layanan publik


Sumber : suarasurabaya.net

Survey Institute for National Strategic Interest and Development ( INSIDe ) menunjukkan selama pemerintahan SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, masyarakat paling puas dengan kinerja Departemen Kesehatan.

YUDI LATIEF Ketua INSIDe pada FAIZ reporter Suara Surabaya di Jakarta, Kamis (23/07) mengatakan survey dilakukan lewat pendekatan kuantitatif dengan alat pengumpul data kuesioner dan dilakukan di 12 kota di Indonesia, seperti Medan, Padang,Bandar Lampung, Jakarta Timur, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Kupang, Pontianak, Manado, dan Makassar.

Menurut YUD, survey dilakukan selama dua minggu mulai 27 Juni sampai 15 Juli 2009 untuk proses pengumpulan, pengolahan, dan analisa data. Secara keseluruhan, responden penelitian sebanyak 1.200 orang dengan mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk di tiap kota daerah penelitian.

YUDI menjelaskan, margin of error lebih kurang 3 % pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden usia 17 tahun ke atas atau 17 tahun ke bawah tetapi sudah menikah.

Kata YUDI, dari hasil survey sesudah diolah sampai dengan menggunakan software SPSS (Statistical Package for the Social Science), masyarakat puas dengan kinerja Departemen Kesehatan 14,6%, Departemen Pendidikan 12,1%, Kementrian Pemuda dan Olah Raga 10%, dan seterusnya.

Sedangkan pengetahuan publik terhadap program-program kesehatan yang disediakan pemerintah, diantaranya 13% masyarakat mengetahui program Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan 14,5% mengetahui Pondok Bersalin Desa.

YUDI mengatakan, kebanyakan masyarakat yang tahu unit layanan puskesmas 93,4% pernah menggunakan layanan ini. Untuk penilaian dan apresiasi kinerja SITI FADILAH SUPARI Menteri Kesehatan, 65,42% masyarakat masih ingin mempertahankan SITI FADILAH SUPARI sebagai Menkes, sedang 26,42% minta diganti.(faz/edy)

Sumber : suarasurabaya.net

Survey Institute for National Strategic Interest and Development ( INSIDe ) menunjukkan selama pemerintahan SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, masyarakat paling puas dengan kinerja Departemen Kesehatan.

YUDI LATIEF Ketua INSIDe pada FAIZ reporter Suara Surabaya di Jakarta, Kamis (23/07) mengatakan survey dilakukan lewat pendekatan kuantitatif dengan alat pengumpul data kuesioner dan dilakukan di 12 kota di Indonesia, seperti Medan, Padang,Bandar Lampung, Jakarta Timur, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Kupang, Pontianak, Manado, dan Makassar.

Menurut YUD, survey dilakukan selama dua minggu mulai 27 Juni sampai 15 Juli 2009 untuk proses pengumpulan, pengolahan, dan analisa data. Secara keseluruhan, responden penelitian sebanyak 1.200 orang dengan mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk di tiap kota daerah penelitian.

YUDI menjelaskan, margin of error lebih kurang 3 % pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden usia 17 tahun ke atas atau 17 tahun ke bawah tetapi sudah menikah.

Kata YUDI, dari hasil survey sesudah diolah sampai dengan menggunakan software SPSS (Statistical Package for the Social Science), masyarakat puas dengan kinerja Departemen Kesehatan 14,6%, Departemen Pendidikan 12,1%, Kementrian Pemuda dan Olah Raga 10%, dan seterusnya.

Sedangkan pengetahuan publik terhadap program-program kesehatan yang disediakan pemerintah, diantaranya 13% masyarakat mengetahui program Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan 14,5% mengetahui Pondok Bersalin Desa.

YUDI mengatakan, kebanyakan masyarakat yang tahu unit layanan puskesmas 93,4% pernah menggunakan layanan ini. Untuk penilaian dan apresiasi kinerja SITI FADILAH SUPARI Menteri Kesehatan, 65,42% masyarakat masih ingin mempertahankan SITI FADILAH SUPARI sebagai Menkes, sedang 26,42% minta diganti.(faz/edy)

Sumber : inilah.com

Jakarta – Harapan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari pupus sudah. Pemerintah akhirnya mengizinkan investor asing untuk menguasai 65% saham rumah sakit di Tanah Air. Pelayanan kesehatan masyarakat pun dikhawatirkan menjadi korban.

Itu berarti terjadi kenaikan sebesar 16% dan asing diperbolehkan menjadi pemegang saham mayoritas. Padahal, sebelumya, Menkes Siti Fadilah Suparti telah berjuang habis-habisan agar modal asing di rumah sakit tidak lebih dari 49%.

Betul, keputusan ini masih belum final. Sebab, setelah ditetapkan oleh Kantor Menko Perekonomian, ihwal ini masih akan dibahas oleh departemen-departemen terkait. Sehingga, bisa saja permohonan pihak asing untuk menjadi penguasa saham hingga 67% terkabul. Tapi, bisa juga sebaliknya, lebih rendah dari 65%.

Terlepas dari keputusan akhir kelak, diperbolehkannya asing menjadi pemegang saham mayoritas sangat mengecewakan banyak kalangan. Selain akan memicu persaingan yang tidak sehat, banyak rumah sakit dipastikan akan bersifat full commercial. Ini akan mengakibatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat menjadi terkendala.

Saat ini saja, kompetisi di industri rumah sakit dalam memberi pelayanan kesehatan telah menggeser fungsi sosial yang selama ini diembannya. Misi sosial dengan memberi pembebasan atau gratis biaya kepada pasien-pasien tertentu yang tidak mampu kini makin sulit dilakukan.

Menurut Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia, Adib A Yahya, idealnya seluruh saham rumah sakit dikuasai oleh pemerintah. Tapi apa daya, rupanya, pemerintah tak memiliki kemampuan keuangan yang memadai. [E1]

Sumber : inilah.com

Jakarta – Harapan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari pupus sudah. Pemerintah akhirnya mengizinkan investor asing untuk menguasai 65% saham rumah sakit di Tanah Air. Pelayanan kesehatan masyarakat pun dikhawatirkan menjadi korban.

Itu berarti terjadi kenaikan sebesar 16% dan asing diperbolehkan menjadi pemegang saham mayoritas. Padahal, sebelumya, Menkes Siti Fadilah Suparti telah berjuang habis-habisan agar modal asing di rumah sakit tidak lebih dari 49%.

Betul, keputusan ini masih belum final. Sebab, setelah ditetapkan oleh Kantor Menko Perekonomian, ihwal ini masih akan dibahas oleh departemen-departemen terkait. Sehingga, bisa saja permohonan pihak asing untuk menjadi penguasa saham hingga 67% terkabul. Tapi, bisa juga sebaliknya, lebih rendah dari 65%.

Terlepas dari keputusan akhir kelak, diperbolehkannya asing menjadi pemegang saham mayoritas sangat mengecewakan banyak kalangan. Selain akan memicu persaingan yang tidak sehat, banyak rumah sakit dipastikan akan bersifat full commercial. Ini akan mengakibatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat menjadi terkendala.

Saat ini saja, kompetisi di industri rumah sakit dalam memberi pelayanan kesehatan telah menggeser fungsi sosial yang selama ini diembannya. Misi sosial dengan memberi pembebasan atau gratis biaya kepada pasien-pasien tertentu yang tidak mampu kini makin sulit dilakukan.

Menurut Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia, Adib A Yahya, idealnya seluruh saham rumah sakit dikuasai oleh pemerintah. Tapi apa daya, rupanya, pemerintah tak memiliki kemampuan keuangan yang memadai. [E1]

Posted from : depkes.go.id
Masuknya isu kesehatan sebagai janji politik dalam kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada), seharusnya diimplementasikan pemerintah daerah dengan memprioritaskan pembangunan kesehatan. Selain itu di era desentralisasi, dalam menyusun rencana pembangunan kesehatan, Pemerintah Daerah hendaknya tidak menunggu bantuan dari Pusat tetapi harus dilakukan secara berkesinambungan dengan sumber daya dari Pemda dan Pusat secara bersama-sama.

Hal itu disampaikan. Dr. Sjafii Ahmad, MPH, Sekretaris Jenderal Depkes ketika membuka Lokakarya Nasional Pengembangan Kebijakan Pembangunan Kesehatan di Hotel Savoy Homann, Bandung 29 Juni 2009.
Selanjutnya ditegaskan untuk menyusun perencanaan dan kegiatan 5 tahun ke depan yaitu Renjana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 bidang kesehatan harus berbasis kinerja dan disertai besaran rencana anggaran. Oleh karena itu Depkes mengharapkan masukan atau tanggapan daerah karena setiap daerah mempunyai kekhususan dan keunikan tersendiri.

Sesjen Depkes mengingatkan pendekatan pembangunan kesehatan harus dilaksanakan dengan melibatkan lintas sektor dan lintas unit dengan menggunakan pendekatan sistemik. Sudah saatnya dilakukan melalui pendekatan dengan penguatan sistem kesehatan yang didukung kebijakan-kebijakan yang diperlukan. Jangan ada program yang jalan sendiri tanpa mengikutkan program lain. Tidak mungkin program penanggulangan TB berhasil kalau hanya meliputi diagnosis dan pengobatan saja, tanpa melibatkan program peningkatan gizi, program kesehatan kerja, program di rumah sakit atau dikaitkan dengan program rumah sehat. Semua program kesehatan harus dapat dikaitkan dalam suatu jaringan program yang saling membantu membentuk suatu Sistem Kesehatan Nasional, ujar Sesjen.

Karena itu Sesjen Depkes mengharapkan dalam pertemuan ini akan diketahui keterikatan setiap program, menuju kepada tujuan yang sama yaitu cakupan total bagi semua penduduk/universal coverage.

Menurut Sesjen, Pemda harus memahami bahwa tujuan utama dari program adalah mencapai cakupan total/universal coverage terhadap upaya kesehatan. Artinya upaya kesehatan yang terdiri dari pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif harus mampu terjangkau dan dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia dimanapun dia berada. Juga tidak boleh lagi ada hambatan geografik, perilaku maupun ekonomi.

Lokakarya nasional yang berlangsung selama 3 hari ini membahas 18 topik yang dipaparkan pejabat Depkes dan pembicara tamu dari Kantor Menpan, WHO, beberapa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Ketua Umum Persatuan Rumah Sakit seluruh Indonesia (PERSI), dan lain-lain. Topik yang dibahas antara lain Strategi menuju Pencapaian MDGs melalui Pendekatan Revitalisasi Primary Health Care oleh dr. Budihardja, MPH, Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat; Kebijakan Rujukan dalam Antisipasi Globalisasi dan Jamkesmas oleh dr. Farid Husain, Sp.B, Dirjen Bina Pelayanan Medik; Hasil Riskesdas dalam Kaitannya dengan Isu-isu Daerah oleh Dr. Agus Purwodianto, Sp.F, SH, Kepala Balitbangkes; Strategi Menuju Eradikasi Penyakit Menular dalam Konteks Global oleh Dr. Guntur Gunawan Sesditjen P2PL; Kebijakan Ketersediaan Obat di daerah dan Penggunaan Obat Tradisional oleh Dra. Kustantinah, M.Apt.Sc, Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; Strategi Menuju Universal Coverage Jaminan Kesehatan oleh dr. Chalik Masulili, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

Narasumber lainnya Dr. Ismail Mohamad, MBA, Deputi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Tatalaksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur memaparkan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan dr. Nyoman Kumara Rai, MPH dari WHO SEARO memaparkan Peningkatan Kinerja Sistem Kesehatan.

Dr. Untung Suseno, Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan yang juga Ketua Panitia melaporkan maksud penyelenggaraan lokakarya ini adalah dalam rangka menjalin interaksi dan komunikasi antara stakeholder pusat dan daerah dalam rangka mengembangkan pembangunan kesehatan di era desentralisasi.

Adapun tujuan khusus lokakarya ini yaitu diindetifikasikannya pembangunan kesehatan di pusat dan daerah, diidentifikasikannya isu strategis tantangan yang dihadapi, upaya terobosan dan potensi yang dimiliki pusat dan daerah dalam pembangunan kesehatan, dan disepakatinya upaya tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan pembangunan kesehatan.

Posted from : depkes.go.id
Masuknya isu kesehatan sebagai janji politik dalam kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada), seharusnya diimplementasikan pemerintah daerah dengan memprioritaskan pembangunan kesehatan. Selain itu di era desentralisasi, dalam menyusun rencana pembangunan kesehatan, Pemerintah Daerah hendaknya tidak menunggu bantuan dari Pusat tetapi harus dilakukan secara berkesinambungan dengan sumber daya dari Pemda dan Pusat secara bersama-sama.

Hal itu disampaikan. Dr. Sjafii Ahmad, MPH, Sekretaris Jenderal Depkes ketika membuka Lokakarya Nasional Pengembangan Kebijakan Pembangunan Kesehatan di Hotel Savoy Homann, Bandung 29 Juni 2009.
Selanjutnya ditegaskan untuk menyusun perencanaan dan kegiatan 5 tahun ke depan yaitu Renjana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 bidang kesehatan harus berbasis kinerja dan disertai besaran rencana anggaran. Oleh karena itu Depkes mengharapkan masukan atau tanggapan daerah karena setiap daerah mempunyai kekhususan dan keunikan tersendiri.

Sesjen Depkes mengingatkan pendekatan pembangunan kesehatan harus dilaksanakan dengan melibatkan lintas sektor dan lintas unit dengan menggunakan pendekatan sistemik. Sudah saatnya dilakukan melalui pendekatan dengan penguatan sistem kesehatan yang didukung kebijakan-kebijakan yang diperlukan. Jangan ada program yang jalan sendiri tanpa mengikutkan program lain. Tidak mungkin program penanggulangan TB berhasil kalau hanya meliputi diagnosis dan pengobatan saja, tanpa melibatkan program peningkatan gizi, program kesehatan kerja, program di rumah sakit atau dikaitkan dengan program rumah sehat. Semua program kesehatan harus dapat dikaitkan dalam suatu jaringan program yang saling membantu membentuk suatu Sistem Kesehatan Nasional, ujar Sesjen.

Karena itu Sesjen Depkes mengharapkan dalam pertemuan ini akan diketahui keterikatan setiap program, menuju kepada tujuan yang sama yaitu cakupan total bagi semua penduduk/universal coverage.

Menurut Sesjen, Pemda harus memahami bahwa tujuan utama dari program adalah mencapai cakupan total/universal coverage terhadap upaya kesehatan. Artinya upaya kesehatan yang terdiri dari pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif harus mampu terjangkau dan dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia dimanapun dia berada. Juga tidak boleh lagi ada hambatan geografik, perilaku maupun ekonomi.

Lokakarya nasional yang berlangsung selama 3 hari ini membahas 18 topik yang dipaparkan pejabat Depkes dan pembicara tamu dari Kantor Menpan, WHO, beberapa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Ketua Umum Persatuan Rumah Sakit seluruh Indonesia (PERSI), dan lain-lain. Topik yang dibahas antara lain Strategi menuju Pencapaian MDGs melalui Pendekatan Revitalisasi Primary Health Care oleh dr. Budihardja, MPH, Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat; Kebijakan Rujukan dalam Antisipasi Globalisasi dan Jamkesmas oleh dr. Farid Husain, Sp.B, Dirjen Bina Pelayanan Medik; Hasil Riskesdas dalam Kaitannya dengan Isu-isu Daerah oleh Dr. Agus Purwodianto, Sp.F, SH, Kepala Balitbangkes; Strategi Menuju Eradikasi Penyakit Menular dalam Konteks Global oleh Dr. Guntur Gunawan Sesditjen P2PL; Kebijakan Ketersediaan Obat di daerah dan Penggunaan Obat Tradisional oleh Dra. Kustantinah, M.Apt.Sc, Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; Strategi Menuju Universal Coverage Jaminan Kesehatan oleh dr. Chalik Masulili, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

Narasumber lainnya Dr. Ismail Mohamad, MBA, Deputi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Tatalaksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur memaparkan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan dr. Nyoman Kumara Rai, MPH dari WHO SEARO memaparkan Peningkatan Kinerja Sistem Kesehatan.

Dr. Untung Suseno, Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan yang juga Ketua Panitia melaporkan maksud penyelenggaraan lokakarya ini adalah dalam rangka menjalin interaksi dan komunikasi antara stakeholder pusat dan daerah dalam rangka mengembangkan pembangunan kesehatan di era desentralisasi.

Adapun tujuan khusus lokakarya ini yaitu diindetifikasikannya pembangunan kesehatan di pusat dan daerah, diidentifikasikannya isu strategis tantangan yang dihadapi, upaya terobosan dan potensi yang dimiliki pusat dan daerah dalam pembangunan kesehatan, dan disepakatinya upaya tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan pembangunan kesehatan.

Liputan6.com, Surabaya: Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menegaskan Rumah Sakit Omni Internasional, Alam Sutera, Tangerang, Banten, bukan rumah sakit internasional. “Saya akan berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri untuk meninjau nama internasional yang dipakai beberapa rumah sakit,” kata Menkes Siti usai konferensi pers tentang pemberlakukan status waspada virus H1N1 (flu babi) di Indonesia, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/6). Selain itu, Menkes juga menyatakan RS Omni Internasional bukan milik Indonesia.

Terkait kasus Prita Mulyasari dengan rumah sakit Omni, Menkes mengatakan tidak bisa mengintervensi sampai kasus yang sudah berlangsung sejak Agustus 2008 itu selesai. Namun, jika kasusnya dalam ranah hukum sudah selesai dan RS Omni Internasional dinyatakan bersalah, maka bakal ada tindakan dalam ranah kesehatan.

Menurut Menkes, ia sebenarnya sudah memanggil pimpinan RS Omni Internasional bersama Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). “Bahkan saya sudah mengumpulkan data-data sebelum memanggil mereka,” ucap Menkes seperti dikutip ANTARA.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan RS Omni sepakat menunggu proses hukum yang berlangsung. Setelah itu, MKDKI akan memberikan rekomendasi kepada Menkes. “Nanti, saya akan bertindak sesuai rekomendasi dari MKDKI itu,” ucap Menkes. “Yang jelas, saya juga akan menertibkan pemakaian nama internasional bagi rumah sakit swasta yang tidak ada kaitannya dengan lembaga internasional.”(VIN)

Laman Berikutnya »