WHO


suarasurabaya.net| Pemerintah segera mengganti seluruh stock piling Tamiflu kadaluwarsa yang tersimpan di Dinkes seluruh Indonesia dengan stok yang baru. Langkah ini dilakukan menyusul peningkatan status tertinggi kewaspadaan pandemi virus H1N1 oleh Who kemarin.

Menurut SITI FADILAH SUPARI Menteri Kesehatan dalam jumpa pers di Ruang VIP Bandara Juanda, Jumat (12/06), sebagian besar stok Tamiflu yang ada sekarang memang sudah kadaluwarsa karena didistribusikan lewat pengadaan pada tahun 2006. “Ada juga yang kita distribusikan dari pengadaan tahun 2007, tapi sudah mendekati expired datenya tahun 2009 ini,” kata dia.

Untuk itu Menkes minta pada seluruh Dinkes di Indonesia untuk melaporkan stok Tamifu yang dimilikinya. Jika ada yang habis atau kadaluwarsa diharapkan untuk segera dikirimkan ke Departemen Kesehatan agar bisa diganti dengan yang baru.

Dalam status tertinggi kewaspadaan pandemi global, kata Menkes, WHO punya kewajiban untuk mendistribusikan vaksin H1N1 ke seluruh negara di dunia secara adil. Namun diakuinya, hingga saat ini Pemerintah Indonesia belum mendapatkan kabar terkait distribusi vaksin tersebut dari WHO.

Diakui pula oleh Menkes, distribusi vaksin ini tidak gratisan. “Kita memang harus beli. Tapi kami tetap berkomitmen untuk mengembangkan sendiri vaksin untuk kebutuhan dalam negeri, sehingga tidak perlu tergantung perusahaan farmasi asing,” kata SITI FADILAH SUPARI.

Ditambahkannya, Indonesia tidak terlalu ‘kaget’ dengan peningkatan status pandemi H1N1 oleh WHO ini karena Indonesia telah memiliki pengalaman dalam melakukan penanggulangan flu burung sejak tahun 2006. Karena itu, kata Menkes lagi, Indonesia terbilang siap dengan stok obat-obatan, peralatan medis, dan standar penanganan pandemi seperti H1N1.(Laporan Eddy Prasetyo)

suarasurabaya.net| Pemerintah segera mengganti seluruh stock piling Tamiflu kadaluwarsa yang tersimpan di Dinkes seluruh Indonesia dengan stok yang baru. Langkah ini dilakukan menyusul peningkatan status tertinggi kewaspadaan pandemi virus H1N1 oleh Who kemarin.

Menurut SITI FADILAH SUPARI Menteri Kesehatan dalam jumpa pers di Ruang VIP Bandara Juanda, Jumat (12/06), sebagian besar stok Tamiflu yang ada sekarang memang sudah kadaluwarsa karena didistribusikan lewat pengadaan pada tahun 2006. “Ada juga yang kita distribusikan dari pengadaan tahun 2007, tapi sudah mendekati expired datenya tahun 2009 ini,” kata dia.

Untuk itu Menkes minta pada seluruh Dinkes di Indonesia untuk melaporkan stok Tamifu yang dimilikinya. Jika ada yang habis atau kadaluwarsa diharapkan untuk segera dikirimkan ke Departemen Kesehatan agar bisa diganti dengan yang baru.

Dalam status tertinggi kewaspadaan pandemi global, kata Menkes, WHO punya kewajiban untuk mendistribusikan vaksin H1N1 ke seluruh negara di dunia secara adil. Namun diakuinya, hingga saat ini Pemerintah Indonesia belum mendapatkan kabar terkait distribusi vaksin tersebut dari WHO.

Diakui pula oleh Menkes, distribusi vaksin ini tidak gratisan. “Kita memang harus beli. Tapi kami tetap berkomitmen untuk mengembangkan sendiri vaksin untuk kebutuhan dalam negeri, sehingga tidak perlu tergantung perusahaan farmasi asing,” kata SITI FADILAH SUPARI.

Ditambahkannya, Indonesia tidak terlalu ‘kaget’ dengan peningkatan status pandemi H1N1 oleh WHO ini karena Indonesia telah memiliki pengalaman dalam melakukan penanggulangan flu burung sejak tahun 2006. Karena itu, kata Menkes lagi, Indonesia terbilang siap dengan stok obat-obatan, peralatan medis, dan standar penanganan pandemi seperti H1N1.(Laporan Eddy Prasetyo)

Posted from: depkes.go.id

Menteri Kesehatan Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) menagih janji soal virus sharing dan benefit secara adil, transparan dan setara, sebagaimana kesepakatan pada sidang WHA (World Health Assembly) ke-60 dan IGM-PIP (Inter-Governmental Meeting of Pandemic Influenza Preparedness) tahun lalu di Jenewa. Ketika itu negara-negara anggota telah menyetujui usulan Indonesia agar mekanisme virus sharing konsisten dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing negara.

Hal itu disampaikan Menkes ketika berpidato pada Sidang WHA ke-61 di Jenewa, Swiss, tanggal 19 Mei 2008. Sidang WHA ke-61 ini berlangsung tanggal 19 – 24 Mei 2008 dengan mengambil tema “Health Related to the Millenium Development Goals (MDGs)”.

Menkes lebih lanjut menyatakan bahwa sejak adanya debat tentang virus sharing dan benefits sharing maka sistem Global Inisiative Surveilance Network (GISN) yang sudah berlangsung selama 60 tahun tidak akan pernah adil, transparan dan setara sampai kedaulatan dan hukum negara pengirim virus dipertimbangkan. Oleh karena itu, GISN harus diganti dengan mekanisme baru.

Sebagai organisasi yang mengatur sistem kesehatan dunia, WHO diminta tidak mengesampingkan kepentingan negara berkembang, tetapi harus memberikan pelayanan kepada seluruh negara anggota jika menginginkan pencapaian kesehatan yang lebih baik secara menyeluruh bagi umat manusia di dunia.

Menkes tidak sependapat dengan salah satu negara anggota yang menyatakan bahwa GISN dan tradisinya yang sudah berlangsung selama 60 tahun telah mencapai keberhasilan dalam kesehatan global. Menurut Menkes, mereka tidak melihat banyak fakta yang justru merugikan negara-negara berkembang.

Menkes juga menjelaskan bahwa kemampuan produksi vaksin yang kurang dari 5% penduduk dunia saat ini adalah justru suatu kegagalan besar, sementara akses dan transfer teknologi belum diperoleh negara-negara berkembang. Situasi ini juga mendukung fakta bahwa program stockpiling (penyediaan stok obat) gagal memenuhi tantangan kesiapsiagaan dunia menghadapi pandemi influenza. Karena itu Menkes menegaskan kembali bahwa virus sharing dan benefits sharing adalah tanggung jawab bersama baik negara maju maupun negara berkembang.

Menkes RI lebih lanjut menegaskan bahwa Indonesia tidak takut untuk mengemban tanggung jawab dalam virus sharing asalkan sistem itu memberikan keuntungan bagi negara berkembang dan menghasilkan sistem yang adil, transparan dan seimbang. Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam kesehatan masyarakat dunia sebagaimana telah ditunjukkan selama ini.

Dalam sidang WHA Menkes RI juga menyoroti bahwa tujuan MDGs sulit dicapai karena berbagai kendala seperti adanya kenaikan harga minyak dunia yang berpengaruh pada kenaikan harga pangan dunia yang berdampak pada kerawanan pangan, serta perubahan iklim yang memperngaruhi insiden dan prevalesi penyakit tropis yang menyulitkan upaya pengendalian dan pemberantasannya. Hal tersebut memerlukan upaya bersama yang sungguh-sungguh dari masyarakat global.

Posted from: depkes.go.id

Menteri Kesehatan Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) menagih janji soal virus sharing dan benefit secara adil, transparan dan setara, sebagaimana kesepakatan pada sidang WHA (World Health Assembly) ke-60 dan IGM-PIP (Inter-Governmental Meeting of Pandemic Influenza Preparedness) tahun lalu di Jenewa. Ketika itu negara-negara anggota telah menyetujui usulan Indonesia agar mekanisme virus sharing konsisten dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing negara.

Hal itu disampaikan Menkes ketika berpidato pada Sidang WHA ke-61 di Jenewa, Swiss, tanggal 19 Mei 2008. Sidang WHA ke-61 ini berlangsung tanggal 19 – 24 Mei 2008 dengan mengambil tema “Health Related to the Millenium Development Goals (MDGs)”.

Menkes lebih lanjut menyatakan bahwa sejak adanya debat tentang virus sharing dan benefits sharing maka sistem Global Inisiative Surveilance Network (GISN) yang sudah berlangsung selama 60 tahun tidak akan pernah adil, transparan dan setara sampai kedaulatan dan hukum negara pengirim virus dipertimbangkan. Oleh karena itu, GISN harus diganti dengan mekanisme baru.

Sebagai organisasi yang mengatur sistem kesehatan dunia, WHO diminta tidak mengesampingkan kepentingan negara berkembang, tetapi harus memberikan pelayanan kepada seluruh negara anggota jika menginginkan pencapaian kesehatan yang lebih baik secara menyeluruh bagi umat manusia di dunia.

Menkes tidak sependapat dengan salah satu negara anggota yang menyatakan bahwa GISN dan tradisinya yang sudah berlangsung selama 60 tahun telah mencapai keberhasilan dalam kesehatan global. Menurut Menkes, mereka tidak melihat banyak fakta yang justru merugikan negara-negara berkembang.

Menkes juga menjelaskan bahwa kemampuan produksi vaksin yang kurang dari 5% penduduk dunia saat ini adalah justru suatu kegagalan besar, sementara akses dan transfer teknologi belum diperoleh negara-negara berkembang. Situasi ini juga mendukung fakta bahwa program stockpiling (penyediaan stok obat) gagal memenuhi tantangan kesiapsiagaan dunia menghadapi pandemi influenza. Karena itu Menkes menegaskan kembali bahwa virus sharing dan benefits sharing adalah tanggung jawab bersama baik negara maju maupun negara berkembang.

Menkes RI lebih lanjut menegaskan bahwa Indonesia tidak takut untuk mengemban tanggung jawab dalam virus sharing asalkan sistem itu memberikan keuntungan bagi negara berkembang dan menghasilkan sistem yang adil, transparan dan seimbang. Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam kesehatan masyarakat dunia sebagaimana telah ditunjukkan selama ini.

Dalam sidang WHA Menkes RI juga menyoroti bahwa tujuan MDGs sulit dicapai karena berbagai kendala seperti adanya kenaikan harga minyak dunia yang berpengaruh pada kenaikan harga pangan dunia yang berdampak pada kerawanan pangan, serta perubahan iklim yang memperngaruhi insiden dan prevalesi penyakit tropis yang menyulitkan upaya pengendalian dan pemberantasannya. Hal tersebut memerlukan upaya bersama yang sungguh-sungguh dari masyarakat global.

Jelang World Health Assembly ke-62: Indonesia Harap Negara Maju Konsisten soal Virus Sharing.Indonesia berharap komitmen WHO dan negara-negara maju dalam The Intergovermental Meeting on Pandemic Influenza Preparedness atau IGM-PIP tentang virus sharing yang berlangsung tg 14-15 Mei 2009 menjelang World Health Assembly (WHA) ke 62 di Jenewa tidak akan berubah.

Karena konsistensi ini sangat penting bagi tercapainya kesepakatan mondial atas mekanisme baru virus sharing yang adil, transparan dan setara yang didukung oleh mayoritas peseta IGM-PIP. Sehingga tidak ada lagi negara tertentu yang memonopoli virus dan vaksinnya apalagi kemudian menjualnya kembali kepada negara berkembang dengan harga mahal. Padahal, sebelumnya virus itu sendiri dikirim oleh negara berkembang untuk kebutuhan riset kesehatan.

“Menteri Kesehatan akan berpidato di WHA pada sidang hari pertama Senin 18 Mei 2009. Delegasi Indonesia diperkuat Dr. Makarim Wibisono, diplomat senior yang pernah menjadi Kepala Perwakilan Tetap RI di PBB New York dan Staf Khusus Menteri Kesehatan bidang Kesehatan Publik, Dr. Widjaja Lukito, PhD.,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Kesehatan, dr. Lily. S. Sulistyowati, MM.

Dilaporkan bahwa dalam IGM-PIP, yang dimandatkan oleh Resolusi WHA 60.28 untuk membahas Strandard Material Agreement (SMTA) yang mengatur sistem virus sharing yang adil, transparan dan setara, telah menyepakati sekitar 85% dari butir-butir yang dibahas, selebihnya masih memerlukan pembahasan lanjutan, terutama benefit sharing. Menteri Kesehatan mengharapkan komitmen dan goodwill dari semua untuk menyelesaikan mekanisme virus sharing baru yang adil, transparan dan setara.

Sementara, butir-butir yang telah disepakati Pada Joint statement menutup IGM-PIP Desember 2008 lalu di Jenewa, dapat disimpulkan sebagai 5 (lima) terobosan besar:

1.
Disetujui penggunaan Standard Material Transfer Agreement (SMTA) dalam sistem virus sharing yang akan mengatur semua transfer virus maupun transfer bagian bagian virus yang berbentuk standar dan universal dan mempunyai kekuatan hukum.
2.
Prinsip prinsip SMTA secara umum disetujui termasuk pengakuan atas perlunya mengintegrasikan sistem benefit sharing kedalam SMTA, hal yang menjadi perjuangan gigih Indonesia dengan dukungan negara berkembang lain, dalam kelompok negara negara SEARO/South East Asia Regional Organization, Brazil dan AFRO (African Regional Office), meskipun terdapat tentangan keras dari Amerika Serikat.

Pernyataan IGM-PIP pada penutupan pertemuan bulan Desember 2008 berbunyi “negara negara anggota setuju untuk berkomitmen berbagi virus H5N1 dan virus influenza lainnya yang berpotensi pandemi serta menganggap virus sharing adalah setara benefit sharing, sebagai bagian penting dari langkah kolektif demi kesehatan publik secara global”.
3.
Prinsip benefit sharing diintegrasikan kedalam SMTA
4.
Komitmen negara maju untuk benefit sharing secara nyata termasuk dalam berbagi risk assesment dan risk response.
5.
Terwujudnya Virus Tracking System dan Advisory Mechanisim untuk memonitoring dan evaluasi virus dan penggunaannya.

Prinsip-prinsip SMTA ini secara umum sudah disetujui oleh semua negara anggota, namun saat ini sistem benefit sharing yang diperjuangkan negara-negara berkembang masih belum tuntas dibahas.

Jika telah disahkan dan berkekuatan hukum SMTA akan merubah secara radikal tatanan penggunaan virus yang berlaku selama 62 tahun ini, dalam sebuah kerangka yang lebih adil transparan dan setara. Dan akan membuka akses terhadap virus influenza, yang berarti membuka peluang besar untuk para peneliti negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas penelitiannya sehingga Indonesia dan negara berkembang lainnya dapat mengembangkan alat diagnostik, vaksin dan obat-obatan terhadap virus flu burung dan virus lainnya yang berpotensi pandemi, termasuk H1N1.

Perundingan virus sharing di IGM telah berlangsung selama dua tahun. Dan diharapkan hasilnya dapat disampaikan pada WHA yang berlangsung antara tanggal 18 – 22 Mei 2009.

Desakan penuntasan SMTA dan virus sharing pada WHA ini juga datang dari para Menteri Kesehatan negara ASEAN+3 dalam pernyataan bersama mereka sebagai hasil Pertemuan Khusus Menteri Kesehatan ASEA + 3 tentang Influenza A(H1N1) di Bangkok, 8 May 2009, antara lain:

“Menekankan kebutuhan untuk menuntaskan Inter-Governmental Meeting yang dimandatkan oleh WHA 60.28, tentang virus sharing H5N1 dan virus influenza lain dengan potensi pandemi pada manusia serta benefit sharing yang adil dan setara;

“Prihatin bahwa sebagian besar produksi vaksin global berlokasi di Eropa dan Amerika Utara, dan tidak cukup untuk merespon pandemi global; dan walaupun wilayah-wilayah dunia lain telah mulai memiliki teknologi untuk memproduksi vaksin influenza, akses pada vaksin pandemi yang efektif masih merupakan permasalahan utama di wilayah ini.”

“…kami berkomitmen di tingkat nasional untuk:

*
Menuntaskan pembicaraan Inter-Governmental Meeting tentang virus sharing H5N1 dan virus influenza lain yang berpotensi pandemic pada manusia dan adanya benefit sharing yang adil dan setara;
*
Mendesak Direktur Jenderal WHO untuk mendukung tujuan untuk memastikan akses yang adil dan setara pada vaksin pandemic bagi semua Negara anggota WHO; dan memfasilitasi peningkatan kemampuan produksi vaksin influenza di wilayah ini dan di Negara-negara berkembang lain.”

WHA merupakan sidang tertinggi dari Badan Kesehatan Dunia PBB atau WHO (World Health Organization) yang bersidang sekali dalam setahun setiap bulan Mei di Jenewa, Swiss.

Intergovernmental Meeting on Pandemic Influenza Preparedness (IGM – PIP) adalah sebuah proses pertemuan Negara anggota yang diselenggarakan Sekretariat WHO untuk memfinalisasi negosiasi mengenai sistem baru virus sharing influenza H5N1 dan benefit sharing timbul dari penggunaan virus dan bagian-bagiannya. (sumber utama:depkes.go.id)

Jelang World Health Assembly ke-62: Indonesia Harap Negara Maju Konsisten soal Virus Sharing.Indonesia berharap komitmen WHO dan negara-negara maju dalam The Intergovermental Meeting on Pandemic Influenza Preparedness atau IGM-PIP tentang virus sharing yang berlangsung tg 14-15 Mei 2009 menjelang World Health Assembly (WHA) ke 62 di Jenewa tidak akan berubah.

Karena konsistensi ini sangat penting bagi tercapainya kesepakatan mondial atas mekanisme baru virus sharing yang adil, transparan dan setara yang didukung oleh mayoritas peseta IGM-PIP. Sehingga tidak ada lagi negara tertentu yang memonopoli virus dan vaksinnya apalagi kemudian menjualnya kembali kepada negara berkembang dengan harga mahal. Padahal, sebelumnya virus itu sendiri dikirim oleh negara berkembang untuk kebutuhan riset kesehatan.

“Menteri Kesehatan akan berpidato di WHA pada sidang hari pertama Senin 18 Mei 2009. Delegasi Indonesia diperkuat Dr. Makarim Wibisono, diplomat senior yang pernah menjadi Kepala Perwakilan Tetap RI di PBB New York dan Staf Khusus Menteri Kesehatan bidang Kesehatan Publik, Dr. Widjaja Lukito, PhD.,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Kesehatan, dr. Lily. S. Sulistyowati, MM.

Dilaporkan bahwa dalam IGM-PIP, yang dimandatkan oleh Resolusi WHA 60.28 untuk membahas Strandard Material Agreement (SMTA) yang mengatur sistem virus sharing yang adil, transparan dan setara, telah menyepakati sekitar 85% dari butir-butir yang dibahas, selebihnya masih memerlukan pembahasan lanjutan, terutama benefit sharing. Menteri Kesehatan mengharapkan komitmen dan goodwill dari semua untuk menyelesaikan mekanisme virus sharing baru yang adil, transparan dan setara.

Sementara, butir-butir yang telah disepakati Pada Joint statement menutup IGM-PIP Desember 2008 lalu di Jenewa, dapat disimpulkan sebagai 5 (lima) terobosan besar:

1.
Disetujui penggunaan Standard Material Transfer Agreement (SMTA) dalam sistem virus sharing yang akan mengatur semua transfer virus maupun transfer bagian bagian virus yang berbentuk standar dan universal dan mempunyai kekuatan hukum.
2.
Prinsip prinsip SMTA secara umum disetujui termasuk pengakuan atas perlunya mengintegrasikan sistem benefit sharing kedalam SMTA, hal yang menjadi perjuangan gigih Indonesia dengan dukungan negara berkembang lain, dalam kelompok negara negara SEARO/South East Asia Regional Organization, Brazil dan AFRO (African Regional Office), meskipun terdapat tentangan keras dari Amerika Serikat.

Pernyataan IGM-PIP pada penutupan pertemuan bulan Desember 2008 berbunyi “negara negara anggota setuju untuk berkomitmen berbagi virus H5N1 dan virus influenza lainnya yang berpotensi pandemi serta menganggap virus sharing adalah setara benefit sharing, sebagai bagian penting dari langkah kolektif demi kesehatan publik secara global”.
3.
Prinsip benefit sharing diintegrasikan kedalam SMTA
4.
Komitmen negara maju untuk benefit sharing secara nyata termasuk dalam berbagi risk assesment dan risk response.
5.
Terwujudnya Virus Tracking System dan Advisory Mechanisim untuk memonitoring dan evaluasi virus dan penggunaannya.

Prinsip-prinsip SMTA ini secara umum sudah disetujui oleh semua negara anggota, namun saat ini sistem benefit sharing yang diperjuangkan negara-negara berkembang masih belum tuntas dibahas.

Jika telah disahkan dan berkekuatan hukum SMTA akan merubah secara radikal tatanan penggunaan virus yang berlaku selama 62 tahun ini, dalam sebuah kerangka yang lebih adil transparan dan setara. Dan akan membuka akses terhadap virus influenza, yang berarti membuka peluang besar untuk para peneliti negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas penelitiannya sehingga Indonesia dan negara berkembang lainnya dapat mengembangkan alat diagnostik, vaksin dan obat-obatan terhadap virus flu burung dan virus lainnya yang berpotensi pandemi, termasuk H1N1.

Perundingan virus sharing di IGM telah berlangsung selama dua tahun. Dan diharapkan hasilnya dapat disampaikan pada WHA yang berlangsung antara tanggal 18 – 22 Mei 2009.

Desakan penuntasan SMTA dan virus sharing pada WHA ini juga datang dari para Menteri Kesehatan negara ASEAN+3 dalam pernyataan bersama mereka sebagai hasil Pertemuan Khusus Menteri Kesehatan ASEA + 3 tentang Influenza A(H1N1) di Bangkok, 8 May 2009, antara lain:

“Menekankan kebutuhan untuk menuntaskan Inter-Governmental Meeting yang dimandatkan oleh WHA 60.28, tentang virus sharing H5N1 dan virus influenza lain dengan potensi pandemi pada manusia serta benefit sharing yang adil dan setara;

“Prihatin bahwa sebagian besar produksi vaksin global berlokasi di Eropa dan Amerika Utara, dan tidak cukup untuk merespon pandemi global; dan walaupun wilayah-wilayah dunia lain telah mulai memiliki teknologi untuk memproduksi vaksin influenza, akses pada vaksin pandemi yang efektif masih merupakan permasalahan utama di wilayah ini.”

“…kami berkomitmen di tingkat nasional untuk:

*
Menuntaskan pembicaraan Inter-Governmental Meeting tentang virus sharing H5N1 dan virus influenza lain yang berpotensi pandemic pada manusia dan adanya benefit sharing yang adil dan setara;
*
Mendesak Direktur Jenderal WHO untuk mendukung tujuan untuk memastikan akses yang adil dan setara pada vaksin pandemic bagi semua Negara anggota WHO; dan memfasilitasi peningkatan kemampuan produksi vaksin influenza di wilayah ini dan di Negara-negara berkembang lain.”

WHA merupakan sidang tertinggi dari Badan Kesehatan Dunia PBB atau WHO (World Health Organization) yang bersidang sekali dalam setahun setiap bulan Mei di Jenewa, Swiss.

Intergovernmental Meeting on Pandemic Influenza Preparedness (IGM – PIP) adalah sebuah proses pertemuan Negara anggota yang diselenggarakan Sekretariat WHO untuk memfinalisasi negosiasi mengenai sistem baru virus sharing influenza H5N1 dan benefit sharing timbul dari penggunaan virus dan bagian-bagiannya. (sumber utama:depkes.go.id)

Indonesia mengusulkan agar WHO merevisi parameter dalam menentukan status pandemi karena status pandemi yang ditetapkan dapat membawa konsekuensi yang cukup berat bagi suatu negara (dalam hal ini contohnya Meksiko). Dalam menetapkan status pandemi hendaknya bukan hanya berdasarkan transmissibillity (penularan antar manusia) saja tetapi harus juga memasukkan pertimbangan determinan klinis (morbiditas dan mortalitas) serta determinan virologi/gen sequencing (high atau low pathogenic).

Usul Indonesia itu disepakati sebagai salah satu klausul dalam Joint Ministerial Statement ASEAN +3 Ministers Special Meeting on Influenza A H1N1 di Bangkok Thailan tanggal 7-8 Mei 2009.

Hal itu disampaikan Menkes Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K ) kepada para wartawan saat Jumpa Pers setibanya di tanah air usai menghadiri pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN +3 (China, Jepang dan Korea) tanggal 9 Mei 2009.

Dalam pertemuan tersebut delegasi Indonesia dipimpin Menkes Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) dengan anggota Dirjen P2PL Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Kepala Badan Litbangkes Prof. dr. Agus Puwadianto SH, dan Staf Khusus Menkes Bidang Kesehatan Publik dr. Wijaya Lukito, Ph.D.

Di dalam Joint Ministerial Statement, Indonesia juga mengingatkan meskipun dunia sedang menghadapi outbreak influenza A H1N1 tetapi ASEAN + 3 tetap akan terus menyelesaikan proses perjuangan Indonesia dalam virus sharing dan benefit sharing di WHO (IGM-PIP) yang akan berlangsung di WHA minggu depan, kata dr. Siti Fadilah Supari.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga mengemukakan bahwa telah melaksanakan pandemic preparedness plan secara komprehensif, bahkan sudah melaksanakan 2 kali simulasi berskala lengkap (full scale simulation) kesiapsiagaan menghadapi pandemi yang dilakukan di Jembrana Bali pada April 2008 dan di Makassar Sulsel pada April 2009, ujar Menkes.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh semua negara-negara ASEAN + 3, yaitu 10 negara ASEAN (Indonesia, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Philipina, Singapura, Vietnam) dengan China, Jepang dan Korea, telah menyepakati berbagai hal.

1. Pertemuan ini merupakan komitmen politik yang tinggi untuk menunjukkan solidaritas ASEAN + 3 Members State untuk menghadapi ancaman outbreak dari influenza A H1N1 baru. Semua sepakat untuk meningkatkan kewaspadaan di negaranya masing-masing dalam menghadapi influenza A H1N1.

2. Semua member state, sepakat bahwa outbreak kali ini belum mencapai status 6 Pandemi. Semua juga sepakat bahwa ancaman pandemi ini secara klinis ringan, tetapi kita semua harus tetap waspada dan melakukan upaya kesiapsiagaan yang baik.

3. Joint Ministerial Statement pada pertemuan ini juga telah memutuskan beberapa hal antara lain :

1. Melanjutkan implementasi Pandemic Preparedness Plan masing-masing negara
2. Meningkatkan efektifitas komunikasi publik agar masyarakat tidak panik
3. Mempertimbangkan sistem di dalam negara ASEAN + 3 untuk memfasilitasi ketersediaan suplai esensial bila terjadi keadaan emergency

.

Menjawab pertanyaan tentang 3 orang yang diduga suspek H1N1, Menkes menegaskan bahwa karena kesiapsiagaan Indonesia itu maka ketiga orang tersebut terdeteksi melalui termal scaner (pengukur suhu tubuh) yang dipasang di bandara internasional.

Ketiga orang itu ialah S (30 th, P), TKI asal Jawa Timar yang pulang dari Taiwán sudah sembuh. Hasil lab. Badan Litbangkes, negatif (bukan suspek H1N1). Kedua, J (53 th, L) WN asing, sejak 5 Mei 2009 dirawat di RS Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Saat ini kondisi kesehatannya sudah membaik dan sudah diperbolehkan pulang. Hasil lab Badan Litbangkes, negatif (bukan suspek H1N1). Ketiga, L (30 th, L), seorang jurnalis yang akan meliput ADB Meeting di Bali, sudah sembuh.Hasil lab. Badan Litbangkes, negatif ( bukan Suspek H1N1).

Laman Berikutnya »