Kebayoran Baru, Jakarta. Sementara korban meninggal sebanyak sembilan orang.

Sumber : rakyatmerdeka.co.id

Pemerintah melalui Departemen Kesehatan (Depkes) menyatakan akan menanggung semua biaya perawatan korban ledakan yang terjadi di hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, pagi tadi (Jumat, 17/7).

Saat dihubungi para wartawan, Kepala Pusat Krisis Depkes, Dr. Rustam S Pakaya mengatakan, semua korban luka-luka saat ini sudah ditampung dan dirawat di beberapa rumah sakit di Jakarta. Mengenai persoalan biaya digratiskan karena dibebankan kepada Depkes.

Lebih lanjut menurut Rustam, dari data yang dihimpun pihak Depkes, jumlah korban luka-luka mencapai 55 orang. Mereka tersebar di RS MMC, Kuningan sebanyak 39 orang, 13 orang di RS Jakarta, dan seorang korban lagi di RSPP, Kebayoran Baru, Jakarta. Sementara korban meninggal sebanyak sembilan orang.

Posted from : depkes.go.id
Tadi pagi (17/7/2o009) sekitar jam 07.53 .terjadi lagi ledaikan bom ddi Hotel JW Marriot dan jam 07.56 di Ritz Carlton, Mega Kuningan Jakarta. Bom yang memporakporandakan lantai dasar hotel JW Marriot dan kerusakan di hotel Ritz Carlton mengakibatkan 52 orang luka berat dan ringan serta 9 orang meninggal dunia.

Demikian laporan permasalahan kesehatan akibat ledakan bom hotel Ritz Carlton dari Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan Depkes tanggal 17 Juli 2009 sampai jam 11.00.

Dr. Rustam S. Pakaya, MPH, Kepala Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Depkes menyatakan korban luka berat saat ini dirawat di 4 rumah sakit Jakarta yaitu RS MMC, 36 orang, RS Jakarta 14 orang, dan masing-masing 1 orang di RS Pusat Pertamina dan RS Medistra.

Saat ini permasalahan kesehatan masih dapat diatasi oleh jajaran kesehatan Prov. DKI Jakarta, namun secara proaktif pemantauan terus dilakukan baik oleh PPK Regional DKI Jakarta maupun PPK Depkes.

Posted from : depkes.go.id
Tadi pagi (17/7/2o009) sekitar jam 07.53 .terjadi lagi ledaikan bom ddi Hotel JW Marriot dan jam 07.56 di Ritz Carlton, Mega Kuningan Jakarta. Bom yang memporakporandakan lantai dasar hotel JW Marriot dan kerusakan di hotel Ritz Carlton mengakibatkan 52 orang luka berat dan ringan serta 9 orang meninggal dunia.

Demikian laporan permasalahan kesehatan akibat ledakan bom hotel Ritz Carlton dari Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan Depkes tanggal 17 Juli 2009 sampai jam 11.00.

Dr. Rustam S. Pakaya, MPH, Kepala Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Depkes menyatakan korban luka berat saat ini dirawat di 4 rumah sakit Jakarta yaitu RS MMC, 36 orang, RS Jakarta 14 orang, dan masing-masing 1 orang di RS Pusat Pertamina dan RS Medistra.

Saat ini permasalahan kesehatan masih dapat diatasi oleh jajaran kesehatan Prov. DKI Jakarta, namun secara proaktif pemantauan terus dilakukan baik oleh PPK Regional DKI Jakarta maupun PPK Depkes.

Posted from : depkes.go.id
Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor pada tanggal 10 Juli telah terjadi tanah longsor pukul 05.00 WIB di Desa Palasari Kampung Cijeruk RT.01 RW.04 Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Akibat kejadian tersebut mengakibatkan : korban meninggal sebanyak 5 (lima) orang, korban luka berat 2 (dua) orang dirawat di Rumah Sakit PMI Bogor dan luka ringan sebanyak 9 (sembilan) orang, dan tidak terjadi pengungsian.

Upaya yang dilakukan antara lain : evakuasi korban, memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit PMI Bogor daN Puskesmas Cijeruk, dan pemantauan di lokasi bencana.

Saat ini permasalahan kesehatan masih dapat diatasi oleh jajaran kesehatan setempat. Pemantauan tetap dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Pusat Penanggulangan Krisis Depkes.

Laman Berikutnya »