penyakit menular


Posted from: depkes.go.id

Menteri Kesehatan Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) menagih janji soal virus sharing dan benefit secara adil, transparan dan setara, sebagaimana kesepakatan pada sidang WHA (World Health Assembly) ke-60 dan IGM-PIP (Inter-Governmental Meeting of Pandemic Influenza Preparedness) tahun lalu di Jenewa. Ketika itu negara-negara anggota telah menyetujui usulan Indonesia agar mekanisme virus sharing konsisten dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing negara.

Hal itu disampaikan Menkes ketika berpidato pada Sidang WHA ke-61 di Jenewa, Swiss, tanggal 19 Mei 2008. Sidang WHA ke-61 ini berlangsung tanggal 19 – 24 Mei 2008 dengan mengambil tema “Health Related to the Millenium Development Goals (MDGs)”.

Menkes lebih lanjut menyatakan bahwa sejak adanya debat tentang virus sharing dan benefits sharing maka sistem Global Inisiative Surveilance Network (GISN) yang sudah berlangsung selama 60 tahun tidak akan pernah adil, transparan dan setara sampai kedaulatan dan hukum negara pengirim virus dipertimbangkan. Oleh karena itu, GISN harus diganti dengan mekanisme baru.

Sebagai organisasi yang mengatur sistem kesehatan dunia, WHO diminta tidak mengesampingkan kepentingan negara berkembang, tetapi harus memberikan pelayanan kepada seluruh negara anggota jika menginginkan pencapaian kesehatan yang lebih baik secara menyeluruh bagi umat manusia di dunia.

Menkes tidak sependapat dengan salah satu negara anggota yang menyatakan bahwa GISN dan tradisinya yang sudah berlangsung selama 60 tahun telah mencapai keberhasilan dalam kesehatan global. Menurut Menkes, mereka tidak melihat banyak fakta yang justru merugikan negara-negara berkembang.

Menkes juga menjelaskan bahwa kemampuan produksi vaksin yang kurang dari 5% penduduk dunia saat ini adalah justru suatu kegagalan besar, sementara akses dan transfer teknologi belum diperoleh negara-negara berkembang. Situasi ini juga mendukung fakta bahwa program stockpiling (penyediaan stok obat) gagal memenuhi tantangan kesiapsiagaan dunia menghadapi pandemi influenza. Karena itu Menkes menegaskan kembali bahwa virus sharing dan benefits sharing adalah tanggung jawab bersama baik negara maju maupun negara berkembang.

Menkes RI lebih lanjut menegaskan bahwa Indonesia tidak takut untuk mengemban tanggung jawab dalam virus sharing asalkan sistem itu memberikan keuntungan bagi negara berkembang dan menghasilkan sistem yang adil, transparan dan seimbang. Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam kesehatan masyarakat dunia sebagaimana telah ditunjukkan selama ini.

Dalam sidang WHA Menkes RI juga menyoroti bahwa tujuan MDGs sulit dicapai karena berbagai kendala seperti adanya kenaikan harga minyak dunia yang berpengaruh pada kenaikan harga pangan dunia yang berdampak pada kerawanan pangan, serta perubahan iklim yang memperngaruhi insiden dan prevalesi penyakit tropis yang menyulitkan upaya pengendalian dan pemberantasannya. Hal tersebut memerlukan upaya bersama yang sungguh-sungguh dari masyarakat global.

Posted from: depkes.go.id

Menteri Kesehatan Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) menagih janji soal virus sharing dan benefit secara adil, transparan dan setara, sebagaimana kesepakatan pada sidang WHA (World Health Assembly) ke-60 dan IGM-PIP (Inter-Governmental Meeting of Pandemic Influenza Preparedness) tahun lalu di Jenewa. Ketika itu negara-negara anggota telah menyetujui usulan Indonesia agar mekanisme virus sharing konsisten dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing negara.

Hal itu disampaikan Menkes ketika berpidato pada Sidang WHA ke-61 di Jenewa, Swiss, tanggal 19 Mei 2008. Sidang WHA ke-61 ini berlangsung tanggal 19 – 24 Mei 2008 dengan mengambil tema “Health Related to the Millenium Development Goals (MDGs)”.

Menkes lebih lanjut menyatakan bahwa sejak adanya debat tentang virus sharing dan benefits sharing maka sistem Global Inisiative Surveilance Network (GISN) yang sudah berlangsung selama 60 tahun tidak akan pernah adil, transparan dan setara sampai kedaulatan dan hukum negara pengirim virus dipertimbangkan. Oleh karena itu, GISN harus diganti dengan mekanisme baru.

Sebagai organisasi yang mengatur sistem kesehatan dunia, WHO diminta tidak mengesampingkan kepentingan negara berkembang, tetapi harus memberikan pelayanan kepada seluruh negara anggota jika menginginkan pencapaian kesehatan yang lebih baik secara menyeluruh bagi umat manusia di dunia.

Menkes tidak sependapat dengan salah satu negara anggota yang menyatakan bahwa GISN dan tradisinya yang sudah berlangsung selama 60 tahun telah mencapai keberhasilan dalam kesehatan global. Menurut Menkes, mereka tidak melihat banyak fakta yang justru merugikan negara-negara berkembang.

Menkes juga menjelaskan bahwa kemampuan produksi vaksin yang kurang dari 5% penduduk dunia saat ini adalah justru suatu kegagalan besar, sementara akses dan transfer teknologi belum diperoleh negara-negara berkembang. Situasi ini juga mendukung fakta bahwa program stockpiling (penyediaan stok obat) gagal memenuhi tantangan kesiapsiagaan dunia menghadapi pandemi influenza. Karena itu Menkes menegaskan kembali bahwa virus sharing dan benefits sharing adalah tanggung jawab bersama baik negara maju maupun negara berkembang.

Menkes RI lebih lanjut menegaskan bahwa Indonesia tidak takut untuk mengemban tanggung jawab dalam virus sharing asalkan sistem itu memberikan keuntungan bagi negara berkembang dan menghasilkan sistem yang adil, transparan dan seimbang. Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam kesehatan masyarakat dunia sebagaimana telah ditunjukkan selama ini.

Dalam sidang WHA Menkes RI juga menyoroti bahwa tujuan MDGs sulit dicapai karena berbagai kendala seperti adanya kenaikan harga minyak dunia yang berpengaruh pada kenaikan harga pangan dunia yang berdampak pada kerawanan pangan, serta perubahan iklim yang memperngaruhi insiden dan prevalesi penyakit tropis yang menyulitkan upaya pengendalian dan pemberantasannya. Hal tersebut memerlukan upaya bersama yang sungguh-sungguh dari masyarakat global.