rumah sakit


Liputan6.com, Surabaya: Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menegaskan Rumah Sakit Omni Internasional, Alam Sutera, Tangerang, Banten, bukan rumah sakit internasional. “Saya akan berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri untuk meninjau nama internasional yang dipakai beberapa rumah sakit,” kata Menkes Siti usai konferensi pers tentang pemberlakukan status waspada virus H1N1 (flu babi) di Indonesia, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/6). Selain itu, Menkes juga menyatakan RS Omni Internasional bukan milik Indonesia.

Terkait kasus Prita Mulyasari dengan rumah sakit Omni, Menkes mengatakan tidak bisa mengintervensi sampai kasus yang sudah berlangsung sejak Agustus 2008 itu selesai. Namun, jika kasusnya dalam ranah hukum sudah selesai dan RS Omni Internasional dinyatakan bersalah, maka bakal ada tindakan dalam ranah kesehatan.

Menurut Menkes, ia sebenarnya sudah memanggil pimpinan RS Omni Internasional bersama Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). “Bahkan saya sudah mengumpulkan data-data sebelum memanggil mereka,” ucap Menkes seperti dikutip ANTARA.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan RS Omni sepakat menunggu proses hukum yang berlangsung. Setelah itu, MKDKI akan memberikan rekomendasi kepada Menkes. “Nanti, saya akan bertindak sesuai rekomendasi dari MKDKI itu,” ucap Menkes. “Yang jelas, saya juga akan menertibkan pemakaian nama internasional bagi rumah sakit swasta yang tidak ada kaitannya dengan lembaga internasional.”(VIN)

Liputan6.com, Surabaya: Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menegaskan Rumah Sakit Omni Internasional, Alam Sutera, Tangerang, Banten, bukan rumah sakit internasional. “Saya akan berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri untuk meninjau nama internasional yang dipakai beberapa rumah sakit,” kata Menkes Siti usai konferensi pers tentang pemberlakukan status waspada virus H1N1 (flu babi) di Indonesia, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/6). Selain itu, Menkes juga menyatakan RS Omni Internasional bukan milik Indonesia.

Terkait kasus Prita Mulyasari dengan rumah sakit Omni, Menkes mengatakan tidak bisa mengintervensi sampai kasus yang sudah berlangsung sejak Agustus 2008 itu selesai. Namun, jika kasusnya dalam ranah hukum sudah selesai dan RS Omni Internasional dinyatakan bersalah, maka bakal ada tindakan dalam ranah kesehatan.

Menurut Menkes, ia sebenarnya sudah memanggil pimpinan RS Omni Internasional bersama Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). “Bahkan saya sudah mengumpulkan data-data sebelum memanggil mereka,” ucap Menkes seperti dikutip ANTARA.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan RS Omni sepakat menunggu proses hukum yang berlangsung. Setelah itu, MKDKI akan memberikan rekomendasi kepada Menkes. “Nanti, saya akan bertindak sesuai rekomendasi dari MKDKI itu,” ucap Menkes. “Yang jelas, saya juga akan menertibkan pemakaian nama internasional bagi rumah sakit swasta yang tidak ada kaitannya dengan lembaga internasional.”(VIN)

Posted from : http://politikana.com/baca/2009/06/06/hanya-satu-rs-internasional-di-indonesia.html

Menyimak penuturan Menteri Kesehatan Siti Fadilah, bahwa rumah sakit internasional di Indonesia ada tujuh, empat diantaranya ada di Jakarta yakni Rumah Sakit Mitra Internasional, Rumah Sakit Permata Hijau, Rumah Sakit Brawijaya, dan Rumah Sakit Internasional Bintaro. Sedangkan dua rumah sakit lainnya ada di Medan, dan satu lagi ada di Surabaya.

Apakah rumah sakit yang bekerjasama dengan rumah sakit asing sudah bisa disebut rumah sakit internasional? Apakah perlu melakukan sertifikasi ISO? Sayangnya Menkes tak menjelaskan kriterianya. Namun yang pasti dunia pelayanan kesehatan dunia hanya mengenal satu lembaga yang layak memberikan akreditasi rumah sakit menggunakan standar internasional, yaitu JCI (Joint Commision Internasional).
Menurut JCI di dunia sudah ada lebih dari 220 lembaga kesehatan pemerintah dan swasta di 30 negara yang mendapatkan akreditasi dari  JCI. Sayangnya,  —coba periksa di sini— di Indonesia baru ada satu rumah sakit yang mendapat akreditasi dari JCI, yaitu Siloam Hospital Lippo Karawaci yang mendapatkan akreditasi pertama pada 19 September 2007.

Lha bagaimana dengan label internasional di belakang RS Omni Tangerang? Rupanya itu hanya nama semata. Rumah sakit ini tidak ada kerjasama dengan lembaga layanan kesehatan asing, dan tidak ada hubungannya dengan standar internasional.  Karenanya Menkes akan melayangkan teguran  terhadap rumah sakit Omni bersamaan dengan rumah sakit lainnya yang juga menggunakan embel-embel nama internasional.
RS Omni Internasional Tangerang, boleh jadi memang berangan-angan menjadi RS berkelas internasional. Setidaknya dari bangunan fisik dan fasilitas yang tersedia yang memang sudah menyerupai hotel bintang lima. Begitu pula di halaman depan website-nya, terpampang kata ”world class healthcare” (vlisa)

Posted from : http://politikana.com/baca/2009/06/06/hanya-satu-rs-internasional-di-indonesia.html

Menyimak penuturan Menteri Kesehatan Siti Fadilah, bahwa rumah sakit internasional di Indonesia ada tujuh, empat diantaranya ada di Jakarta yakni Rumah Sakit Mitra Internasional, Rumah Sakit Permata Hijau, Rumah Sakit Brawijaya, dan Rumah Sakit Internasional Bintaro. Sedangkan dua rumah sakit lainnya ada di Medan, dan satu lagi ada di Surabaya.

Apakah rumah sakit yang bekerjasama dengan rumah sakit asing sudah bisa disebut rumah sakit internasional? Apakah perlu melakukan sertifikasi ISO? Sayangnya Menkes tak menjelaskan kriterianya. Namun yang pasti dunia pelayanan kesehatan dunia hanya mengenal satu lembaga yang layak memberikan akreditasi rumah sakit menggunakan standar internasional, yaitu JCI (Joint Commision Internasional).
Menurut JCI di dunia sudah ada lebih dari 220 lembaga kesehatan pemerintah dan swasta di 30 negara yang mendapatkan akreditasi dari  JCI. Sayangnya,  —coba periksa di sini— di Indonesia baru ada satu rumah sakit yang mendapat akreditasi dari JCI, yaitu Siloam Hospital Lippo Karawaci yang mendapatkan akreditasi pertama pada 19 September 2007.

Lha bagaimana dengan label internasional di belakang RS Omni Tangerang? Rupanya itu hanya nama semata. Rumah sakit ini tidak ada kerjasama dengan lembaga layanan kesehatan asing, dan tidak ada hubungannya dengan standar internasional.  Karenanya Menkes akan melayangkan teguran  terhadap rumah sakit Omni bersamaan dengan rumah sakit lainnya yang juga menggunakan embel-embel nama internasional.
RS Omni Internasional Tangerang, boleh jadi memang berangan-angan menjadi RS berkelas internasional. Setidaknya dari bangunan fisik dan fasilitas yang tersedia yang memang sudah menyerupai hotel bintang lima. Begitu pula di halaman depan website-nya, terpampang kata ”world class healthcare” (vlisa)

TUBAN | SURYA Online – Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari punya cara tersendiri untuk meresmikan pembukaan sebuah rumah sakit yang masih bermasalah. Dia meresmikannya ‘secara pribadi dan Islami’.
Setidaknya, begitulah yang terjadi di Kabupaten Tuban, Sabtu (21/2) siang. Saat itu, Menkes hadir di Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RS NU) Tuban, yang berlokasi di Jalan Letda Sucipto, untuk meresmikan RS tersebut.
Namun ternyata pihak RS NU Tuban  belum mengantongi izin operasional dari Pemkab Tuban. Pihak RS NU menyatakan telah menyerahkan semua materi yang diminta pemkab untuk izin operasional rumah sakit, sedangkan pihak pemkab beralasan masih ada masalah terkait kepemilikan tanah RS NU.
Belum beresnya perizinan RS NU rupanya diketahui juga oleh sang menteri. Buktinya, Siti menolak menandatangai prasasti yang sudah disiapkan pihak panitia. Padahal, sejak awal acara yang digelar khas kegiatan seremonial ini, panitia sudah menyiapkan prasasti dari batu hitam, yang di atasnya terukir nama Menkes Siti Fadilah Supari.
“Secara pribadi dan Islami, rumah sakit ini telah saya resmikan,” kata Siti, saat menyampaikan sambutan di halaman RS NU.
Mengenai permasalahan izin rumah sakit milik PCNU yang belum selesai, Menkes tak mau campur tangan. Dia menduga bahwa masalah tersebut  muncul akibat otonomi daerah.
Seusai memberikan sambutan dalam acara yang dibarengkan dengan Wisuda ke-41 Akademi Kebidanan (Akbid) NU Tuban dan launching STIKES NU Tuban tersebut Menkes meninjau kondisi di dalam rumah sakit. Ketika diminta untuk menandatangani prasasti, Siti tetap menolak.
Menanggapi masalah tersebut, Ketua PC NU Tuban, KH Fathul Huda, mengatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan semua berkas yang diminta pemkab terkait perizinan rumah sakit. “Semua berkas  sudah kami kirim awal Februari 2009 lalu,” jelasnya.
Huda mengaku belum tahu alasan pemkab tak mengeluarkan izin untuk RS NU. Jika pemkab tetap mempersulit izin operasional RS NU, ihaknya akan mengambil tindakan tegas.
Mengenai alasan pihaknya kemarin (21/2) tetap melakukan peresmian meski belum memiliki izin operasional, menurut Huda hal itu sesuai peraturan. Karena, katanya, bila sudah 18 hari dari pengajuan dan berkas sudah lengkap tetapi izin  tetap tidak dikeluarkan berarti Pemkab sudah menyetujui.
Di pihak lain, Sukristiono, kasi Publikasi Dinas Infokom Kabupaten Tuban, menjelaskan bahwa pemkab belum mengeluarkan izin operasional RS NU lantaran sejak awal ada permasalahan tanah dalam pembangunan rumah sakit itu.  “Pemkab hanya meminta agar permasalahan tanah tersebut diselesaikan terlebih dulu,” katanya.
Permasalahan yang terjadi, jelas Sukristiono, adalah adanya dua status kepemilikan atas tanah seluas 7.000 meter persegi yang digunakan untuk membangun rumah sakit tersebut. Rinciannya, 3.000 meter persegi milik pengurus NU, dan 4.000 meter persegi milik yayasan.
“Pemkab khawatir, setelah izin dikeluarkan akan timbul masalah lagi. Jadi, sebelum mengeluarkan izin pemkab meminta kepada pengelola rumah sakit untuk menjadikan satu status kepemilikan tanah tersebut,” paparnya.
Bila Siti Fadilah tak mau bicara banyak tentang masalah perizinan RS NU Kabupaten Tuban, tak demikian halnya tatkala menteri diajak bicara tentang Ponari, dukun cilik nan ‘sakti’ asal Kabupaten Tuban. Dia menilai, tak semua orang yang memilih berobat ke Ponari  adalah orang-orang yang tidak mampu berobat ke puskesmas atau rumah sakit.
Menurut menteri, mereka adalah orang-orang yang berharap keajaiban. Jadi, tidak ada hubunganya antara pelayanan kesehatan dengan fenomena Ponari. Siti menambahkan,  keyakinan untuk mendapat keajaiban bisa sembuh dari penyakit setelah meminum air yang dicelup batu milik Ponari merupakan keyakinan yang tidak rasional.
“Tidak ada hubungannya pelayanan kesehatan dengan fenomena Ponari. Itu kepercayaan yang tidak rasional,” tegas Menkes.
Karenanya, sambung Siti Fadilah Supari, pemerintah tidak akan mengambil kebijakan apapun dibidang pelayanan kesehatan terkait keberadaan Ponari. “Biarkan saja, nanti juga akan selesai sendiri,” tambahnya, enteng.
Pada bagian lain Siti menjelaskan, dalam upaya pengembangan pelayanan kesehatan, pemerintah telah membuat program pengobatan gratis dari dana APBN melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Program yang ditujukan untuk kaum duafa (warga miskin) ini diikuti seluruh rumah sakit milik pemerintah di Tanah Air.
“Karena itu, kalau ada rumah sakit pemerintah menolak pasien duafa, patut dipertanyakan kepeduliannya terhadap kesehatan kaum miskin. Sebab, dana untuk pengobatan mereka sudah ditanggung pemerintah melalui program Jamkesmas,” tegasnya. M Taufik

TUBAN | SURYA Online – Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari punya cara tersendiri untuk meresmikan pembukaan sebuah rumah sakit yang masih bermasalah. Dia meresmikannya ‘secara pribadi dan Islami’.
Setidaknya, begitulah yang terjadi di Kabupaten Tuban, Sabtu (21/2) siang. Saat itu, Menkes hadir di Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RS NU) Tuban, yang berlokasi di Jalan Letda Sucipto, untuk meresmikan RS tersebut.
Namun ternyata pihak RS NU Tuban  belum mengantongi izin operasional dari Pemkab Tuban. Pihak RS NU menyatakan telah menyerahkan semua materi yang diminta pemkab untuk izin operasional rumah sakit, sedangkan pihak pemkab beralasan masih ada masalah terkait kepemilikan tanah RS NU.
Belum beresnya perizinan RS NU rupanya diketahui juga oleh sang menteri. Buktinya, Siti menolak menandatangai prasasti yang sudah disiapkan pihak panitia. Padahal, sejak awal acara yang digelar khas kegiatan seremonial ini, panitia sudah menyiapkan prasasti dari batu hitam, yang di atasnya terukir nama Menkes Siti Fadilah Supari.
“Secara pribadi dan Islami, rumah sakit ini telah saya resmikan,” kata Siti, saat menyampaikan sambutan di halaman RS NU.
Mengenai permasalahan izin rumah sakit milik PCNU yang belum selesai, Menkes tak mau campur tangan. Dia menduga bahwa masalah tersebut  muncul akibat otonomi daerah.
Seusai memberikan sambutan dalam acara yang dibarengkan dengan Wisuda ke-41 Akademi Kebidanan (Akbid) NU Tuban dan launching STIKES NU Tuban tersebut Menkes meninjau kondisi di dalam rumah sakit. Ketika diminta untuk menandatangani prasasti, Siti tetap menolak.
Menanggapi masalah tersebut, Ketua PC NU Tuban, KH Fathul Huda, mengatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan semua berkas yang diminta pemkab terkait perizinan rumah sakit. “Semua berkas  sudah kami kirim awal Februari 2009 lalu,” jelasnya.
Huda mengaku belum tahu alasan pemkab tak mengeluarkan izin untuk RS NU. Jika pemkab tetap mempersulit izin operasional RS NU, ihaknya akan mengambil tindakan tegas.
Mengenai alasan pihaknya kemarin (21/2) tetap melakukan peresmian meski belum memiliki izin operasional, menurut Huda hal itu sesuai peraturan. Karena, katanya, bila sudah 18 hari dari pengajuan dan berkas sudah lengkap tetapi izin  tetap tidak dikeluarkan berarti Pemkab sudah menyetujui.
Di pihak lain, Sukristiono, kasi Publikasi Dinas Infokom Kabupaten Tuban, menjelaskan bahwa pemkab belum mengeluarkan izin operasional RS NU lantaran sejak awal ada permasalahan tanah dalam pembangunan rumah sakit itu.  “Pemkab hanya meminta agar permasalahan tanah tersebut diselesaikan terlebih dulu,” katanya.
Permasalahan yang terjadi, jelas Sukristiono, adalah adanya dua status kepemilikan atas tanah seluas 7.000 meter persegi yang digunakan untuk membangun rumah sakit tersebut. Rinciannya, 3.000 meter persegi milik pengurus NU, dan 4.000 meter persegi milik yayasan.
“Pemkab khawatir, setelah izin dikeluarkan akan timbul masalah lagi. Jadi, sebelum mengeluarkan izin pemkab meminta kepada pengelola rumah sakit untuk menjadikan satu status kepemilikan tanah tersebut,” paparnya.
Bila Siti Fadilah tak mau bicara banyak tentang masalah perizinan RS NU Kabupaten Tuban, tak demikian halnya tatkala menteri diajak bicara tentang Ponari, dukun cilik nan ‘sakti’ asal Kabupaten Tuban. Dia menilai, tak semua orang yang memilih berobat ke Ponari  adalah orang-orang yang tidak mampu berobat ke puskesmas atau rumah sakit.
Menurut menteri, mereka adalah orang-orang yang berharap keajaiban. Jadi, tidak ada hubunganya antara pelayanan kesehatan dengan fenomena Ponari. Siti menambahkan,  keyakinan untuk mendapat keajaiban bisa sembuh dari penyakit setelah meminum air yang dicelup batu milik Ponari merupakan keyakinan yang tidak rasional.
“Tidak ada hubungannya pelayanan kesehatan dengan fenomena Ponari. Itu kepercayaan yang tidak rasional,” tegas Menkes.
Karenanya, sambung Siti Fadilah Supari, pemerintah tidak akan mengambil kebijakan apapun dibidang pelayanan kesehatan terkait keberadaan Ponari. “Biarkan saja, nanti juga akan selesai sendiri,” tambahnya, enteng.
Pada bagian lain Siti menjelaskan, dalam upaya pengembangan pelayanan kesehatan, pemerintah telah membuat program pengobatan gratis dari dana APBN melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Program yang ditujukan untuk kaum duafa (warga miskin) ini diikuti seluruh rumah sakit milik pemerintah di Tanah Air.
“Karena itu, kalau ada rumah sakit pemerintah menolak pasien duafa, patut dipertanyakan kepeduliannya terhadap kesehatan kaum miskin. Sebab, dana untuk pengobatan mereka sudah ditanggung pemerintah melalui program Jamkesmas,” tegasnya. M Taufik