malaria


Posted from : bogor.net

Kasus malaria di Indonesia masih cukup tinggi. Departemen Kesehatan (Depkes) berencana mengeliminasi jumlah penderita penyakit tersebut secara masal di berbagai daerah. Karena itu, Menkes Siti Fadilah Supari mengeluarkan surat keputusan tentang eliminasi malaria. Surat itu ditujukan kepada daerah-daerah dengan angka malaria cukup tinggi. Di antaranya, Papua, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Kalimantan, Sumatera, dan NTB.

Program itu diusung seiring peringatan Hari Malaria Sedunia. Saat ini, 396 kabupaten atau 80 persen daerah di Indonesia merupakan endemi malaria. Sekitar 45 persen penduduk Indonesia berdomisili di daerah yang berisiko tertular penyakit tersebut.

Pada 2007, terjadi 1,75 juta kasus malaria klinis. Kendati pada 2008 jumlahnya menyusut menjadi 1,62 juta kasus, penyakit itu tetap harus diantisipasi. ”Kebijakan eliminasi malaria itu ditujukan untuk membasmi malaria secara bertahap di Indonesia,” tutur Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Tjandra Yoga Aditama kemarin.

Dia menjelaskan, eliminasi di DKI, Bali, dan Barelang Binkar dilakukan pada 2010. Lalu dilanjutkan di Jawa, NAD, dan Kepri pada 2015. Kemudian, Sumatera, NTB, Kalimantan, dan Sulawesi pada 2020.

Posted from : detik.com

Departemen Kesehatan menargetkan Indonesia bebas malaria pada tahun 2030. Pembebasan ini akan dilakukan bertahap dengan meluncurkan 5 kebijakan yang memperkuat kebijakan lama.

Seperti dikemukakan Direktur Pemberantasan Penyakit Menukar Bersumber Binatang Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Rita Kusriastuti, program pembebasan malaria di Indonesia yang akan dilakukan secara bertahap diluncurkan 6 Mei 2009.

Program itu menargetkan pada 2010 wilayah Indonesia yang bebas malaria ada di DKI Jakarta, Bali, dan Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Bintan dan Pulau Karimun (Barelang Bingkar). Sedangkan pada tahun 2015 yang ditargetkan bebas malaria adalah Pulau Jawa, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Riau.

Sedangkan pada tahun 2020, giliran Pulau Sumatera, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan dan Sulawesi yang ditergetkan bebas malaria. Target akhir, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) harus bersih dari malaria.

“Kenapa paling akhir karena angka penderitanya paling besar, wilayah banyak hutannya tapi terjadi pembabatan habis-habisan sehingga nyamuk yang biasa tinggal di pohon-pohon di hutan merambah ke pemukiman penduduk,” ujar Rita dalam jumpa pers di Depkes, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (22/4/2009).

Untuk pemberantasan malaria secara bertahap, ada 5 kebijakan baru yang akan menyempurnakan kebijakan pemberantasan malaria sebelumnya. Kebijakan itu adalah diagnosa malaria yang harus dilakukan sampai ukuran mikroskopis dengan Rapid Diagnostic Test (RDT).

“Itu semacam tes darah yang hanya dengan waktu 15 menit bisa diketahui hasil positif atau negatif malaria,” jelasnya.

Kedua, pengobatan dengan metode Artemisinin Combination Therapy (ACT) yang ditanggung APBN dan diberikan gratis bagi penderita malaria.

Ketiga, pencegahan penularan dengan pembagian kelambu yang mengandung insektisida bagian dalamnya (Long Lasting Insecticidal Net) yang bisa bertahan 3-5 tahun.

Kemudian kerjasama lintas sektor dengan adanya Gerakan Berantas Kembali (Gebrak) Malaria, serta memperkuat desa siaga dengan pembuatan Pos Malaria Desa (Posmaldes).

Posted from : bogor.net

Kasus malaria di Indonesia masih cukup tinggi. Departemen Kesehatan (Depkes) berencana mengeliminasi jumlah penderita penyakit tersebut secara masal di berbagai daerah. Karena itu, Menkes Siti Fadilah Supari mengeluarkan surat keputusan tentang eliminasi malaria. Surat itu ditujukan kepada daerah-daerah dengan angka malaria cukup tinggi. Di antaranya, Papua, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Kalimantan, Sumatera, dan NTB.

Program itu diusung seiring peringatan Hari Malaria Sedunia. Saat ini, 396 kabupaten atau 80 persen daerah di Indonesia merupakan endemi malaria. Sekitar 45 persen penduduk Indonesia berdomisili di daerah yang berisiko tertular penyakit tersebut.

Pada 2007, terjadi 1,75 juta kasus malaria klinis. Kendati pada 2008 jumlahnya menyusut menjadi 1,62 juta kasus, penyakit itu tetap harus diantisipasi. ”Kebijakan eliminasi malaria itu ditujukan untuk membasmi malaria secara bertahap di Indonesia,” tutur Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Tjandra Yoga Aditama kemarin.

Dia menjelaskan, eliminasi di DKI, Bali, dan Barelang Binkar dilakukan pada 2010. Lalu dilanjutkan di Jawa, NAD, dan Kepri pada 2015. Kemudian, Sumatera, NTB, Kalimantan, dan Sulawesi pada 2020.

Posted from : detik.com

Departemen Kesehatan menargetkan Indonesia bebas malaria pada tahun 2030. Pembebasan ini akan dilakukan bertahap dengan meluncurkan 5 kebijakan yang memperkuat kebijakan lama.

Seperti dikemukakan Direktur Pemberantasan Penyakit Menukar Bersumber Binatang Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Rita Kusriastuti, program pembebasan malaria di Indonesia yang akan dilakukan secara bertahap diluncurkan 6 Mei 2009.

Program itu menargetkan pada 2010 wilayah Indonesia yang bebas malaria ada di DKI Jakarta, Bali, dan Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Bintan dan Pulau Karimun (Barelang Bingkar). Sedangkan pada tahun 2015 yang ditargetkan bebas malaria adalah Pulau Jawa, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Riau.

Sedangkan pada tahun 2020, giliran Pulau Sumatera, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan dan Sulawesi yang ditergetkan bebas malaria. Target akhir, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) harus bersih dari malaria.

“Kenapa paling akhir karena angka penderitanya paling besar, wilayah banyak hutannya tapi terjadi pembabatan habis-habisan sehingga nyamuk yang biasa tinggal di pohon-pohon di hutan merambah ke pemukiman penduduk,” ujar Rita dalam jumpa pers di Depkes, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (22/4/2009).

Untuk pemberantasan malaria secara bertahap, ada 5 kebijakan baru yang akan menyempurnakan kebijakan pemberantasan malaria sebelumnya. Kebijakan itu adalah diagnosa malaria yang harus dilakukan sampai ukuran mikroskopis dengan Rapid Diagnostic Test (RDT).

“Itu semacam tes darah yang hanya dengan waktu 15 menit bisa diketahui hasil positif atau negatif malaria,” jelasnya.

Kedua, pengobatan dengan metode Artemisinin Combination Therapy (ACT) yang ditanggung APBN dan diberikan gratis bagi penderita malaria.

Ketiga, pencegahan penularan dengan pembagian kelambu yang mengandung insektisida bagian dalamnya (Long Lasting Insecticidal Net) yang bisa bertahan 3-5 tahun.

Kemudian kerjasama lintas sektor dengan adanya Gerakan Berantas Kembali (Gebrak) Malaria, serta memperkuat desa siaga dengan pembuatan Pos Malaria Desa (Posmaldes).