desa siaga


Desa Siaga..!! Ini bukanlah konsep untuk melawan terorisme, melainkan konsep membangun desa sehat yang digagas oleh Menteri Kesehatan RI, Siti Fadhilah Supari. Desa siaga mengembangkan masyarakat agar mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam mengatasi masalah kesehatan. Konsepnya, sehat harus tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Perilaku hidup sehat, hidup di lingkungan yang sehat serta tahu kemana harus minta bantuan atau harus merujuk bila ada masalah kesehatan yang dikembangkan secara berkelompok atau dalam satu keluarga.

Pengembangan desa siaga tidak hanya melalui pembentukan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) tetapi peningkatan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat ikut memikirkan jalan keluar dalam mengatasi masalah kesehatan di wilayahnya. Contohnya adalah ‘jimpitan kesehatan’ berupa iuran sukarela mingguan berupa 1/4 kg beras untuk peningkatan gizi balita dalam pelayanan posyandu, fogging dan pengadaan obat murah yang dibagikan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu.

Program desa siaga sudah berjalan beberapa tahun ini. Bertepatan dengan HUT RI ke-64, Menkes memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berperan menjadikan desa mereka sebagai desa siaga. Para teladan tersebut berjumlah 33 orang tenaga medis (28 dokter umum dan 5 dokter gigi), 33 orang tenaga keperawatan, 33 orang tenaga pengelola gizi/nutrisionis dan 33 orang tenaga kesehatan masyarakat/sanitarian/penyuluh. Mereka berhak atas satu unit sepeda motor, satu unit laptop berikut printernya. (sumber: http://www.depkes.go.id, sumber gambar : blogdetik.com).


Desa Siaga..!! Ini bukanlah konsep untuk melawan terorisme, melainkan konsep membangun desa sehat yang digagas oleh Menteri Kesehatan RI, Siti Fadhilah Supari. Desa siaga mengembangkan masyarakat agar mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam mengatasi masalah kesehatan. Konsepnya, sehat harus tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Perilaku hidup sehat, hidup di lingkungan yang sehat serta tahu kemana harus minta bantuan atau harus merujuk bila ada masalah kesehatan yang dikembangkan secara berkelompok atau dalam satu keluarga.

Pengembangan desa siaga tidak hanya melalui pembentukan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) tetapi peningkatan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat ikut memikirkan jalan keluar dalam mengatasi masalah kesehatan di wilayahnya. Contohnya adalah ‘jimpitan kesehatan’ berupa iuran sukarela mingguan berupa 1/4 kg beras untuk peningkatan gizi balita dalam pelayanan posyandu, fogging dan pengadaan obat murah yang dibagikan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu.

Program desa siaga sudah berjalan beberapa tahun ini. Bertepatan dengan HUT RI ke-64, Menkes memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berperan menjadikan desa mereka sebagai desa siaga. Para teladan tersebut berjumlah 33 orang tenaga medis (28 dokter umum dan 5 dokter gigi), 33 orang tenaga keperawatan, 33 orang tenaga pengelola gizi/nutrisionis dan 33 orang tenaga kesehatan masyarakat/sanitarian/penyuluh. Mereka berhak atas satu unit sepeda motor, satu unit laptop berikut printernya. (sumber: http://www.depkes.go.id, sumber gambar : blogdetik.com).

Hari ini, 1/7/2009, di Jakarta, Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) membuka Musyawarah Kerja Nasional Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) pertama diikuti sekitar 3.000 orang terdiri dari unsur pembina dan jajaran pimpinan DKR tingkat Nasional, 33 Provinsi dan 440 Kabupaten/Kota.

Tujuan Mukernas adalah menetapkan garis kebijakan umum DKR. Juga memperjelas program kerja Nasional DKR sehingga pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dan tugas DKR dalam mendorong terbentuk dan berfungsinya Desa Siaga, penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, penanggulangan gizi buruk dan advokasi masyarakat miskin yang memerlukan pelayanan kesehatan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan masyarakat menuju perilaku hidup sehat.
Menkes dalam sambutannya menyatakan, DKR dibentuk untuk memantau program kesehatan apakah telah dilaksanakan dengan baik sampai di tingkat desa/kelurahan. DKR yang dibentuk tanggal 4 Februari 2008, sudah melaksanakan konferensi dan workshop di 16 provinsi.

Dengan terbentuknya DKR di setiap provinsi, kata Menkes, diharapkan tersedia relawan yang memiliki kepedulian dan secara aktif berpartisipasi sebagai motivator, fasilitator serta advokasi kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya termasuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan di lingkungannya.

Menurut Menkes, pembangunan kesehatan yang dilakukan selama ini telah menunjukkan keberhasilan yang dapat dilihat dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Membaiknya derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dengan menurunnya angka kematian bayi pada tahun 2007 sebesar 26 per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup. Juga dapat diturunkannya penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis, Infeksi Saluran Pernafasan Akut, Kusta, Rabies, filariasis dan lain-lain.

Hari ini, 1/7/2009, di Jakarta, Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) membuka Musyawarah Kerja Nasional Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) pertama diikuti sekitar 3.000 orang terdiri dari unsur pembina dan jajaran pimpinan DKR tingkat Nasional, 33 Provinsi dan 440 Kabupaten/Kota.

Tujuan Mukernas adalah menetapkan garis kebijakan umum DKR. Juga memperjelas program kerja Nasional DKR sehingga pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dan tugas DKR dalam mendorong terbentuk dan berfungsinya Desa Siaga, penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, penanggulangan gizi buruk dan advokasi masyarakat miskin yang memerlukan pelayanan kesehatan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan masyarakat menuju perilaku hidup sehat.
Menkes dalam sambutannya menyatakan, DKR dibentuk untuk memantau program kesehatan apakah telah dilaksanakan dengan baik sampai di tingkat desa/kelurahan. DKR yang dibentuk tanggal 4 Februari 2008, sudah melaksanakan konferensi dan workshop di 16 provinsi.

Dengan terbentuknya DKR di setiap provinsi, kata Menkes, diharapkan tersedia relawan yang memiliki kepedulian dan secara aktif berpartisipasi sebagai motivator, fasilitator serta advokasi kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya termasuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan di lingkungannya.

Menurut Menkes, pembangunan kesehatan yang dilakukan selama ini telah menunjukkan keberhasilan yang dapat dilihat dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Membaiknya derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dengan menurunnya angka kematian bayi pada tahun 2007 sebesar 26 per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup. Juga dapat diturunkannya penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis, Infeksi Saluran Pernafasan Akut, Kusta, Rabies, filariasis dan lain-lain.

Posted from : kompas.com (dirilis oleh litbang.depkes.go.id)

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia siaga menghadapi fase enam pandemi influenza A-H1N1 yang diumumkan Organisasi Kesehatan Dunia. Selain meningkatkan pemeriksaan di semua pintu masuk, terutama bandara dan pelabuhan, pemerintah mengintensifkan surveilans dan deteksi kasus di tingkat pelayanan dasar sampai rujukan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menaikkan fase kedaruratan setingkat lebih tinggi dari sebelumnya, fase 5 menjadi fase 6, karena telah terjadi peningkatan kasus sebanyak 2.441 orang dalam dua hari sejak Selasa (9/6). Selain itu juga dilaporkan 74 negara serta lebih dari 27.000 kasus terkonfirmasi kasus A-H1N1 2009.

Sebelumnya, influenza A-H1N1 pada fase 5
Hal ini ditandai dengan penularan antarmanusia yang menyebar setidaknya di dua negara di dalam satu kawasan WHO. Pada fase 6, itu berarti sedang terjadi pandemi di mana ada kejadian luar biasa influenza di negara lain di luar kawasan WHO di fase 5. WHO menekankan, peningkatan status pandemi itu tidak berarti virus H1N1 jadi lebih mematikan dan tidak berarti manusia lebih mudah menular.

Meski belum ada kasus terkonfirmasi H1N1 di Indonesia, Ketua Pelaksana Harian Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (Komnas FBPI) Bayu Krisnamurthi, Jumat (12/6), dalam siaran persnya menyatakan, Indonesia siap menghadang.

Sesuai pedoman kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza, Indonesia meningkatkan proses pemeriksaan di seluruh pintu masuk, khususnya bandara atau pelabuhan dengan tingkat kunjungan wisata tinggi dari negara tertular.

Koordinasi
Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Departemen Kesehatan Tjandra Yoga Aditama menyatakan, tingkat kematian akibat virus A-H1N1 adalah 0,5 persen. Sebagai perbandingan, angka kematian demam berdarah adalah 0,8 persen dan angka kematian karena flu burung mencapai 80 persen.

Meski tingkat kematian rendah, kesiagaan menghadapi pandemi influenza A-H1N1 akan ditingkatkan. Pihaknya akan memeriksa ulang sejauh mana kesiapan menghadapi pandemi, termasuk kesiapan logistik, sumber daya manusia, fasilitas, dan kerja sama lintas sektor maupun lintas program. ”Kami sedang menghitung kebutuhan dengan beberapa skenario pandemi apakah ringan, sedang, atau berat,” ujarnya.

Pemerintah akan menambah persediaan obat oseltamivir, alat pendeteksi suhu badan di bandara udara dan pelabuhan, serta bahan penunjang diagnostik. Selain koordinasi dengan jajaran dinas kesehatan, Depkes juga menyiapkan surveilans dan deteksi kasus mulai dari tingkat dasar sampai rujukan, tata laksana kasus di rumah sakit, dan sosialisasi pencegahan penularan influenza A-H1N1.

Banyak informasi
Sesuai aturan internasional, Dirjen P2PL Depkes selaku Nasional Focal Point International Health Regulation (IHR) Indonesia juga makin banyak menerima informasi dari direktur jenderal CDC negara tetangga. ”Negara yang sudah memberikan informasi antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, dan Selandia Baru,” ujar Tjandra.

Mereka biasanya melaporkan adanya penumpang pesawat terbang yang berada dalam satu pesawat dengan kasus terkonfirmasi flu baru H1N1. Penumpang yang duduk tiga baris di depan, belakang, dan samping pasien influenza A-H1N1 akan dipantau ketat. Jika dalam kelompok itu ada penumpang yang meneruskan perjalanan ke Indonesia, hal tersebut akan diinformasikan Nasional Focal Point IHR negara tetangga ke Indonesia.

Jumlah penumpang yang masuk di Indonesia dan dipantau kondisi kesehatannya berdasarkan informasi dari dirjen pengendalian penyakit sejumlah negara yang diterima Indonesia mencapai 71 orang. Informasi itu lalu ditindaklanjuti kantor kesehatan pelabuhan, dinas kesehatan provinsi, dan dinas kesehatan kabupaten atau kota dengan melacak tempat orang itu menginap karena sebagian adalah turis asing. (EVY)

Posted from : kompas.com (dirilis oleh litbang.depkes.go.id)

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia siaga menghadapi fase enam pandemi influenza A-H1N1 yang diumumkan Organisasi Kesehatan Dunia. Selain meningkatkan pemeriksaan di semua pintu masuk, terutama bandara dan pelabuhan, pemerintah mengintensifkan surveilans dan deteksi kasus di tingkat pelayanan dasar sampai rujukan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menaikkan fase kedaruratan setingkat lebih tinggi dari sebelumnya, fase 5 menjadi fase 6, karena telah terjadi peningkatan kasus sebanyak 2.441 orang dalam dua hari sejak Selasa (9/6). Selain itu juga dilaporkan 74 negara serta lebih dari 27.000 kasus terkonfirmasi kasus A-H1N1 2009.

Sebelumnya, influenza A-H1N1 pada fase 5
Hal ini ditandai dengan penularan antarmanusia yang menyebar setidaknya di dua negara di dalam satu kawasan WHO. Pada fase 6, itu berarti sedang terjadi pandemi di mana ada kejadian luar biasa influenza di negara lain di luar kawasan WHO di fase 5. WHO menekankan, peningkatan status pandemi itu tidak berarti virus H1N1 jadi lebih mematikan dan tidak berarti manusia lebih mudah menular.

Meski belum ada kasus terkonfirmasi H1N1 di Indonesia, Ketua Pelaksana Harian Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (Komnas FBPI) Bayu Krisnamurthi, Jumat (12/6), dalam siaran persnya menyatakan, Indonesia siap menghadang.

Sesuai pedoman kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza, Indonesia meningkatkan proses pemeriksaan di seluruh pintu masuk, khususnya bandara atau pelabuhan dengan tingkat kunjungan wisata tinggi dari negara tertular.

Koordinasi
Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Departemen Kesehatan Tjandra Yoga Aditama menyatakan, tingkat kematian akibat virus A-H1N1 adalah 0,5 persen. Sebagai perbandingan, angka kematian demam berdarah adalah 0,8 persen dan angka kematian karena flu burung mencapai 80 persen.

Meski tingkat kematian rendah, kesiagaan menghadapi pandemi influenza A-H1N1 akan ditingkatkan. Pihaknya akan memeriksa ulang sejauh mana kesiapan menghadapi pandemi, termasuk kesiapan logistik, sumber daya manusia, fasilitas, dan kerja sama lintas sektor maupun lintas program. ”Kami sedang menghitung kebutuhan dengan beberapa skenario pandemi apakah ringan, sedang, atau berat,” ujarnya.

Pemerintah akan menambah persediaan obat oseltamivir, alat pendeteksi suhu badan di bandara udara dan pelabuhan, serta bahan penunjang diagnostik. Selain koordinasi dengan jajaran dinas kesehatan, Depkes juga menyiapkan surveilans dan deteksi kasus mulai dari tingkat dasar sampai rujukan, tata laksana kasus di rumah sakit, dan sosialisasi pencegahan penularan influenza A-H1N1.

Banyak informasi
Sesuai aturan internasional, Dirjen P2PL Depkes selaku Nasional Focal Point International Health Regulation (IHR) Indonesia juga makin banyak menerima informasi dari direktur jenderal CDC negara tetangga. ”Negara yang sudah memberikan informasi antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, dan Selandia Baru,” ujar Tjandra.

Mereka biasanya melaporkan adanya penumpang pesawat terbang yang berada dalam satu pesawat dengan kasus terkonfirmasi flu baru H1N1. Penumpang yang duduk tiga baris di depan, belakang, dan samping pasien influenza A-H1N1 akan dipantau ketat. Jika dalam kelompok itu ada penumpang yang meneruskan perjalanan ke Indonesia, hal tersebut akan diinformasikan Nasional Focal Point IHR negara tetangga ke Indonesia.

Jumlah penumpang yang masuk di Indonesia dan dipantau kondisi kesehatannya berdasarkan informasi dari dirjen pengendalian penyakit sejumlah negara yang diterima Indonesia mencapai 71 orang. Informasi itu lalu ditindaklanjuti kantor kesehatan pelabuhan, dinas kesehatan provinsi, dan dinas kesehatan kabupaten atau kota dengan melacak tempat orang itu menginap karena sebagian adalah turis asing. (EVY)