pelayanan publik



Jangan Takut Protes Kinerja Layanan Publik

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengingatkan kembali bahwa pada tanggal 23 Juni 2009 lalu, DPR RI telah mengesahkan UU tentang Pelayanan Publik. UU ini memberikan jaminan dan perlindungan hukum secara penuh bagi masyarakat baik perorangan maupun kelompok untuk mengadukan kinerja pelayanan publik.

Sasarannya bukan hanya instansi pemerintah tapi kalangan swasta pun dapat menjadi obyek pengaduan masyarakat. Tentu saja swasta yang bergerak pada bidang pelayanan publik, misalnya rumah sakit, lembaga pendidikan, perusahaan transportasi, perbankan dan lain-lain.

Pengesahan UU Pelayanan Publik yang saat itu sidang parpurnanya dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, bisa menjadi pintu masuk secara legal bagi mereka yang menjadi korban buruknya kinerja pelayanan publik. Ibu Prita Mulyasari yang sekarang kasusnya sedang memberatkan dan tidak berpihak kepadanya, bisa menjadikan Pasal 5 dan 35 dalam UU Pelayanan Publik yang menyebutkan tentang ruang lingkup pelayanan publik dan hak pengawasan masyarakat terhadap kinerja layanan publik.

Sudah saatnya masyarakat berani memprotes dan mengadukan kasus buruknya kinerja layanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Pasal 40 ayat (2) menyebutkan : ‘’Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan.’’

Soal kemana pengaduan itu diarahkan? Pasal 40 ayat (1) sudah memberikan kanalisasinya, yaitu; ‘’Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Contoh peran serta masyarakat dalam memantau kinerja layanan publik adalah Siti Fadilah Supari Fans Club (SFS FC) yang secara aktif memberikan masukan langsung kepada menteri kesehatan sebagai pimpinan lembaga penyelenggara layanan publik kesehatan. Pertemuan berkala antara SFS FC dengan Menkes yang informal terbukti lebih efektif dibandingkan dengan pertemuan resmi seperti hearing atau semacamnya.

RUU Pelayanan Publik menyediakan akses yang luar biasa dan memberikan jaminan hukum bagi mereka yang ingin meningkatkan kinerja layanan publik.

Iklan


Jangan Takut Protes Kinerja Layanan Publik

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengingatkan kembali bahwa pada tanggal 23 Juni 2009 lalu, DPR RI telah mengesahkan UU tentang Pelayanan Publik. UU ini memberikan jaminan dan perlindungan hukum secara penuh bagi masyarakat baik perorangan maupun kelompok untuk mengadukan kinerja pelayanan publik.

Sasarannya bukan hanya instansi pemerintah tapi kalangan swasta pun dapat menjadi obyek pengaduan masyarakat. Tentu saja swasta yang bergerak pada bidang pelayanan publik, misalnya rumah sakit, lembaga pendidikan, perusahaan transportasi, perbankan dan lain-lain.

Pengesahan UU Pelayanan Publik yang saat itu sidang parpurnanya dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, bisa menjadi pintu masuk secara legal bagi mereka yang menjadi korban buruknya kinerja pelayanan publik. Ibu Prita Mulyasari yang sekarang kasusnya sedang memberatkan dan tidak berpihak kepadanya, bisa menjadikan Pasal 5 dan 35 dalam UU Pelayanan Publik yang menyebutkan tentang ruang lingkup pelayanan publik dan hak pengawasan masyarakat terhadap kinerja layanan publik.

Sudah saatnya masyarakat berani memprotes dan mengadukan kasus buruknya kinerja layanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Pasal 40 ayat (2) menyebutkan : ‘’Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan.’’

Soal kemana pengaduan itu diarahkan? Pasal 40 ayat (1) sudah memberikan kanalisasinya, yaitu; ‘’Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Contoh peran serta masyarakat dalam memantau kinerja layanan publik adalah Siti Fadilah Supari Fans Club (SFS FC) yang secara aktif memberikan masukan langsung kepada menteri kesehatan sebagai pimpinan lembaga penyelenggara layanan publik kesehatan. Pertemuan berkala antara SFS FC dengan Menkes yang informal terbukti lebih efektif dibandingkan dengan pertemuan resmi seperti hearing atau semacamnya.

RUU Pelayanan Publik menyediakan akses yang luar biasa dan memberikan jaminan hukum bagi mereka yang ingin meningkatkan kinerja layanan publik.


Posted From : depkes.go.id
Menteri Kesehatan Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) kecewa terhadap Detik Com karena beritanya tanggal 5 Juni 2009 dengan judul “ Menkes : Saya tidak bisa menjewer RS Omni” telah menimbulkan komentar masyarakat yang nadanya menghujat. Hal itu dikarenakan cara Detik Com mengutip pernyataan Menkes yang ditulis tidak utuh, hanya sepotong-sepotong sehingga beritanya ditafsirkan secara tidak benar.

Kepada para wartawan Menkes menjelaskan bahwa dalam kasus Sdri. Prita terdapat dua masalah yang berbeda. Pertama, masalah pencemaran nama baik terhadap RS Omni. Kedua, ketidakpuasan Sdri. Prita Mulyasari terhadap pelayanan RS Omni selama dia dirawat. Masalah pertama, karena diluar masalah kesehatan, Menkes tidak bisa campur tangan. Kasus inilah yang dimaksud/dikomentari Menkes, pihak Depkes tidak bisa menjewer RS Omni karena menyangkut masalah hukum (pencemaran nama baik).
Sedangkan kasus kedua, ketidakpuasan Sdri. Prita Mulyasari terhadap pelayanan RS Omni selama dia dirawat, mestinya dilaporkan ke Dinas Kesehatan setempat, atau ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atau bisa juga ke Departemen Kesehatan.

“Kalau sebuah rumah sakit atau dokter terbukti melakukan malpraktik oleh MKDKI, Depkes baru bisa bertindak memberikan sanksi. Tetapi kalau kasusnya masalah pencemaran nama baik, Depkes tidak bisa berbuat apa-apa karena bukan masalah pelayanan kesehatan”. Seperti itu yang saya sampaikan, jangan diputus-putus, ujar Menkes.

Pasien mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang penyakitnya/keadaan kesehatannya dan tidakan medis yang telah dilakukan yang terdapat dalam rekam medis tetapi rekam medis tersebut tetap milik rumah sakit, ujar Menkes.

Dalam kasus Sdri. Prita, Depkes selama ini tidak pernah menerima laporan dari mana pun. “Saya mengetahui ada kasus ini dari media massa “, ujarnya. Kendati begitu, Menkes tidak tinggal diam karena telah mengirimkan tim ke RS Omni untuk memperoleh penjelasan tentang kronologis kejadian sebagai dasar untuk penerapan sanksi yang akan diberikan.

Selanjutnya, Depkes akan menelaah hasil temuan Tim. Apabila terdapat dugaan pelanggaran disiplin kedokteran akan dilimpahkan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sesuai dengan ketentuan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, kata Menkes.


Posted From : depkes.go.id
Menteri Kesehatan Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) kecewa terhadap Detik Com karena beritanya tanggal 5 Juni 2009 dengan judul “ Menkes : Saya tidak bisa menjewer RS Omni” telah menimbulkan komentar masyarakat yang nadanya menghujat. Hal itu dikarenakan cara Detik Com mengutip pernyataan Menkes yang ditulis tidak utuh, hanya sepotong-sepotong sehingga beritanya ditafsirkan secara tidak benar.

Kepada para wartawan Menkes menjelaskan bahwa dalam kasus Sdri. Prita terdapat dua masalah yang berbeda. Pertama, masalah pencemaran nama baik terhadap RS Omni. Kedua, ketidakpuasan Sdri. Prita Mulyasari terhadap pelayanan RS Omni selama dia dirawat. Masalah pertama, karena diluar masalah kesehatan, Menkes tidak bisa campur tangan. Kasus inilah yang dimaksud/dikomentari Menkes, pihak Depkes tidak bisa menjewer RS Omni karena menyangkut masalah hukum (pencemaran nama baik).
Sedangkan kasus kedua, ketidakpuasan Sdri. Prita Mulyasari terhadap pelayanan RS Omni selama dia dirawat, mestinya dilaporkan ke Dinas Kesehatan setempat, atau ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atau bisa juga ke Departemen Kesehatan.

“Kalau sebuah rumah sakit atau dokter terbukti melakukan malpraktik oleh MKDKI, Depkes baru bisa bertindak memberikan sanksi. Tetapi kalau kasusnya masalah pencemaran nama baik, Depkes tidak bisa berbuat apa-apa karena bukan masalah pelayanan kesehatan”. Seperti itu yang saya sampaikan, jangan diputus-putus, ujar Menkes.

Pasien mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang penyakitnya/keadaan kesehatannya dan tidakan medis yang telah dilakukan yang terdapat dalam rekam medis tetapi rekam medis tersebut tetap milik rumah sakit, ujar Menkes.

Dalam kasus Sdri. Prita, Depkes selama ini tidak pernah menerima laporan dari mana pun. “Saya mengetahui ada kasus ini dari media massa “, ujarnya. Kendati begitu, Menkes tidak tinggal diam karena telah mengirimkan tim ke RS Omni untuk memperoleh penjelasan tentang kronologis kejadian sebagai dasar untuk penerapan sanksi yang akan diberikan.

Selanjutnya, Depkes akan menelaah hasil temuan Tim. Apabila terdapat dugaan pelanggaran disiplin kedokteran akan dilimpahkan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sesuai dengan ketentuan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, kata Menkes.