Pemilu Pilkada


Lebih dari seminggu yang lalu, tepatnya Senin (11/02/2008) di lingkungan saya, RT 04 RW 07 Kelurahan Tirtajaya, Sukmajaya – Depok, Ketua RT, Pak Slamet, diminta oleh Lurah untuk melakukan pendataan pemilih tambahan di lingkungannya. Sebagai salah satu pengurus RT yang juga sering memantau pilkada, saya tentu pro aktif menyambut keinginan Lurah, meskipun Lurah sejatinya seperti anak kecil dalam setiap meminta sesuatu kepada pengurus RT: hari ini meminta daftar pemilih tambahan, besok pagi harus disetor. “Kalau minta sesuatu itu jauh-jauh hari gitu lho, sehingga kita tidak kelabakan”, cetus Pak RT. Beruntung database warga di RT 04 cukup rapi sehingga sangat mudah untuk memenuhi permintaan sang Lurah.

Tetapi ada masalah yang cukup krusial saya lihat. Pada formulir yang diedarkan berjudul pemilih tambahan. Artinya, seharusnya sudah ada sosialisasi ke RT dan RW mengenai daftar pemilih sementara untuk ditanggapi RT/RW. Tetapi saya tidak melihat daftar pemilih sementara (DPS), yang saya lihat hanya formulir pemilih tambahan. Saya tanyakan ke Ketua RT ternyata tidak ada, demikian juga dengan pengurus RW tidak dikasih. Bagaimana mungkin pengurus RT dapat melihat mana warganya yang sudah terdaftar atau yang belum di DPS. Okelah kita tunggu pengesahan dan pengumuman DPS.

Masalahnya tidak hanya di situ, pada Lampiran Keputusan KPUD Jabar mengenai tahapan pilkada, ditetapkan bahwa pada tanggal 22-24 Januari 2008 adalah pengesahan dan pengumuman DPS, sedangkan pengisian formulir tambahan yang diminta Lurah terjadi pada 11 Februari 2008. Artinya jelas jadwal pilkada mengalami kemunduran. Belum lagi tidak adanya kesempatan bagi masyarakat untuk melihat DPS, di mana pengumuman DPS dipasang, tidak pernah ada pemberitahuan kepada masyarakat, baik melalui RT maupun RW.

Pola pendataan pemilih seperti ini seringkali bermasalah, dan beginilah cara kerja KPUD dalam membuat daftar pemilih. Tidak heran jika di kemudian hari (pada tahap pengesahan dan pengumuman DPT) banyak warga yang kaget kalau dirinya tidak terdaftar. Seharusnya ini tidak boleh terjadi, karena pemilih menurut saya adalah stakeholder utama pilkada langsung. Semua program yang terkait dengan pemilih, harus disosialisasikan secara baik kepada pemilih.

Tercantum tidaknya pemilih di DPS adalah tanggung jawab pemerintah dan KPUD. Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) telah menangani pendataan pemilih jauh-jauh hari sebelum pilkada, yang pada zaman orba ditangani oleh panitia pendaftaran pemilih (pantarlih). Siapapun penduduk yang memiliki KTP dan sudah tinggal di daerah tersebut selama 6 bulan sebelum pilkada harus terdaftar sebagai pemilih, karena memilih adalah hak mereka. Persoalan mereka pada akhirnya tidak menggunakan haknya, itu juga hak mereka. Tetapi jika mereka tidak terdaftar, maka pemerintah telah sengaja menghilangkan hak mereka.

Sementara itu KPUD sebagai penyelenggara pilkada, menerima mandat untuk menetapkan dan mengumumkan hasil kerja Dinas Dukcapil ke dalam DPS, kemudian menetapkan menjadi DPT setelah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum terdaftar agar didaftar ulang. Masalahnya dalam peraturan perundangan, pemberian kesempatan dari DPS menjadi DPT hanya tiga hari. Artinya sangat sedikit waktu yang diberikan kepada masyarakat untuk melihat apakah dirinya sudah terdaftar atau belum. Padahal tidak semua masyarakat memiliki akses ke kelurahan, tempat dimana biasanya pengumuman DPS dipasang. Belum lagi kesibukan warga untuk mengais nafkah setiap hari sehingga kurang punya waktu untuk berkunjung ke kantor kelurahan.

Di sini KPUD biasanya kurang pro aktif dalam melakukan pendataan ulang pemilih dari DPS ke DPT. Padahal seharusnya KPUD pro aktif, karena itu adalah tugas mereka. Jika pada akhirnya masih banyak pemilih tidak terdaftar, KPUD harusnya ikut bertanggung jawab terhadap penghilangan hak pilih warga negara dalam pilkada langsung Gubernur Jawa Barat. KPUD sebagai user (pengguna) data pemilih, dan bukan sebagai eksekutor pendataan pemilih adalah argumentasi yang biasanya digunakan untuk melakukan pembelaan diri supaya terhindar dari penumpukan kesalahan. Kepada siapa saja warga Jawa Barat yang membaca artikel ini, lihatlah daftar pemilih sementara. Sudahlah Bapak dan Ibu sekalian terdaftar di sana. Jangan sampai kasus-kasus di daerah lain terulang di tanah Pasundan ini.

Ditulis oleh MF Nurhuda Y, dipersiapkan untuk Buku JPPR

Sumanto, Koordinator JPPR Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat berkeliling dari satu TPS ke TPS lainnya dengan sepeda motor pada hari H pemungutan suara pemilu legislatif 2004. Dia merasa punya tanggung jawab untuk memantau kerja relawannya di setiap TPS, sehingga ia ingin memastikan mereka bekerja di TPS, meskipun tidak mampu menjangkau semua relawan di seluruh kecamatan.

Sumanto sendiri berasal dari Jawa yang ikut orang tuanya transmigasi di Simpang Hilir. Sehari-hari dia kuliah di salah satu perguruan tinggi di Ibukota Ketapang. Sebagai orang baru di Simpang Hilir, tidak banyak warga masyarakat yang mengenalnya. Dia terlibat di JPPR karena diajak oleh Romawi Martin, Koordinator Kabupaten Ketapang. Keduanya berteman karena sama-sama aktif di Gerakan Pemuda Ansor Ketapang, salah satu organisasi pemuda sayap NU.

Sumanto memakai kaos JPPR dilengkapi dengan topi dan berkalung kartu identitas. Di pedalaman sana warga masyarakat selalu mewaspadai jika ada orang asing yang datang. Ketika dia memantau jalannya pemungutan suara di salah satu TPS, dia merasa diperhatikan oleh orang-orang di sekelilingnya yang diduga adalah warga setempat. Sebagai orang baru, Sumanto pun bersikap hati-hati karena belum banyak mengenal warga di sana. Dia sempat ditegur oleh oleh warga masyarakat dengan beberapa kalimat bernada intimidasi: “kamu ngapain di sini, sana.. sana! Jangan dekat-dekat!”, kata Sumanto menirukan kalimat bernada intimidasi dari salah satu warga.

Dalam laporannya kepada Romawi Martin, Sumanto merasa terancam jika dirinya tidak segera pergi. “Saya takut sekali, saya ingin segera pergi dari situ,” tutur Romawi Martin menirukan laporan Sumanto melalui handy talky (HT). “Dugaan saya Sumanto ketakutan karena kata-kata yang keluar dari salah satu warga masyarakat”, jelas Martin. Menurut Martin, saat itu mayoritas warga masyarakat di desa tersebut mendukung salah satu partai politik peserta pemilu. Tampaknya mereka tidak ingin partainya kalah sehingga mencurigai siapapun yang asing bagi mereka, terlebih pemantau pemilu. “Kehadiran pemantau dipandang sebagai pihak yang akan mengganggu jalannya pemungutan suara, sehingga harus diusir”, tutur Martin.

Karena merasa terancam, Sumanto segera pergi dan membawa lari kencang-kencang sepeda motornya. Secara tidak disengaja ia menabrak seekor anak anjing yang sedang melintas di jalan. Anjingnya lantas mati, sementara dia sendiri terjatuh dan mengalami luka-luka ringan. Motor yang ia sewa dari salah seorang warga juga mengalami kerusakan.

Warga yang melihat kecelakaan itu memberikan pertolongan, Sumanto pun bisa berdiri, motornya juga masih bisa digunakan. Beberapa warga berdatangan mengerumuni kejadian ini. Mereka saling pandang dan saling bicara, tampaknya pembicaraan mereka cenderung membuat rasa bersalah bagi Sumanto karena dia dianggap terlalu kencang mengendarai sepeda motornya dan menyebabkan kematian anak anjing. Sumanto mengaku salah, dan meminta maaf kepada warga yang mengerumuninya. Tetapi Sumanto tidak lantas disuruh pergi begitu saja oleh warga karena pemilik anjing, yang rumahnya hanya beberapa meter dari tempat kejadian, tidak bisa menerima kematian salah satu hewan peliharaannya. Pemilik anjing meminta Sumanto dihukum secara adat.

Anjing merupakan salah satu binatang peliharaan yang berharga bagi masyarakat pendalaman di Ketapang, sehingga ada hukum adat yang berlaku secara tidak tertulis untuk melindungi semua binatang peliharaan. Menurut Martin, anjing sama halnya dengan ayam bagi masyarakat pedesaan di Jawa, “sangat berharga”, tuturnya.

Di pedalaman Ketapang, siapapun yang melanggar anjing akan mendapatkan sanksi adat. Maka dibawalah Sumanto ke rumah kepala adat yang jaraknya dua puluhan meter dari tempat kejadian. Setelah mendengarkan kasus ini, kepala adat pun melakukan sidang secara singkat dengan mendengarkan keterangan dari saksi-saksi dan pelaku penyebab kematian anak anjing. Warga pemilik anjing menuntut supaya penabrak anjing harus dihukum dengan membayar denda kepada pemilik anjing sebesar Rp. 250.000,-, dan keputusan pun ditetapkan oleh kepala adat.

Dengan menggunakan HT, Sumanto berkomunikasi dengan Romawi Martin. Sumanto mengeluh karena tidak ada persediaan dana sebesar itu, dana JPPR yang terbatas hanya cukup untuk sewa motor dan beli bensin. Motor yang ia sewa pun harus ditahan jika Sumanto tidak mau membayar denda tersebut. Sejenak Romawi Martin berpikir untuk memberikan jalan keluar yang terbaik kepada salah satu korcamnya. Sebagai korkab, tidak mungkin dia menuju ke sana karena untuk ke sana harus memakan waktu 7 jam perjalanan dengan motor air dari Ketapang. Padahal dia juga harus melakukan kerja pemantauan di tingkat kabupaten.

Akhirnya Romawi Martin meminta sang korcam menyetujui dulu keputusan denda tersebut agar Sumanto bisa dilepaskan. Keesok harinya Romawi Martin mengutus salah satu temannya di kabupaten untuk mengirimkan uang kepada pemilik anak anjing yang mati ketabrak motor Sumanto. Oleh Sumanto, usulan Martin disampaikan kepada kepala adat sembari menunjukkan alamat rumahnya yang tidak terlalu jauh dari desa tempat dia menabrak anak anjing, dan kepala adat menyetujuinya.

Akhirnya dilepaslah Sumanto dalam status pengawasan hingga denda dibayar keesokan harinya. Sumanto pun pergi dengan perasaan yang bercampur: ada rasa takut tetapi harus tetap bekerja karena tugas memantau belum selesai. Dia pun tak berpikir tentang luka-luka di sebagian tubuhnya. Soal motor sewaannya yang mengalami kerusakan juga tidak terpikirkan lagi jalan keluarnya.[]

Pasangan calon bupati-calon wakil bupati Moch Syatori-Ono Surono (SOS), dan Nurul Qomar-Dedi Wahidi (Qo-De) menyesalkan tindakan KPUD Kabupaten Indramayu Jawa Barat yang menggelar dialog interaktif pada Minggu 18 September 2005, secara dadakan dan tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan mereka. Kedua pasangan calon di nomor urut 2 dan 3 itu akhirnya menolak untuk hadir hingga acara dialog interaktif dinilai gagal. Dialog interaktif yang berlangsung di Stasiun Radio Cindelaras dan disiarkan secara serentak di delapan stasiun radio di Indramayu pun hanya dihadiri oleh calon wakil bupati Herry Sudjati dari pasangan calon bupati nomor urut 1, Irianto MS Syaefuddin-Herry Sudjati.
Tidak hadirnya pasangan calon SOS dan Qo-De dikabarkan merupakan kesepakatan dari mereka untuk memboikot acara tersebut atas sikap KPUD yang tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim kampanye mereka. “Sebenarnya kami tidak memboikot, hanya acaranya mendadak, formatnya juga tidak jelas karena itu kami menolak hadir”, tutur Ono Surono, cawabup pasangan SOS. Hal senada dikemukakan tim kampanye Qo-De, H Ilik. “Kalau soal hadir, dari dulu kami sangat siap. Jangankan dialog interaktif debat publik secara terbuka pun pasangan kami sudah siap, justru pasangan kami yang paling siap. Hanya atas dasar pertimbangan keamanan KPUD membatalkan. Nah untuk acara dialog interaktif ini sama sekali tidak dibicarakan dengan kami”.

Ono dan Ilik mengaku, undangan KPUD sangat mendadak, baru datang pada hari Sabtu (17/9/2005). Sedangkan sehari sebelumnya kedua pasangan itu telah memperoleh undangan dari JPPR untuk acara debat publik secara terbuka di Wisma Dharma. “Acara JPPR dan KPUD itu waktunya sama. Bukankah acara debat publik JPPR sudah atas izin KPUD. Kami jelas bingung, karena itu kami memutuskan untuk tidak menghadiri kedua acara itu. Sedangkan Ilik menuturkan sejumlah tim kampanye Qo-De saat itu sudah menghadiri acara di JPPR. Hanya saja karena pasangan lain tidak datang, akhirnya enggan untuk tampil. Belakangan diketahui acara JPPR itu batal karena tidak ada kandidat yang hadir.

Pembatalan debat kandidat juga disayangkan oleh Ketua Panwaskab Wawan Sugiarto, karena menurutnya sikap KPUD tidak konsisten mengingat mereka sendiri yang menjadwalkan debat kandidat. Sementara anggota Panwaskab Fauzail Ayad Syahbana menambahkan, adanya pembatalan debat kandidat justru bisa menimbulkan kecurigaan di masyarakat kalau KPUD berusaha untuk menyelamatkan calon tertentu.

Penyesalan terhadap sikap KPUD di atas merupakan rangkuman pemberitaan media yang dimuat pada Harian Pikiran Rakyat, 19 September 2005. Bukan hanya harian ini, pemberitaan juga ada di media lain seperti Radar Cirebon dan Mitra Dialog. Kedua media ini juga memberitakan perihal pembatalan debat publik oleh KPUD dan dialog interaktif yang sepi peminat.

Menurut Azis Hakim –Project Officer Fahmina Institute Cirebon yang ikut mendampingi JPPR Indramayu dalam mengorganisir debat kandidat— KPUD Indramayu awalnya mengagendakan debat kandidat bupati dan wakil bupati pada 18 September 2005. JPPR Indramayu yang bekerjasama dengan ISIS juga memiliki agenda yang sama untuk menyelenggarakan debat kandidat. Bagi JPPR, acara ini tidak menarik jika diselenggarakan berulang-ulang sehingga JPPR mengajukan diri kepada KPUD untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan debat kandidat.

Kesulitan terbesar dalam penyelenggaraan acara seperti ini adalah menghadirkan kandidat, sehingga akan lebih mudah untuk menghadirkan kandidat jika bekerjasama dengan KPUD. Rosyidin, Ketua Pelaksana Debat Kandidat menghubungi KPUD secara formal untuk mengajukan kerjasama. Format yang ditawarkan adalah KPUD dan JPPR sama-sama terlibat dalam mendesain acara, merumuskan isu serta menginventarisasi undangan peserta. Agar acaranya lebih berkualitas JPPR menawarkan diskusi terlebih dahulu dengan tim kampanye untuk membicarakan seluruh proses baik substansi maupun teknis kegiatan.

KPUD mengapresiasi dengan baik usulan JPPR, sehingga wacana kerjasama diplenokan secara terbuka bersama tim kampanye dari seluruh kandidat bupati pada tanggal 15 September 2005, yang mana pada pelaksanaan pleno terbuka ini, JPPR juga ikut di dalamnya. Hasil pleno tersebut bukan merealisasikan rencana KPUD untuk menggelar debat kandidat tetapi justru membatalkannya, karena dikhawatirkan akan memicu konflik antar pendukung calon. Dengan hasil ini JPPR sebagai jaringan masyarakat yang bekerja untuk melakukan pendidikan pemilih tetap berkeinginan melanjutkan acara ini karena kekhawatiran tersebut dipandang tidak rasional.

Menurut Azis Hakim, sejauh ini JPPR tidak menemukan sisi negatif dari rencana pelaksanaan debat, justru sisi positif yang akan didapatkan karena masyarakat akan mengetahui secara langsung kapasitas dan kemampuan calon pemimpin mereka, sehingga JPPR siap mengambil alih pelaksanaan debat. Bahkan dari kandidat yang bertarung, dua di antaranya sudah menyatakan kesediaannya secara langsung untuk hadir di acara debat kandidat JPPR. Namun dalam kenyataannya seluruh kandidat tidak ada yang hadir dalam pelaksanaan debat kandidat.

Pembatalan debat kandidat juga terjadi menjelang pilkada di Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Bahkan pembatalan ini disampaikan secara resmi melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua KPUD, H Hasan Bisri. Dalam surat bernomor 005/27/V2006 ini menyebutkan alasan kegiatan seperti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya pasal 57 ayat (7) dan pasal 61 ayat (7).

Pasal 57 ayat 7 berbunyi: “Kampanye dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf h, diselenggarakan oleh KPUD dengan materi penyampaian visi, misi dan program masing-masing pasangan calon dan pelaksanaannya dilakukan tidak pada hari yang bersamaan dengan peserta kampanye pasangan calon lainnya”.

Sedangkan pasal 60 ayat 7 berbunyi: “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan dalam pemilihan, dilarang melaksanakan kampanye pada hari yang sama”. Sebenarnya alasan kedua pasal ini masih bisa ditafsirkan, bahwa kegiatan ini bukanlah kampanye melainkan salah satu bentuk pendidikan pemilih. Sebelumnya juga telah diperoleh kesepakatan antara KPUD dan kedua tim kampanye bahwa kegiatan ini tidak melanggar kedua pasal tersebut, dan akan tetap dilaksanakan dengan menghadirkan kedua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati.

Namun karena ada faktor lain terhadap pembatalan tersebut, maka kegiatan ini pada akhirnya tidak terlaksana sesuai dengan kesepakatan. Faktor tersebut terutama dikhawatirkan terjadi benturan fisik dari para pendukung kandidat bupati, ini merupakan pengakuan Ketua KPUD kepada JPPR setelah ditemui usai pembatalan debat publik. Memang kedua pasang mengerahkan massa yang jumlahnya melebihi undangan 150 orang peserta, sedang massa pendukung yang datang lebih dari 200 orang masing-masing pasangan kandidat.

Menurut Ketua KPUD, Kabupaten Pekalongan berbeda dengan daerah lainnya. Di daerah lain kebanyakan kandidat lebih dari dua pasang calon bupati/wakil bupati, sedangkan di Pekalongan hanya ada dua pasang calon, keduanya incumbent. Calon bupati yang diusung PDI-P, Amat Antono, merupakan Bupati Pekalongan periode sebelumnya sedang calon bupati yang diusung PKB, Siti Qomariyah, adalah Wakil Bupati Pekalongan periode yang sama. Masing-masing memiliki pendukung yang militan. Dengan fakta seperti ini, sangat riskan bagi siapapun untuk menghadirkan dalam forum yang sama dalam suatu debat kandidat.

Sementara itu Mustofa, Koordinator Debat Kandidat JPPR Kabupaten Pekalongan menyatakan penyesalan pembatalan debat kandidat secara mendadak seperti ini. Pembatalan ini merupakan cermin ketidaktegasan KPUD karena sebelumnya telah disepakati bersama untuk tetap diselenggarakan. Pembatalan ini juga mencederai demokrasi karena KPUD tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk berdialog dengan para calon pemimpin mereka. Tindakan ini menurutnya juga tidak mendidik secara politik kepada masyarakat, demikian Mustofa dalam siaran persnya yang dimuat di Harian Suara Merdeka dan Radar Pekalongan (12/5/2006).

Untuk tetap menguji kemampuan publik, JPPR tetap mengundang kedua pasang calon bupati dan wakil bupati di hari kampanye mereka dengan waktu yang berbeda agar tidak terjadi pembatalan dari KPUD seperti sebelumnya. Kegiatan ini dirancang dengan model talkshow di radio yang bertajuk “Bincang-Bincang dengan Kandidat Bupati Pekalongan” –yang dilaksanakan empat jam sebelum mereka melakukan kampanye terakhir di lapangan, agar mereka masih memiliki waktu untuk hadir di stasiun radio. Lokasi talkshow pun dipilih di stasiun radio yang jaraknya tidak terlalu jauh, hanya 4 km dari pusat kampanye mereka, yaitu radio WOW FM Wonopringgo Pekalongan. Sedangkan kampanye terakhir Amat Antono akan dipusatkan di Lapangan Kedungwuni pada 15 Mei 2006, dan kampanye Siti Qomariyah di lapangan Kajen dua hari berikutnya.

Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2006 dengan menghadirkan pasangan calon bupati/wakil bupati nomor urut 1: Amat Antono dan Qurofi Hajin. Sedangkan tahap kedua, dilaksanakan pada 17 Mei 2006 dengan menghadirkan pasangan calon bupati/wakil bupati nomor urut 2: Siti Qomariyah dan Pontjo Nugroho. Pada tahap pertama Amat Antono memberikan konfirmasi ketidakhadirannya melalui telepon sesaat sebelum acara dimulai sedangkan tahap kedua dihadiri oleh Qomariyah dan Pontjo Nugroho. Dengan tidak hadirnya calon bupati pada tahap pertama, acara kemudian diganti dengan diskusi bersama tim panelis: Drs Muhlisin MA dari STAIN Pekalongan dan Drs M Yusuf MSi dari STIKES Muhammadiyah Pekalongan.

Menurut Mustofa, dirinya sudah berupaya semaksimal mungkin dengan banyak cara untuk menghadirkan kedua calon bupati dan wakil bupati, mulai dari membuat surat resmi, mendatangi rumahnya, menghubungi lewat telepon, sms, menghubungi melalui ajudannya, dan tim suksesnya. “Tetapi apa boleh buat, kita tidak bisa memaksa kehadiran mereka. Salah satu sudah hadir, itu sudah luar biasa mengingat padatnya acara mereka”, lanjut Mustofa.

Dihadiri Hampir Seluruh Kandidat

Rabu pukul 8 pagi 22 Juni 2005 di Gedung Serbaguna Kabupaten Muko Muko Propinsi Bengkulu sudah dipadati masyarakat, kebanyakan dari mereka adalah petani kelapa sawit. Tampak rapi mereka berpakaian karena akan bertemu dan berdialog langsung dengan para calon bupati yang akan mereka pilih pada pilkada langsung 27 Juni 2005 mendatang. “Ini kesempatan saya untuk menyampaikan keinginan saya kepada bapak-bapak calon bupati “, demikian tutur Suharto, salah seorang petani yang datang dari Desa Pasar Ipuh Muko Muko Selatan.

Ya, hari itu JPPR akan melaksanakan debat kandidat dengan para calon Bupati dan Wakil Bupati Muko Muko. Kegiatan yang diselenggarakan berkat kerjasama dengan GP Ansor Muko Muko ini dapat menghadirkan empat pasang kandidat dari lima pasang yang akan bertarung pada pilkada nanti, yaitu: calon nomor 1 dari gabungan Partai Kecil, Ramdani Aksa – Indarjo; calon nomor 3 dari Partai PAN, PKB dan PKPB, Isda Putra – Ahmad Dasan; calon nomor 4 dari Gabungan Partai Kecil, M Samiyono – Sukri; calon nomor 5 dari PDI Perjuangan dan PKS, Ikhwan Yunus – Suparji. Sedangkan satu pasangan yang tidak hadir adalah calon nomor urut 2 yang diusung oleh Partai Golkar: Amandeka Amir – Jawoto. Mereka tidak hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa diitinggalkan, mereka mengirimkan surat resmi atas ketidakhadirannya dan diantar langsung oleh calon wakilnya, Jawoto di Gedung Serba Guna. Ketika panitia meminta Jawoto untuk tampil mewakili pasangan nomor urut 2, dirinya tidak bersedia karena calon bupatinya tidak hadir.

Keberhasilan panitia menghadirkan hampir seluruh kandidat ini merupakan upaya maksimal yang dilakukan JPPR Kabupaten Muko Muko dan patut untuk diapresiasi. Kesulitan terbesar dalam penyelenggaraan kegiatan seperti ini adalah menghadirkan kandidat dalam waktu dan tempat yang sama. Dari banyaknya debat kandidat yang dilaksanakan oleh JPPR, tidak seluruhnya dihadiri oleh kandidat secara bersamaan. Berbagai alasan dikemukakan oleh para kandidat, mulai dari kesibukan mempersiapkan kampanye, kesibukan bertemu konstituen, sedang berada di Jakarta, dll.

Sementara tujuan JPPR menyelenggarakan debat kandidat bermakna strategis, di satu sisi pemilih dapat mengenali potensi kandidat baik dari segi visi dan misi maupun nalar kepemimpinannya, sehingga pemilih dapat menentukan pilihannya secara kritis. Selain itu pemilih juga mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi secara langsung mengenai program-program kandidat dan rencana kepemimpinannya. Sedang di sisi yang lain, kandidat juga mendapatkan kesempatan untuk mensosialisasikan gagasannya di depan publik.

Menurut Daud Ghauraf, Koordinator JPPR Kabupaten Muko Muko, keberadaan organisasi atau jaringan independen seperti JPPR justru diperhitungkan di Muko Muko, karena hampir kebanyakan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) sudah tidak independen lagi, terlebih menjelang pilkada yang sarat dengan kepentingan. “Kami datangi semua kandidat, kami katakan tujuan kami, kami sebutkan identitas JPPR yang merupakan jaringan nasional bersifat non partisan dan independen. Mereka justru sangat tertarik dengan keberadaan JPPR, karena dipandang kredibel sehingga mereka menyatakan akan hadir pada undangan kami”, tutur Daud.

Pendapat di kalangan peserta yang hadir ketika Daud Ghauraf mewawancarai beberapa peserta juga bermacam-macam. Ada yang menyatakan tidak akan mengubah niatnya untuk menentukan pilihan yang sudah ditetapkan meskipun kegiatan seperti ini dilakukan. Ada pula yang menyatakan akan melihat dulu kemampuan mereka, mana yang terbaik. Setidaknya dilihat dari tutur dan gaya bicaranya serta program-program konkrit yang memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.

Ada juga yang sudah menentukan pilihannya tetapi masih ingin melihat kemampuan calon lain, sehingga masih dimungkinkan berpaling ke lain calon jika memiliki kelebihan dibanding pilihan pertama.Selain dihadiri oleh hampir seluruh kandidat, kegiatan di Muko Muko ini juga dihadiri oleh lebih dari 500 peserta dari 300 undang yang disebarkan, 40 persen di antara yang hadir adalah dari kalangan petani kelapa sawit. Para pejabat seperti caretaker bupati dan para camat serta pelaksana pilkada (KPUD) juga memberikan dukungan terhadap kegiatan ini yang ditunjukkan dengan kehadiran mereka.[]

Ditulis oleh MF Nurhuda Y, dan dipersiapkan untuk Buku JPPR

Waktu semakin dekat, itulah yang selalu dalam pikiran saya menjelang Pemilu Legislatif 2004. Dua puluh hari lagi hajatan demokrasi Indonesia terlaksana, namun logistik JPPR berupa kaos, buku, id card, serta formulir pemantauan, yang akan digunakan relawan untuk memantau belum juga terlihat di Jalan Jeruk Menteng, kantor Sekretariat Nasional JPPR. Tidak hanya masalah itu, alamat pengiriman logistik juga belum semuanya masuk dalam database Seknas JPPR. Terbayangkan olehku “pemandangan” yang buruk bagaimana melakukan pengiriman secara bersamaan dalam volume yang besar dengan alamat yang belum semuanya pasti.

Keesokan harinya datang kiriman perdana dengan menggunakan truk besar memasuki Jalan Jeruk. Ikin dan Teguh, dua office boy seknas menyampaikan berita ini: “mas ada kiriman satu truk untuk seknas JPPR?”, ungkap mereka. “Kiriman apa yang satu truk? Banyak sekali!”. Jawabku setengah penasaran. Akhirnya saya bersama Ikin dan Teguh melihat kiriman tersebut. Alhamdulillah, betapa senangnya saya dan teman-teman karena kiriman yang dimaksudkan adalah kaos dan topi JPPR yang harus segera dihitung dan diteruskan ke koordinator kabupaten. Selang beberapa saat kaos diturunkan menyusul kedatangan truk berikutnya sehingga kami harus mengeluarkan tenaga ekstra guna kelancaran.

Beberapa hari kemudian logistik dengan volume yang lebih besar, sejumlah 150.000 kaos dan topi, datang lagi ke seknas JPPR. Satu karung berisi 250 kaos atau 500 topi. Total di seknas saat itu terdapat 600 karung untuk kaos dan 300 karung untuk topi, suatu jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan kapasitas kantor seknas JPPR, yang hanya mampu menyewa rumah untuk kantor dengan luas bangunan 150 meter persegi, yang terbagi dalam beberapa ruangan kerja. Tetapi karena banyaknya barang, praktis selama rentan waktu hingga H–7 barang tersebut memenuhi seluruh ruangan di seknas, dan hanya menyisakan space sedikit untuk bisa dilewati satu orang sebagai jalan keluar masuk.

Pengiriman logistik ke kabupaten bisa saja langsung dilakukan secara serentak kalau seluruh barang seperti kaos, topi, buku panduan, formulir, ID Card telah tersedia pada saat bersamaan. Tetapi realitasnya logistik datang satu per satu dengan selisih waktu yang cukup lama antara tiga hingga lima hari. Kaos dan topi merupakan atribut resmi relawan JPPR, dan dilengkapi dengan kartu identitas (ID Card) yang nantinya akan dikalungkan di leher. Buku yang dimaksud adalah buku panduan bagi relawan JPPR yang berisi pengetahuan tentang pemilu dan pemantauan. Sedangkan formulir adalah lembar isian bagi relawan, koordinator kecamatan, kabupaten dan propinsi. Formulir dibagi ke dalam lima jenis dari Formulir A hingga E, yang masing-masing berfungsi untuk memantau situasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, PPS hingga ke propinsi.

Masalah distribusi tidak cukup di situ. Beberapa kabupaten belum memberikan alamat kemana logistik akan dikirim. Kondisi seperti ini sudah pasti menghambat pengiriman logistik ke kabupaten-kabupaten. Beberapa kabupaten memang sedikit memudahkan seknas karena mereka minta dikirim di sekretariat propinsi saja, seperti halnya Grevo Gerung, Koordinator Propinsi Sulawesi Utara, yang meminta pengiriman dipusatkan di Kota Manado. Grevo, yang juga menjadi korprop dari MADIA, akan meneruskan ke kabupaten-kabupaten yang sudah mengkonfirmasi pengiriman logistik melalui sekretariat propinsi. Di Yogyakarta juga relatif mudah karena pengiriman kaos tidak dilakukan oleh seknas tetapi dikirim langsung oleh pihak produsen ke alamat koordinator kabupaten, karena kaos dan topi JPPR saat pemilu 2004 diproduksi di Yogyakarta.

Jauh sebelumnya, saya sebagai penanggung jawab distribusi telah melakukan kerjasama dengan perusahaan jasa pengiriman kilat, baik BUMN maupun swasta. Teknik pengiriman didahulukan ke daerah-daerah terjauh dan tersulit dijangkau yaitu Indonesia Timur seperti Papua, Maluku dan Sulawesi, kemudian Bangka Belitung dan Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Sesaat setelah logistik yang diterima seknas sudah mencukupi dan jenisnya lengkap seperti kaos, topi, buku, formulir pemantauan, dan kartu identitas, pengiriman langsung dilakukan ke beberapa daerah yang sudah ada alamatnya. Hal ini dilakukan sesegera mungkin agar logistik dapat diterima oleh koordinator kabupaten, serta menghindari penumpukan dengan jumlah yang sangat banyak di seknas (over capacity). Diantara pekerjaan tersulit dalam memilah logistik adalah penghitungan jumlah formulir yang harus dikirimkan dari formulir A hingga ke formulir E. Formulir harus dihitung satu persatu berdasarkan jumlah relawan, korcam dan korkab. Dikatakan sulit karena suatu pekerjaan yang memerlukan kesabaran dari staf-staf seknas yang terlibat dalam pengiriman distribusi logistik. Siang dan malam hanya digunakan untuk menghitung berapa jumlah relawan dan jumlah formulir yang harus dikirimkan di setiap koordinator kabupaten.

Belum berakhir dengan pemilahan dan pengiriman ke kabupaten-kabupaten, saya dihadapkan oleh persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kekurangan logistik dari banyak kabupaten yang sudah mendapat kiriman terlebih dahulu dari seknas. Mereka komplain karena kaosnya kurang, topinya kurang, dan seterusnya. Saya terperangah, dan seketika menjadi semakin pusing karena kabupaten yang komplain tidak sedikit. Saya tidak bisa memutuskan secara cepat pekerjaan mana yang didahulukan. Saya telusuri terlebih dahulu kenapa terjadi kekurangan. Padahal sebelumnya sudah dihitung jumlah relawan dan koordinator kecamatannya di setiap kabupaten yang akan dikirim. Saya tanyakan satu persatu kepada mereka yang komplain, berapa jumlah relawan di situ dan berapa jumlah kaos yang diterima.

Setelah dilakukan cross check, ternyata masalahnya terletak pada perbedaan jumlah riil relawan di tingkat kabupaten dengan jumlah relawan hasil mapping nasional JPPR. Seknas mengacu pada jumlah relawan hasil mapping nasional, sedangkan di tingkat kabupaten mendapatkan jumlah relawan berdasarkan informasi dari induk organisasinya di tingkat nasional. Mapping di tingkat nasional menetapkan jumlah rata-rata relawan per kecamatan di setiap kabupaten tanpa melihat jumlah TPS yang ada. Sementara ada beberapa organisasi anggota JPPR yang menentukan sendiri jumlah relawannya di setiap kecamatan sesuai dengan jumlah TPS yang ada.

Mereka tidak bisa disalahkan karena mereka membagi relawannya dari total yang dimiliki secara nasional kemudian dibagi ke kecamatan-kecamatan tempat mereka akan bekerja. Jalan keluarnya adalah melakukan koordinasi lagi ke organisasi-organisasi anggota JPPR untuk meminta jumlah riil masing-masing organisasi di setiap kecamatan tempat mereka bekerja.

Saya dan teman-teman di seknas harus memutar kepala dan pikiran karena semakin dekatnya waktu pelaksanaan. Seolah hampir tidak ada perbedaan lagi antara siang dan malam menyangkut komplain kekurangan logistik, sementara pertanyaan kenapa logistik belum diterima juga terus berdatangan dari beberapa kabupaten. Kami harus selalu stand by dan selalu siap dalam 24 jam. Untungnya di kantor seknas cukup nyaman untuk dijadikan persinggahan sementara oleh seluruh tim yang membantu dalam pengiriman logistik. Tidak jarang beberapa orang tim mengganti bajunya dengan kaos JPPR dengan mengambil begitu saja karena sudah hampir tiga hari tidak ganti baju. Mereka tidak sempat pulang ke rumah hanya untuk sekedar ganti baju. ”Tidak ada baju, baju JPPR pun jadi, tidak ada kasur tidur di atas karung pun jadi”, kilah Tomy salah satu tim distribusi logistik disertai dengan senyum kegembiraan.

“Bagaimana kami mau melakukan pemantauan kalau barang belum kami terima” ungkap salah satu koordinator kabupaten di Kalimantan Tengah melalui telepon di sela-sela waktu istirahat kami. Setelah saya cek data pengiriman ternyata barang sudah ada di kantor sekertariat organisasi mereka. Sang korkab tidak tahu jika logistik sudah tiba karena yang bersangkutan sudah lama tidak ke kantor organisasi tersebut. Banyak juga yang marah-marah karena pengiriman dialamatkan di rumah kediaman mereka yang sangat menganggu karena jumlah dan volumenya di luar dugaan. ”Kalau jumlahnya banyak kirim saja ke sekretariat, jangan ke rumah”, kata salah satu dari mereka di ujung telepon. Ada juga yang marah-marah ke seknas karena ternyata alamat pengiriman dikirimkan ke kantor kerjanya yang kebetulan pegawai negeri sipil. Rekan-rekan sejawatnya merasa kaget karena kantor mereka mendapat kiriman yang banyak. Untunglah mereka mengetahui nama yang dimaksud dalam pengiriman sehingga barang-barang tersebut dapat diamankan dan diserahkan ke koordinator kabupaten JPPR.

Pihak seknas melakukan pengiriman berdasarkan alamat yang diterima dari lembaga masing-masing. Juga dilakukan cross check langsung ke beberapa koordinator untuk memastikan kebenaran alamat yang telah diberikan ke seknas. Namun beberapa diantara mereka meminta perubahan alamat karena faktor kemudahan pengiriman. Beberapa korkab juga tidak memperhitungkan volume pengiriman sehingga mereka terkaget-kaget ketika barang telah di hadapan mereka.

Di Tengah Logistik KPU

Menjelang minggu terakhir pelaksanaan pemilu, perusahaan jasa pengiriman kilat menghubungi seknas memberikan ”kabar buruk” seputar pengiriman logistik pada jam delapan malam. ”Barang-barang semuanya tertahan di bandara, Pak Lukman”, ungkap Fanny, salah satu kurir dari perusahaan tersebut. ”Loh kenapa?”, jawabku. ”Ada surat edaran dari pemerintah kepada seluruh perusahaan pengiriman dan kargo bandara untuk mendahulukan seluruh logistik pemilu dari KPU nasional”, Fanny menjelaskan. ”Lalu kapan barang JPPR bisa terkirim?” tanyaku gelisah. ”Saya agak khawatir pak, mungkin baru bisa terkirim setelah logistik KPU telah habis di gudang kargo bandara”, jelas Fanny. Penasaran dengan penjelasan Fanny, malam itu saya putuskan datang ke terminal kargo bandara ditemani oleh Teguh, salah satu tim distribusi Seknas JPPR. Setiba di sana saya melihat beberapa barang menumpuk termasuk logistik pemilu milik KPU masih bertebaran di sekitar sensor masuk barang menuju pesawat. Juga terlihat mobil box perusahaan pengiriman kilat yang parkir, dan sebagian besar memuat logistik JPPR.

Setelah melihat seluruh proses pemilahan pengiriman di kargo bandara, saya memutuskan pulang ke seknas sekitar pukul 01.30 dini hari. Kita tidak boleh menunggu logistik KPU habis terkirim tapi kita tidak juga ingin mengganggu proses pengiriman logistik KPU yang sangat penting tersebut. Gagal tidaknya pemantauan JPPR sangat tergantung dari logistik yang dikirimkan dari pusat. Hal ini menjadi beban bagiku dan terus mencari jalan keluar dengan masalah yang satu ini. Memang logistik JPPR telah sampai sebagian ke daerah, tetapi masih ada beberapa daerah yang belum juga terkirim karena menunggu konfirmasi alamat pengiriman.

Pagi itu juga saya kontak ke Fanny dan Rainhard, keduanya pegawai perusahaan pengiriman kilat yang bertugas di bandara. Saya meminta menempelkan akreditasi JPPR dan logo pemilu di setiap pengiriman logistik JPPR. ”Tolong tulisan JPPR diperkecil dan menuliskan dengan besar Pemilu 2004, kemudian keluarkan ID Card satu buah agar menempel pada kemasan pengiriman, mungkin ini akan membantu”, mintaku kepada Fanny dan Rainhard. ”Apa yang harus dijelaskan ke pihak kargo seandainya menanyakan barang JPPR”, tanya Fanny kepada saya. ”Bilang saja ini barang untuk membantu Pemilu 2004, lampirkan akreditasinya di bagian kargo”, jelasku. ”Oke pak Lukman kami akan coba mengupayakan hal ini, nanti saya akan kabari lagi”, Rainhard menyambung.

Siang harinya Fanny kembali mengontak saya. Dengan perasaan was-was saya mengangkat telepon dan sembari menunggu kabar apa gerangan yang akan disampaikan. ”Selamat Pak Lukman barang kita bisa terkirim tanpa harus menunggu proses apa-apa. Barang diberangkatkan bersama logistik KPU Nasional dan barang-barang lain yang tidak ada hubungannya dengan pemilu harus ditunda keberangkatannya”, papar Fanny penuh antusias. Mendengar itu semua lega rasanya beban seolah-olah hilang seketika. Tugas telah berkurang satu, tinggal memastikan barang-barang yang terkirim tersebut diterima oleh korkab dengan jumlah di lapangan.

Pengiriman ke Pulau Seribu

Pengiriman distribusi di sekitar Jabotadebek relatif sangat mudah. Koordinator kabupaten dapat saja mengambil langsung dari seknas atau dikirimkan ke alamat tertentu. Namun beberapa koordinator kabupaten/kota yang di Jabodetabek memilih untuk mengambil sendiri dengan kendaraan sendiri untuk memastikan jumlahnya agar sesuai dengan jumlah relawan riil di lapangan.

Bagaimana dengan Kabupaten Kepulauan Seribu? Pengiriman logistik berupa kaos, buku panduan dan formulir telah dikirimkan jauh hari sebelumnya, tinggal ID card yang belum terkirim. Setelah ID card siap untuk dikirimkan ternyata pengiriman ke daerah tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama dibandingkan dengan daerah-daerah sekitar Jabodetabek. Untuk sampai ke Pulau Seribu jika menggunakan jasa kiriman kilat dibutuhkan waktu sekitar 3-4 hari ke salah satu pulau yang menjadi ibukotanya yaitu Pulau Pramuka. Karena pertimbangan waktu pemilihan yang semakin dekat maka seknas berinisiatif mengantarkan langsung dengan datang ke Marina Ancol.

Mendengarkan inisiatif dari Seknas JPPR, pihak jasa pengiriman akan mencoba mengakomodasi inisiatif tersebut. Sebagai bentuk komitmen maka melalui direktur operationalnya, Ahmad Ferwito yang dipanggil akrab dengan panggilan Pak Ito, mengajak seknas untuk mengirimkan bersama dengan menggunakan kapal cepat milik mereka yang dikemudikan langsung oleh Pak Ito.

Pagi itu bersama Fanny dan Pak Ito, saya menuju Pulau Seribu dengan ombak yang lumayan tinggi. Kapal yang dikemudikan Pak Ito, yang juga salah satu pemilik perusahaan jasa tersebut berjalan mulus meskipun kadang-kadang harus membelah ombak. Keragu-raguan sempat menyelimuti perasaanku karena jam kemudi Pak Ito masih relatif sedikit. Namun setelah melihat dan mencermati dia cara mengemudikan serta cara membaca navigasi, keragu-raguan itu hilang dengan sendirinya. Satu jam setengah kami telah melalui ombak dengan sedikit oleng kami berjalan menuju rumah yang dimaksudkan pada alamat pengiriman. Tidak jauh dari dermaga sekitar 3 berjalan kami pun tiba dan secara resmi menyerahkan ID card tersebut kepada koordinator kabupaten.

Memang tidaklah seberapa yang kami kirimkan dibandingkan dengan perjalanan yang harus kami tempuh, tetapi melihat proses dan komitmen bersama antara seknas, pihak distribusi dan koordinator kabupaten menjadikan kerja-kerja yang begitu rumit dapat diselesaikan secara bersama dengan penuh tanggung jawab.[]

Ditulis oleh Lukman Budiman Tajo, dipersiapkan untuk Buku JPPR

“Ya Allah Yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Rizki berilah kami modal untuk mencari rizkimu. Mengapa sangat sulit bagi kami mengais rizkimu? Ngutang tiada yang percaya. Kredit tiada sertifikat jaminan karena semua telah dimusnah bencana. Tuhanku yang tak pernah tidur, ke manapun SMS ini nyasar semoga ada modal.” Rangkaian kalimat itu mirip sebuah do’a. Si pengirim tanpa identitas itu berharap atau mungkin lebih tepat berspekulasi dengan “menyasarkan” SMS (pesan singkat)-nya. “Amin….3X” adalah kata yang paling tepat untuk membalasnya.

Nomor 0274-7837764 adalah saluran telepon 24 jam Program Pendidikan Pemilih/Voter’s Education (VE) JPPR Kabupaten Kulon Progo & Kota Yogyakarta. Siapa pun dan kapan saja dapat menelepon maupun kirim pesan, termasuk seperti yang tersebut di atas. Sebab nomor itu tertera pada puluhan ribu poster & brosur yang ditempel & disebarkan pada masyarakat Kulon Progo & Yogyakarta dalam rangkaian Pilkada tahun 2006. JPPR sengaja mecantumkan nomor telepon itu dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pilkada. Juga, sebagai media komunikasi secara langsung dan terbuka dengan semua lapisan masyarakat. Serta, sebagai instrumen untuk mengukur dampak program.

Tetapi jangan dikira banyak kiriman pesan singkat yang tidak berhubungan dengan Pilkada. Masih lebih banyak SMS yang relevan seperti, “Daftar Calon Pemilih Sementara banyak yang tak terdaftar dan banyak daftar yang tak ada orangnya. PPS, PPK & KPUD gimana kerjanya?” Ada juga, “Selamat pagi, saya mahasiswa dari Jogja sedang penelitian Pilkada di Kulon Progo. Maaf mau tanya, kalau boleh tahu jadwal kampanye masing-masing Cabup untuk hari ini & besok. Terima kasih sebelumnya.” Ada lagi, “Di TPS dekat rumah, sebagai hiburan disetel radio yang memantau jalannya Pilkada, termasuk komentar para pengamat. Nah yang kurang pas, opini pengamat cenderung menggiring ke salah satu pasangan calon mohon untuk diawasi dan dijaga kenetralan suasana. Trims.” Masih banyak lagi kiriman pesan maupun telepon yang senada dengan SMS tersebut.

Lebih lanjut, pengalaman dengan nomor hot line (siaga) tersebut telah memberikan catatan penting bagi JPPR. Pertama, kenyataan itu cukup menunjukkan begitu besar harapan masyarakat terhadap JPPR dalam proses Pilkada. Bahkan harapan itu bukan sekedar menyangkut proses Pilkada tetapi juga hal-hal mengenai kondisi & keterpurukan dalam menjalani kehidupan seperti tercermin pada SMS paling awal itu. Umumnya, harapan akan berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan. Semakin tinggi harapan semakin tinggi pula tingkat kepercayaan. Bila JPPR dapat mengelola harapan, tentu masyarakat akan menganugerahi kepercayaan. Begitu juga sebaliknya, bila harapan dicampakkan.

Kedua, pengalaman tersebut dapat jadi pijakan untuk pengembangan program. Bayangkan jika JPPR dapat mensosialisasikan sebuah nomor hot line secara lebih luas (massif), mungkin butuh kapasitas kotak pesan yang sangat besar. Juga, butuh operator khusus. Seandainya nomor itu terpampang di setiap spanduk yang terpasang, terdengar di radio, tertera di surat kabar harian, terlihat di televisi bahkan tercantum dalam berbagai produk kampanye semua pasangan calon. Maka JPPR akan begitu dekat dan melekat pada ingatan masyarakat.

Ketiga, eksistensi lembaga dapat diukur dari respon masyarakat melalui pintu komunikasi yang ada. Umpan balik dari masyarakat merupakan evaluasi yang sangat berharga untuk meneguhkan jati diri lembaga yang bergerak secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Bukankah produk-produk komersil yang kredibel selalu mencantumkan nomor call centre/hotline bagi konsumennya? Bebas pulsa lagi. Untuk apa saluran bebas pulsa itu diberikan, kalau bukan untuk memperoleh umpan balik dan menghilangkan jarak antara produsen dengan konsumen.

Bagaimana dengan JPPR? Lembaga yang ditopang oleh puluhan organisasi yang melebur dalam sebuah konsorsium ini memiliki potensi dahsyat. Sentuhan managerial yang rapi & terpadu akan membuat jaringan yang bekerja untuk seluruh wilayah NKRI ini dapat meledakkan potensinya secara aktual sekaligus massif. Rapi sangat dekat dengan kedisipilinan. Terpadu sangat dekat dengan kecanggihan koordinasi. Wujud keduanya akan nampak dalam pengelolaan program dan bagaimana mempertanggungjawabkan di hadapan publik.

Selain sisi managerial, perlu terobosan baru yaitu mencoba cara-cara yang bukan konvensional. Sehingga memicu dinamika dan kekayaan pengalaman untuk menumbuhkan pengetahuan dan pengembangan lebih lanjut. Terobosan baru biasanya lahir dari perkawinan antara kreatifitas dengan keberanian. Keduanya dapat bertahan bila direkatkan oleh ideologi yang jadi pijakan kebersamaan. Ideologi yang berbasis pengetahuan dan kesepahaman dalam pengalaman bersama dapat menjadi spiritualitas gerakan. Basis ideologi ini meniscayakan sikap terbuka untuk saling memberi & melengkapi antar unsur yang beragam. Apakah sikap & perilaku para penggerak (aktifis) JPPR telah mencerminkan dari sebuah bangunan yang dilandasi oleh ideologi bersama? Sejauhmana ideologi itu merasuk dalam hati & pikiran sehingga menjadi energi gerakan? Inilah aspek-aspek fundamental untuk membangun harapan baru sekaligus monumental. Tentu tidak datang dari SMS nyasar.[]

Ditulis oleh M Amir Nashiruddin, dipersiapkan untuk Buku JPPR

Menjelang pemilu legislatif 2004 suasana di Pasar Wates di Kecamatan Binong, Subang Jawa Barat tampak ramai seperti biasanya. Para konsumen keluar masuk silih berganti untuk berbelanja berbagai kebutuhannya. Para pedagang pun sibuk melayani para pembeli. Seakan mereka tidak peduli jika kurang dari sepuluh hari lagi akan digelar hajatan besar di negeri ini, yaitu pemilu. Pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka ini menyertakan 24 partai politik, dan masyarakat bisa memilih langsung calon legislatif selain memilih partai politik.

Di tengah hiruk pikuk kegiatan pasar, ada sekelompok kecil ibu-ibu yang mengerumuni salah satu ruko (rumah toko) berukuran 4 x 6 meter persegi. Tampak mereka berbincang serius dengan penjaga ruko, sesekali diiringi tawa lebar sambil memegangi lembaran-lembaran poster. Ruko itu adalah pusat layanan informasi pemilu atau dikenal pula dengan sebutan “posko pemilu” yang didirikan oleh Rahima, salah satu LSM anggota JPPR yang concern dengan kajian keislaman dan isu perempuan. Sedang ibu-ibu itu adalah sebagian konsumen yang sedang ke pasar, dan secara kebetulan mampir ke posko karena ingin tahu lebih detil mengenai masalah pemilu.

Menurut Nani, salah satu pengunjung pasar yang mampir ke Posko Rahima, dirinya ke pasar sebenarnya hanya untuk belanja kebutuhan rutin, tetapi ada teman yang kebetulan ketemu di pasar mengajaknya mampir ke posko pemilu. Setelah mendapatkan penjelasan tentang pemilu, ibu dua anak ini merasakan manfaatnya. Lain halnya dengan Hj Umi. Ibu paruh baya ini sengaja mampir ke posko pemilu karena ingin tahu lebih banyak mengenai pemilu. “Saya sebenarnya sudah lama pengin tahu banyak hal tentang pemilu. Kebetulan di pasar ada, alhamdulillah”, kata Hajjah Umi menuturkan. Menurut Bu Umi, demikian biasa dia disapa, di jalan-jalan bukan hanya gambar partai yang terpasang, tapi gambar orang-orang juga. “Apa sekarang memilih orang juga”, demikian lanjut Bu Umi.

Menurut Ade Jaka Suteja, koordinator Rahima untuk wilayah Subang, dirinya merasa surprise posko yang didirikan bersama teman-temannya dikunjungi banyak orang. “Kita membuka layanan pemilu selama 40 hari sebelum pemilu. Kita bikin di sepuluh pasar tradisional di Subang”, kata pemuda 31 tahun yang biasa dipanggil Jaka ini. “Awal-awal didirikan posko, tidak banyak orang yang berkunjung. Mungkin dianggap tidak terlalu penting, tetapi setelah berjalan beberapa hari posko ini ramai dikunjungi orang terutama ibu-ibu. Dalam sehari minimal ada sekitar 20 orang yang berkunjung dalam satu posko”, lanjutnya.

Banyaknya orang yang berkunjung tidak lepas dari strategi yang diterapkan Jaka dan teman-temannya. Mengingat pentingnya pendidikan pemilih melalui layanan langsung kepada masyarakat, Jaka membuat jinggel iklan kerjasama dengan stasiun radio lokal untuk memberitahukan keberadaan Pusat Layanan Informasi Pemilu Rahima. Di iklan tersebut juga mengkampanyekan keterlibatan perempuan dalam politik.

Setiap posko menyediakan materi-materi pendidikan pemilih, mulai poster pemilu, brosur, bulletin hingga buku saku pemilu. Bahan tersebut didapat dari produk JPPR yang diterbitkan oleh organisasi-organisasi anggota JPPR. “Kami juga membuat jadwal diskusi kecil di posko jika jumlah pengunjungnya minimal lima orang”, kata Jaka. Jaka dan teman-temannya tidak cukup hanya mendirikan posko, karena jangkauanya terbatas dan hanya menunggu kehadiran masyarakat.

Jaka dan teman-temannya juga menerjunkan relawan untuk memberikan penjelasan tentang bagiamana memilih secara kritis. Mereka mengunjungi para buruh tani yang sedang menimbang padi di sawah, ibu-ibu rumah tangga dan masyarakat umum di rumah-rumah serta di tempat-tempat mereka berkumpul. Para relawan datang untuk menjelaskan mekanisme pemilu yang akan datang dan membagikan brosur, buku panduan pemilu dan poster. “Respon masyarakat cukup bagus dengan kedatangan relawan”, ungkap Jaka. Strategi ini dilakukan karena saat itu musim panen, masyarakat sibuk di sawah memanen padi.

Menurut Maman Abdurrahman, PO Rahima untuk program JPPR, banyak kreativitas yang muncul di daerah ketika Rahima menawarkan program layanan informasi pemilu. Rahima membuka Pusat Layanan Pemilu di sepuluh pasar tradisional, yaitu di wilayah Garut, Tasikmalaya, Cianjur, Serang, Pandeglang, Subang, Kuningan, Cilacap, Bondowoso dan Jember. Wilayah ini dipilih karena selama ini Rahima melakukan sosialisasi isu-isu kesetaraan gender dalam persepktif Islam di wilayah tersebut. “Mereka kreatif sekali”, kenang Maman yang turun langsung memantau kerja jaringannya hampir di semua di daerah.

Di Pandeglang Banten misalnya, relawan merekam suara kyai terkenal dan disegani di wilayah itu untuk ceramah dan menyerukan kepada masyarakat agar mendatangi Pusat Layanan Informasi Pemilu. Rekaman tersebut diaktifkan setiap hari di salah satu radio swasta. Di Kuningan Jawa Barat menggunakan pengeras suara sebagai alat bantu para relawan dalam memberikan informasi posko kepada masyarakat di sekitar pasar. “Untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke posko, teman-teman relawan di kuningan juga membuat selebaran yang berisi informasi keberadaan posko kepada para ibu-ibu majelis taklim”, papar Maman. Hasilnya cukup menggembirakan. Ibu-ibu majlis taklim berbondong-bondong mendatangi posko untuk mendapatkan informasi pemilu.

Istilah Posko Diperdebatkan

Istilah posko sempat memancing perdebatan di Rahima. Selama ini istilah posko berkonotasi pada militeristik karena sering dipakai oleh kalangan militer. “Begitulah salah satu argumentasi teman-teman ketika ada usulan menggunakan istilah posko untuk nama kegiatan pendidikan pemilih melalui penyebaran informasi pemilu”, kata Maman Abdurrahman. Padahal yang akan dibangun JPPR adalah sebuah pusat informasi pemilu untuk pendidikan masyarakat agar lebih partisipatif dan bertanggungjawab dengan pilihannya.

Setelah melalui perdebatan yang seru akhirnya diputuskan istilah ”Pusat Layanan Informasi Pemilu 2004”. Istilah ini lebih dekat kepada fungsi dari ide memberikan informasi kepada masyarakat luas secara mudah. Pilihan pasar sebagai pusat layanan informasi pemilu juga bukan tanpa alasan. Menurut Maman, pasar diasumsikan sebagai tempat berkumpulnya orang untuk melakukan transaksi jual beli, yang tentu banyak dikunjungi orang dengan berbagai latar belakang. “Dengan posko di pasar diharapkan masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi pemilu”, kata Maman.

Pemilihan tempat juga sempat didiskusikan dengan hangat oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kegiatan sama, yaitu Fatayat NU, Pemuda Muhamadiyah, MADIA dan LK3 Banjarmasin. “Kalau kepentingannya sekedar menjangkau banyak orang, maka tempat ibadah seperti masjid atau gereja adalah tempat yang seringkali dikunjungi banyak orang? Target posko pemilu tidak hanya banyaknya orang yang berkunjung, tetapi harus dijaga dari kesan bahwa posko ini dimiliki oleh golongan tertentu atau agama tertentu”, lanjut Maman.

Konsep awal pusat layanan pemilu yang dibangun Rahima adalah menggunakan tenda yang ditempatkan di pasar-pasar tradisional. Tetapi akhirnya Rahima memilih menyewa bangunan di sekitar pasar. “Pertimbangan yang muncul waktu itu adalah faktor kenyamanan relawan yang memberikan layanan informasi pemilu kepada masyarakat karena waktu itu musim hujan”, kata Maman.

Bukan Hanya Rahima

Selain Rahima, posko pemilu juga dilakukan oleh MADIA, Fatayat NU dan Pemuda Muhammadiyah. Masing-masing memiliki wilayah yang berbeda satu sama lain. Menurut Jeiry Sumampaw, PO MADIA pada pemilu 2004, ide posko sebenarnya bentuk pendidikan pemilih yang sifatnya jemput bola. Selama ini pendidikan pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sifatnya elitis, menerbitkan material pendidikan pemilu seperti iklan, poster, brosur dsb tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut jika masyarakat ingin tahu lebih detil pesan iklan tersebut. Posko layanan pemilu membantu menjelaskan semuanya.

Maryam Fithriyati dari Fatayat NU menambahkan, posko memberikan manfaat yang besar, tidak saja bagi relawan tetapi juga kepada masyarakat luas. Aktivis perempuan yang biasa dipanggil Vivin ini mengaku mendapat telepon dari mitranya di beberapa daerah yang mendirikan posko. “Mereka merasa lebih kreatif, cerdas dalam mengajak masyarakat bersikap kritis”, ungkap Vivin. Posko menjadi tantangan bagi relawan untuk memahami lebih dalam tentang mekanisme dan sistem pemilu termasuk kategori pelanggaran dan sikap apa yang harus dilakukan jika ada pelanggaran.

Bagi masyarakat, posko telah meningkatkan kesadaran dan kemandirian dalam menentukan hak pilihnya. Menurut Vivin, memang sulit untuk mengukur seberapa tingginya kesadaran masyarakat setelah berkunjung ke posko. ”Mengukur itu sulit apalagi menilai perubahan sikap, tetapi gejalanya ada. Misalnya mereka bilang begini: ….oo berarti tugas partai seperti itu, tugas DPRD seperti ini… Mereka sebelumnya tidak mengerti terhadap tugas partai dan calon legislatif yang akan mereka pilih”, kata Vivin. Setelah mereka tahu tugas-tugas parpol dan parlemen, kemudian diajak diskusi tentang kepentingan mereka terhadap partai dan parlemen. ”Setelah itu terserah mereka mau pilih partai apa”, lanjut Vivin.

Kelebihan posko mampu membuat masyarakat lebih cerdas dalam memahami detil-detil pemilu. ”Relawan yang kita terjunkan juga bagian dari masyarakat, mereka termotivasi untuk belajar karena mereka kita beri tugas untuk melakukan pendidikan pemilih, sehingga merekrut relawan dan mau belajar untuk mendidik pemilih merupakan bagian dari pemberdayaan”, ungkap Vivin. Dari sini sebenarnya didapatkan pengalaman yang sangat berharga, masyarakat tidak lagi hanya menjadi obyek dalam proses mobilisasi politik, tetapi telah menjadi bagian dari ‘agen’ pendidikan politik yang siap melakukan transformasi informasi dan pengetahuan kepada publik tentang sistem dan proses pemilu presiden dan wakil presiden. Dalam arti kata masyarakat tidak dengan mudah dimobilisasi untuk kepentingan tertentu. Bahkan, masyarakat telah berhasil menunjukkan kekuatan civil society yang sesungguhnya.

Pendirian posko tidak berarti tanpa tantangan. Masih adanya kecurigaan masyarakat terhadap posko yang didirikan JPPR. Posko Rahima di Subang misalnya dikhawatirkan sebagian besar masyarakat akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan-kepentingan tertentu. “Mereka tidak mau membubuhkan tanda tangan atas penerimaan material pemilu atau sekedar daftar kehadiran”, kata Maman Abdurrahman. Mereka khawatir data dan tanda tangan yang diberikan akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan-kepentingan. “Dengan sikap masyarakat seperti itu relawan Rahima mengalami kesulitan mendata pengunjung pusat layanan pemilu”, keluh Maman.[]

Ditulis oleh MF Nurhuda Y, dipersiapkan untuk Buku JPPR

Ditulis oleh Erna Kasypiah, dipersiapkan untuk Buku JPPR

Cuaca cukup cerah, pada hari itu, Senin 1 Maret 2004 pukul 08.00 wita beberapa orang anggota Pos Informasi terlihat sibuk menyiapkan beberapa perlengkapan alat bantu sosialisasi pelaksanaan Pemilu Legeslatif yang baru pertama kali akan dilaksanakan secara langsung dan serentak di seluruh Indonesia. Di ruang tamu sebuah rumah yang berukuran 7 x 4 m mereka menata dengan apik beberapa gambar partai, caleg dan kandidat DPD, sesekali terdengar tawa dan celoteh dari beberapa anggota yang perempuan, persiapan ini mereka lakukan karena sebentar lagi Pos Informasi pemilu akan mereka buka.

Pos Informasi ini terletak di Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, kecamatan ini memiliki luas 338 km2 dengan jarak 42 km dari Ibukota Kabupaten dan 135 km dari Ibukota Propinsi. Jalan yang bergunung-gunung, hutan lebat di sisi kiri dan kanan jalan serta kadang aspalnya yang berlubang-lubang, membuat perjalanan menuju tempat ini terasa jauh. Daerah ini termasuk dalam jejeran pegunungan Meratus yang sangat kaya dengan SDA terutama dari hasil hutan, hutan tropis yang ada di sini juga sebagai penyangga sumber air Sungai Amandit, masyarakat adat dengan kepercayaan Kaharingan yang dikenal dengan “Masyarakat Dayak Meratus” sebagai mayoritas penduduknya.

Tepat pukul 09.00 wita Pos Informasi dibuka, spanduk sepanjang 7 meter, bertuliskan ”POS INFORMASI” Pemilu Langsung 2004, pada sudut kanan bertuliskan Logo LK3 (Lembaga Kajian Keislaman & Kemasyarakatan) kemudian pada sudut kirinya ada Logo JPPR, terpampang di depan pos. Dari pagi sampai sore, hari pertama ini hanya 2 orang pengunjung yang datang ke Pos .

Pagi hari berikutnya; Pos Informasi terlihat sepi, namun setelah shalat dzuhur terlihat banyak orang yang datang ke Pos Informasi, mereka berasal dari desa-desa yang cukup jauh, ada yang menempuh perjalanan 3–4 jam, bahkan ada yang sampai 7 jam, melewati gunung, sungai dan lembah dengan berjalan kaki, karena di sana bisa dikatakan tidak ada alat transportasi, kalaupun ada sangat sulit ditemui karena memang masyarakat jarang menggunakannya.

Puluhan orang masyarakat ini ternyata datang bukan untuk mengunjungi Pos Informasi tetapi persiapan untuk berbelanja ke pasar tradisional yang terletak tidak jauh dari pos, pasar ini buka satu kali dalam seminggu tepatnya setiap hari Rabu, sehingga masyarakat yang rumahnya jauh di pedalaman datang satu hari sebelum hari pasar dan beristirahat di rumah yang di sewa oleh relawan sebagai Pos Informasi. Mereka berbincang dengan bahasa dan logat yang khas (bahasa Dayak) yang kadang bisa dimengerti dan kadang tidak oleh petugas pos.

Lima hari sudah berlalu, namun Pos Informasi belum menunjukkan geliatnya, pengunjung yang datang hanya 2 – 3 orang saja setiap harinya, padahal Pos Informasi dibuka dari pukul 09.00 – 17.00 wita setiap harinya. Hal ini mengundang banyak tanya di di kepala masing-masing petugas pos, kemudian Kaspul Anwar (koordinator pos) coba mencari informasi di luar, dengan cara duduk santai sambil minum kopi di warung dekat pasar. Ternyata di sana telah tersebar rumor bahwa Pos Informasi itu bagian dari Program Islamisasi, dakwah Islam ini sengaja dilakukan dengan mendompleng isu pemilu agar tidak kentara.

Mendengar rumor tersebut, Kaspul Anwar langsung menemui tokoh masyarakat untuk menggali informasi lebih jauh tentang rumor tersebut dengan menanyakan; Mengapa rumor Islamisasi bisa menyebar? “Mungkin karena para petugas Pos Informasi (7 orang) itu semuanya beragama Islam dan perempuannya memakai Jilbab, selain itu juga di bagian kanan spanduk tertulis LK3 (Lembaga Kajian Keislaman & Kemasyarakatan), sedangkan di sini mayoritas masyarakatnya non muslim (Kepercayaan Kaharingan & Kristen)” jawab tokoh masyarakat. Kemudian Kaspul Anwar menjelaskan bahwa LK3 adalah sebuah lembaga yang konsern terhadap pemberdayaan masyarakat dengan tidak memandang suku/etnis, agama ataupun golongan, LK3 menjunjung nilai-nilai pluralitas selain itu juga LK3 melakukan Kajian Islam Klasik & masa kini, LK3 juga menjadi mitra petani dalam monitoring pelaksanaan proyek pemerintah di desa. Mengenai logo LK3 yang tertulis di spanduk hanya sebagai identitas bahwa yang membuka Pos Informasi ini adalah LK3 yang tergabung dalam JPPR, sedangkan dalam pelayanan tidak ada perbedaan antara yang muslim dengan non muslim, karena demokrasi tidak beragama (keduanya tertawa).

Kemudian Kaspul Anwar menjelaskan lagi mengenai semua petugasnya yang bergama Islam; ini hanya kebetulan saja, mereka terpilih dalam perekrutan kemaren, padahal di tempat lain seperti di daerah Kalteng banyak petugas yang direkrut LK3 dari kalangan non muslim. Mereka semua (petugas Pos Informasi) sebenarnya berasal dari kecamatan Loksado juga, namun karena rumah mereka yang jaraknya cukup jauh sehingga mungkin tidak dikenal oleh warga sekitar. Bagi semua petugas Pos Informasi Perempuan (Thaqiah, Maimunah, Sumarni & Eka) yang memakai jilbab, sebenarnya tidak ada peraturan pos yang mewajibkan mereka berjilbab, ini hanya karena kebiasaan mereka sehari-hari menggunakannya, sebelum menjadi petugas Pos Informasi pun mereka sudah berjilbab. Jadi tidak ada Program Islamisasi, kegiatan ini murni untuk pemberdayaan/pendidikan pemilih. Kemudian sebelum pamit Kaspul Anwar meminta kepada tokoh masyarakat tersebut untuk menyampaikan apa yang sudah mereka bicarakan kepada masyarakat lainnya agar tidak ada lagi prasangka.

Setelah kejadian hari itu, barulah Pos Informasi mulai terlihat segala kegiatannya, masyarakat yang datang setiap harinya bertambah antara 5–9 orang, simulasi pemilu dilakukan sebanyak 7 kali dengan peserta tidak kurang dari 30 orang, dan menghadirkan beberapa calon kandidat untuk berdialog langsung dengan masyarakat.

Dengan adanya pendidikan pemilih yang dilakukan di pos informasi ini masyarakat di sekitar lokasi tersebut menanggapi dengan sangat positif, mereka merasa sangat terbantu dengan berbagai aktifitas dan layanan informasi pemilu yang diberikan oleh relawan. Bahkan tak sebatas masyarakat awam saja, petugas pemilu tingkat kecamatan, kelurahan serta PPS (panitia pemungutan suara) juga merasa terbantu. Mereka seringkali meminta bantuan relawan pos untuk menjelaskan berbagai hal berkaitan dengan pelaksanaan pemilu.

Tak terpikirkan sedikitpun oleh kawan-kawan LK3 sebelumnya, ternyata Logo LK3 yang terpampang di spanduk itu membuat orang salah sangka. Ini sebuah pelajaran berharga bagi LK3.

Selain itu banyak pelajaran lainnya yang bisa diambil dalam pelaksanaan program JPPR, terutama mengenai metode “Berbasis Masyarakat” yang digunakannya, relawan yang diambil adalah warga setempat yang dibekali wawasan politik dan pemilu, dengan harapan mereka akan menyebarkan pengetahuannya kepada masyarakat luas, dengan demikian maka partisipasi politik dan sikap kritis warga setempat bisa tumbuh secara alamiah seiring berkembangnya budaya demokrasi ditengah masyarakat.

”Hal yang menarik dan agak berbeda dengan yang lain adalah JPPR tidak begitu mengutamakan hasil akhir atau banyaknya temuan di lapangan, melainkan proses intensif pendidikan politik secara langsung. Kalau pemahaman politik masyarakat rendah, maka masyarakat mudah dimobilisasi dan diperalat untuk mendukung kepentingan kelompok tertentu, karena itu maka JPPR beranggapan bahwa pendidikan politik bukan hanya konsumsi para elite dan masyarakat menengah tetapi diperlukan oleh semua lapisan masyarakat. Masyarakat butuh pendidikan politik !” kata Hasanuddin anggota LK3 yang ditunjuk sebagai koordinator Propinsi Kalsel.[]

Laman Berikutnya »