depkes


Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDM) Depkes dr. Bambang Giatno, MPH mengatakan salah satu arah pembangunan kesehatan adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, dengan sasaran: 1.Menurunnya angka kematian bayi, 2.Menurunnya angka kematian ibu, 3.Menurunnya angka prevalensi gizi kurang pada anak Balita serta 4.Meningkatnya umur harapan hidup. Untuk meningkatkan akses tersebut, tenaga kesehatan khususnya bidan merupakan salah satu faktor penentu dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan.

Hal tersebut disampaikan saat mewisuda 37 bidan di aula Badan PPSDM Kesehatan Jakarta, Jum’at 21 Agustus 2009. Wisuda ini merupakan tindak lanjut kemitraan Provinsi Kalimantan Barat dengan Poltekkes Depkes Jakarta III yang dipercaya untuk mendidik 40 orang putra daerah Kabupaten Ketapang, dimana 37 orang diantaranya dinyatakan lulus. Pada acara wisuda ini terdapat 3 orang yang menjadi lulusan terbaik yaitu; 1.Elly Oktaviani, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3.50, 2.Sannoriyanti Ola, IPK 3.41 dan 3.Windya Astuti, IPK 3.29.

Dalam sambutannya Ka. Badan PPSDM juga mengucapkan selamat kepada para wisudawati atas keberhasilan mereka dalam menyelesaikan pendidikan dan juga kepada orangtua/keluarga yang telah mendukung mereka.

Pada kesempatan itu diserahkan juga SK Menteri Kesehatan tentang pengangkatan bidan sebagai PTT untuk ditempatkan di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian, para wisudawati yang baru dilantik dapat langsung dibuatkan SK Bidan PTT dan ditempatkan di lokasi yang memerlukan serta bisa mulai bekerja sejak tanggal 1 September 2009. Para wisudawati tersebut diharapkan dapat didayagunakan oleh Pemkab Ketapang, sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai tenaga bidan.

Hadir pada acara ini Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan (Pusdiknakes) Depkes, dr. Setiawan Soeparan, MPH, Kepala Biro Kepegawaian Depkes, dr. S.R. Mustikowati, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, dr. Subuh, Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Drs. H. Bachtiar, serta orangtua/keluarga dari para wisudawati.

Tim medis Rumah Sakit Umum Persahabatan yang dipimpin dr. Julli N Kasie Sp.A berhasil melakukan operasi Hernia Diafragmatika tipe Morgagni’s terhadap Lulu Sekar Rahayu (4 bulan) anak pasangan suami istri Ny. Yanti (28 th) dan Tn. Juwatin (28 th) pada tanggal 13 Agustus di Jakarta.

Hal itu disampaikan dr. Clemen Manyahori Sp.Paru, Direktur Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Persahabatan pada jumpa pers tanggal 21 Agustus 2009 di RS Persahabatan. Menurut dr. Clemen, dalam menjalankan tugasnya dr. Julli N Kasie, Sp.A, dibantu dr. Agung Wibawanto, Sp.BKTV, dr. M. Arman Sp. BKTV, dr. Jalil, Sp.An, dr. Renis Sp.Rad dan dr. Emma Nurhema Sp.A,.

Kelainan kongenital Hernia Diafragmatika Morgagni’s adalah kelainan bawaan pada organ diafragma, yaitu adanya lubang pada diafragma yang mengakibatkan isi rongga perut seperti lambung, usus dan hati masuk (terhisap) ke dalam rongga dada sebelah kiri sepanjang 6 cm.

Kasus ini pertama kali terjadi di RS Persahabatan dan jarang terjadi di Indonesia. Angka kesakitannya 1 per 100.000 kelahiran dengan total kasus berkisar (3 – 4 %), ungkap dr. Agung.

Ditambahkan, tim dokter memutuskan untuk segera melakukan tindakan operasi meskipun berat badan bayi dibawah normal akibat dari asupan makanan yang rendah karena lambung tidak dapat menampung makanan dalam jumlah sewajarnya. Jika operasi tidak segera dilakukan dikhawatirkan akan semakin memperburuk kondisi dari si bayi, tegas dr. Agung

Ketika lahir pada 29 Maret 2009, Lulu ditolong bidan berada dalam kondisi normal dengan berat badan 3 kg dan panjang badan 50 cm. Pada 24 Juli 2009 pukul 12.30, ia dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kurang baik, disertai batuk berulang, sesak napas, napas cepat, wajah membiru dan status gizi buruk (BB 3,8 kg/58 cm), ungkap Ketua tim medis RS Persahabatan.

Pada pemeriksaan fisik ditemukan gambaran infeksi pada kedua paru-paru dan didapati adanya gambaran usus dan isi perut yang berada di dalam rongga dada. Hasil laboratorium darah menunjukkan adanya gambaran infeksi serius sehingga didiagnosis sebagai gangguan saluran pernapasan yang berat yaitu pneumonia, adanya hernia diafragmatika dan kegagalan pertumbuhan. Selama 19 hari sesudah kedatangan ke rumah sakit, dilakukan upaya penanganan keadaan umum pasien yang kemudian dilanjutkan dengan operasi untuk menurunkan isi rongga perut ke kembali ke tempat yang seharusnya, kata dr. Julli.

Pasca operasi dilakukan perawatan intensif terhadap bayi Lulu, diantaranya yaitu melakukan pencegahan infeksi, memberikan terapi sesuai program, memberikan PASI dan ASI, dan mengganti balutan luka operasi sesuai protap yang berlaku.

JAKARTA | SURYA Online – Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari mengatakan, penggunaan obat antivirus Oseltamivir (Tamiflu) kini dibatasi untuk pasien flu A (H1N1) yang mengalami gangguan kesehatan berat saja.

“Yang tidak parah dikasih obat anti virus influenza biasa saja,” katanya usai menerima pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di kediamannya, Jalan Denpasar, Jakarta Selatan, Senin (24/8).

Ia menambahkan, hal itu sudah dilakukan di negara-negara yang lebih dulu terkena dampak pandemi global influenza A (H1N1) karena dampak penyakit itu terhadap kesehatan dianggap tidak berat.
Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) secara global tingkat kematian akibat flu A (H1N1) relatuf rendah yakni sekitar 0,4 persen.
Orang yang terserang penyakit flu baru itu, masih menurut WHO, rata-rata juga bisa sembuh dalam waktu sepekan bahkan tanpa pengobatan khusus di rumah sakit sekalipun.

Penyakit influenza A (H1N1) hingga kini telah menyerang 1.005 orang di 24 provinsi di Indonesia dan mengakibatkan lima orang diantaranya meninggal dunia.

Menkes juga mengatakan, pemerintah terus berupaya mengendalikan penularan penyakit influenza A (H1N1) dan mengantisipasi kemungkinan munculnya gelombang kedua penyebaran penyakit.
“Kita sudah menyiapkan strategi sejak kasus H5N1 dan sampai sekarang masih dijalankan,” jelasnya serta menambahkan pemerintah akan tetap memasang alat pemindai suhu tubuh (thermal scanner) di pintu kedatangan pendatang dari negara lain untuk mencegah masuknya penyakit.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan Tjandra Yoga Adhitama menjelaskan, pemerintah juga menyiapkan rumah sakit rujukan dan obat-obatan serta mengintensifkan pemantauan penyakit serupa influenza.
Pemerintah, lanjut dia, juga melakukan pemantauan penyakit serupa influenza berbasis masyarakat serta pemantauan infeksi saluran pernafasan akut di Puskesmas dan rumah sakit. (ant)

Sumber : jpnn.com

Departemen Kesehatan akhirnya memberikan respon positif terhadap aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah Bidan lulusan Akademi Kebinanan (Akbid) Nusantara Palebang, Sumatera Selatan. Lembaga yang dipimpin Siti Fadillah SUpari tersebut berjanji akan menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi para bidan terkait tidak dikeluarkannya Surat Izin Bidan (SIB) terhadap 52 bidan oleh Dinkes Provinsi Sumatera Selatan.

Hal itu didapat setelah dilakukan pertemuan antara perwakilan Akbid Nusantara yang berdemo dengan Depkes yang diwakili oleh Kepala Pusat Komunikasi Publik Depkes dr Lilik Sulistyo. “Kita sudah menampung aspirasi dari mereka, dan hari ini kita akan menyampaikan surat tentang kondisi di lapangan kepada Menkes Siti Fadillah,” terang Kasubid Pendapatan Umum Pusat Komunikasi Publik Isti yang ditemui di Gedung Depkes di Jalan H Rasuna Said, Kuningan, Jakarta (24/8).

Ia menjelaskan, tindak lanjut tersebut dengan meminta penjelasan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Namun, pihaknya tidak bisa
secara langsung mengeluarkan SIB karena itu kewenangan dari Dinas Kesehatan provinsi tersebut.

Sementara, Wakil Direktur Yayasan Akbid Nusantara Palembang dr Dollar mengatakan pihaknya akan terus menanti perkembangan permasalahan tersebut,dan besok pihaknya akan kembali datang untuk mencari informasi.

“Kita akan tunggu Menkes sampai menuntaskan masalah ini dan tidak akan pulang ke Palembang sampai 31 Agustus,” kata dia.

Terpisah, Yanni, salah seorang lulusan Akbid Nusantara, mengaku, dengan tidak adanya SIB maka dirinya tidak akan bisa membuka praktik bidan, kendati ia telah bekerja di rumah sakit.

Seperti diketahui, puluhan bidan dari Akademi Kebidanan (Akbid) Nusantara Palembang Sumatera Selatan berunjuk rasa di Gedung Departemen Kesehatan (Depkes) RI. Mereka ngeluruk ke Depkes karena sebanyak 52 bidan lulusan 2008 belum mendapatkan Surat Izin Bidan (SIB) dari Dinkes Provinsi Sumsel.

Menurut Koordinator Lapangan Budi Setyawan, Dinkes Provinsi Sumsel belum mau menerbitkan SIB dengan alasan surat BPP-SDM Kesehatan Tanggal 27 Juli 2005 No DL 02.013.1.0287 yang mengaruskan bidan mengikuti ujian kompetensi padahal surat tersebut sudah dicabut dengan surat BPP-SDM Kesehatan Tanggal 6 Januari 2006 No DL.02.01.3.1.05008. Sebelumnya para lulusan bidan itu telah mengajukan izin sesuai dengan Kepmen 900 Tahun 2002 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan.(mas/JPNN)

Sumber : jpnn.com

Departemen Kesehatan akhirnya memberikan respon positif terhadap aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah Bidan lulusan Akademi Kebinanan (Akbid) Nusantara Palebang, Sumatera Selatan. Lembaga yang dipimpin Siti Fadillah SUpari tersebut berjanji akan menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi para bidan terkait tidak dikeluarkannya Surat Izin Bidan (SIB) terhadap 52 bidan oleh Dinkes Provinsi Sumatera Selatan.

Hal itu didapat setelah dilakukan pertemuan antara perwakilan Akbid Nusantara yang berdemo dengan Depkes yang diwakili oleh Kepala Pusat Komunikasi Publik Depkes dr Lilik Sulistyo. “Kita sudah menampung aspirasi dari mereka, dan hari ini kita akan menyampaikan surat tentang kondisi di lapangan kepada Menkes Siti Fadillah,” terang Kasubid Pendapatan Umum Pusat Komunikasi Publik Isti yang ditemui di Gedung Depkes di Jalan H Rasuna Said, Kuningan, Jakarta (24/8).

Ia menjelaskan, tindak lanjut tersebut dengan meminta penjelasan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Namun, pihaknya tidak bisa
secara langsung mengeluarkan SIB karena itu kewenangan dari Dinas Kesehatan provinsi tersebut.

Sementara, Wakil Direktur Yayasan Akbid Nusantara Palembang dr Dollar mengatakan pihaknya akan terus menanti perkembangan permasalahan tersebut,dan besok pihaknya akan kembali datang untuk mencari informasi.

“Kita akan tunggu Menkes sampai menuntaskan masalah ini dan tidak akan pulang ke Palembang sampai 31 Agustus,” kata dia.

Terpisah, Yanni, salah seorang lulusan Akbid Nusantara, mengaku, dengan tidak adanya SIB maka dirinya tidak akan bisa membuka praktik bidan, kendati ia telah bekerja di rumah sakit.

Seperti diketahui, puluhan bidan dari Akademi Kebidanan (Akbid) Nusantara Palembang Sumatera Selatan berunjuk rasa di Gedung Departemen Kesehatan (Depkes) RI. Mereka ngeluruk ke Depkes karena sebanyak 52 bidan lulusan 2008 belum mendapatkan Surat Izin Bidan (SIB) dari Dinkes Provinsi Sumsel.

Menurut Koordinator Lapangan Budi Setyawan, Dinkes Provinsi Sumsel belum mau menerbitkan SIB dengan alasan surat BPP-SDM Kesehatan Tanggal 27 Juli 2005 No DL 02.013.1.0287 yang mengaruskan bidan mengikuti ujian kompetensi padahal surat tersebut sudah dicabut dengan surat BPP-SDM Kesehatan Tanggal 6 Januari 2006 No DL.02.01.3.1.05008. Sebelumnya para lulusan bidan itu telah mengajukan izin sesuai dengan Kepmen 900 Tahun 2002 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan.(mas/JPNN)

 Sumber : okezone.com
JAKARTA – Departemen Kesehatan (Depkes) terbilang sukses dan paling besar menyerap anggaran stimulus fiskal di kementerian atau lembaga selama semester dua tahun ini.

“Realisasi penyerapan stimulus fiskal yang terbesar berada di Depkes sebesar Rp53,43 miliar atau 35 persen dari pagu indikatif Rp150 miliar,” kata Dirjen Perbendaharaan Negara Herry Purnomo kepada wartawan di Gedung Depkeu, Jakarta, Jumat (21/8/2009).

Kemudian, penyerapan stimulus yang juga besar disusul Departemen Pekerjaan Umum (PU) 15,01 persen atau sebesar Rp990,868 miliar dari pagu Rp6,6 triliun. Kementerian Perumahan Rakyat 18,6 persen atau Rp74,3 miliar dari pagu Rp400 miliar.

Sementara penyerapan di Departemen ESDM mencapai 21,27 persen atau Rp106,349 miliar dari pagu Rp500 miliar. Lalu Departemen Perhubungan (Dephub) 12,54 persen atau Rp275,715 miliar dari pagu Rp2,2 triliun.

Kemudian penyerapan yang masih kecil dipegang oleh Departemen Perdagangan (Depdag) sebesar 3,95 persen atau Rp13,2 miliar dan UKM 8,02 persen atau Rp8 miliar, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) 4,30 persen atau Rp4,3 miliar, dan yang paling miris Deptan.

Herry menambahkan penyerapan stimulus fiskal akan terjadi lebih kencang pada Oktober dan November. Sehingga diharapkan pada Desember nanti stimulus bisa seluruhnya diserap. “Kalau melihat tren tahun kemarin, penyerapan akan dikejar Oktober, November, dan Desember,” ungkapnya.

Dia pun tidak menampik masih lambatnya penyerapan stimulus sektor infrastruktur disebabkan kendala proses pengadaan barang. Di mana proyek fisik harus lewat proses tender sehingga berdasarkan info di lapangan, masih ada penyelesaian tanda tangan kontrak.

Menurutnya, bila persoalan tender bisa diselesaikan, maka bisa diambil muka di KPPN sebesar 20 persen dari pagu. Di samping satker perlu disiplin dalam proses pengadaan barang. (ade)

 Sumber : okezone.com
JAKARTA – Departemen Kesehatan (Depkes) terbilang sukses dan paling besar menyerap anggaran stimulus fiskal di kementerian atau lembaga selama semester dua tahun ini.

“Realisasi penyerapan stimulus fiskal yang terbesar berada di Depkes sebesar Rp53,43 miliar atau 35 persen dari pagu indikatif Rp150 miliar,” kata Dirjen Perbendaharaan Negara Herry Purnomo kepada wartawan di Gedung Depkeu, Jakarta, Jumat (21/8/2009).

Kemudian, penyerapan stimulus yang juga besar disusul Departemen Pekerjaan Umum (PU) 15,01 persen atau sebesar Rp990,868 miliar dari pagu Rp6,6 triliun. Kementerian Perumahan Rakyat 18,6 persen atau Rp74,3 miliar dari pagu Rp400 miliar.

Sementara penyerapan di Departemen ESDM mencapai 21,27 persen atau Rp106,349 miliar dari pagu Rp500 miliar. Lalu Departemen Perhubungan (Dephub) 12,54 persen atau Rp275,715 miliar dari pagu Rp2,2 triliun.

Kemudian penyerapan yang masih kecil dipegang oleh Departemen Perdagangan (Depdag) sebesar 3,95 persen atau Rp13,2 miliar dan UKM 8,02 persen atau Rp8 miliar, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) 4,30 persen atau Rp4,3 miliar, dan yang paling miris Deptan.

Herry menambahkan penyerapan stimulus fiskal akan terjadi lebih kencang pada Oktober dan November. Sehingga diharapkan pada Desember nanti stimulus bisa seluruhnya diserap. “Kalau melihat tren tahun kemarin, penyerapan akan dikejar Oktober, November, dan Desember,” ungkapnya.

Dia pun tidak menampik masih lambatnya penyerapan stimulus sektor infrastruktur disebabkan kendala proses pengadaan barang. Di mana proyek fisik harus lewat proses tender sehingga berdasarkan info di lapangan, masih ada penyelesaian tanda tangan kontrak.

Menurutnya, bila persoalan tender bisa diselesaikan, maka bisa diambil muka di KPPN sebesar 20 persen dari pagu. Di samping satker perlu disiplin dalam proses pengadaan barang. (ade)

Laman Berikutnya »